Pelaku Bisnis Korsel Lega Darurat Militer Dicabut

Sementara itu, seorang pejabat yang bekerja di perusahaan asing di ibu kota Seoul mengatakan, rekan kerja di kantor pusat menghubunginya beberapa kali pada dini hari dan menanyakan apakah dirinya aman. Akan tetapi, karena darurat militer dicabut begitu cepat, belum ada pemberitahuan tindak lanjut resmi dari kantor pusatnya.

Ia juga menyatakan kekhawatirannya soal dampak terhadap kelayakan kredit internasional dan reputasi pasar Korsel.

"Sangat melegakan bahwa situasi ini tidak berlangsung lama, tetapi jika berlarut-larut, kami khawatir akan terisolasi di Korea yang dapat berdampak serius pada hubungan klien yang sedang berlangsung dan ekspor negara lain," ujarnya.

Kekhawatiran yang sama juga dirasakan di berbagai sektor, terutama di bidang transportasi dan logistik. Perusahaan bersiap menghadapi risiko gangguan yang dapat memengaruhi rantai pasokan global dan layanan penting. 

"Kami tidak sepenuhnya tidak siap terhadap kemungkinan gangguan pada penerbangan penumpang sipil dan kargo. Ini mengingat Korea secara teknis masih dalam gencatan senjata," kata seorang pejabat dari maskapai penerbangan asing.

Pada 3 Desember 2024, Presiden Yoon mengumumkan darurat militer di Korsel dalam siaran langsung di televisi. Ia mengatakan partai-partai oposisi telah menyandera proses parlementer, bahasa yang ia gunakan untuk membenarkan perintah darurat militernya.

"Saya nyatakan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang merdeka dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara (Korut), guna membasmi kekuatan anti-negara pro-Korut yang tercela yang merampas kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita. Serta, untuk melindungi tatanan konstitusional yang bebas," ujarnya, dikutip dari The Straits Times.

Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman spesifik dari Pyongyang dan justru berfokus pada lawan-lawan politik dalam negerinya.

Setelah kebingungan awal mengenai tindakan apa yang akan diambil, militer Korsel mengeluarkan dekrit yang melarang protes dan aktivitas oleh Parlemen dan partai politik, serta menempatkan media di bawah kendali pemerintah.

Beberapa langkah tersebut dinilai telah dilaksanakan sebelum 190 dari 300 anggota Majelis Nasional menentang pengepungan polisi dan militer untuk memberikan suara menentang deklarasi tersebut, yang kemudian dicabut oleh Yoon hanya beberapa jam kemudian dan mengumumkan bahwa pasukan telah ditarik mundur 

Sebelumnya, para anggota parlemen berkumpul untuk memberikan suara menentang darurat militer. Sebab, baik anggota parlemen oposisi, maupun beberapa anggota partai Yoon sendiri mengecamnya sebagai sesuatu yang inkonstitusional.

Ribuan demonstran juga berkumpul di luar Parlemen, di mana terjadi bentrokan kecil dengan polisi dan militer. Beberapa kedutaan asing di Seoul memperingatkan warganya untuk berhati-hati. 

Para pejabat di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, serta negara-negara lain mengatakan mereka prihatin dengan perkembangan tersebut. Pihaknya mengatakan bahwa aturan hukum yang damai harus ditegakkan.