Pelanggaran HAM Ancam Stabilitas Sudan Selatan

03 Mar 2024, 11:15 WIB

penduduk Afrika (unsplash.com/Ninno JackJr)

Jakarta, IDN Times - Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Sudan Selatan melaporkan bahwa kekerasan dan pelanggaran HAM berat di wilayah itu terus berlanjut menjelang pemilu pada Desember.

Dilansir Associated Press, komisaris Barney Afako mengatakan bahwa impunitas yang mengakar di Sudan Selatan telah memicu konflik bersenjata, penindasan, korupsi dan pelanggaran HAM termasuk kekerasan seksual. Menurutnya, hal tersebut bukanlah sebuah lingkungan yang memungkinkan terjadinya pemilu yang bebas dan adil.

“April lalu, kami menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas kejahatan serius, termasuk pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual, namun semuanya tetap mempertahankan posisinya,” katanya kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa pada Jumat (1/3/2024).

1. Perempuan diculik dan dijadikan budak seksual

Mereka mengungkap, perempuan kerap menjadi sasaran penculikan untuk dijadikan budak seksual. Korban mengatakan bahwa mereka sering dipukuli, diperkosa terus-menerus, dan diancam akan dibunuh.

Sementara itu, anak-anak di Sudan Selatan sering kali tidak diberikan akses terhadap hak kesehatan dan pendidikan serta mengalami kelaparan.

Komisi juga menemukan bahwa angkatan bersenjata masih menggunakan tentara anak-anak. Pada 2019, PBB mengira ada lebih dari 19 ribu tentara anak di Sudan Selatan, yang merupakan salah satu angka tertinggi di dunia.

“Penyebab kekerasan dan penindasan sudah banyak diketahui, dan meskipun komitmen telah dibuat untuk mengatasinya, kami terus melihat kurangnya kemauan politik untuk menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kehidupan jutaan orang,” kata Yasmin Sooka, ketua komisi tersebut. .

Ia menambahkan bahwa masa depan Sudan Selatan bergantung pada para pemimpin politik yang diharapkan dapat mewujudkan komitmen mereka untuk menciptakan perdamaian dan mengakhiri siklus pelanggaran HAM.

2. Pemilu hadapi sejumlah tantangan berat

Afako mengatakan bahwa pemilu menghadapi tantangan politik dan logistik yang berat, dan kerangka hukum pasca pemilu masih belum pasti.

Pemilu ini seharusnya menandai tonggak sejarah dalam upaya menjamin perdamaian sejak berakhirnya perang saudara di Sudan Selatan pada 2013, yang menewaskan sekitar 400 ribu orang. Namun, langkah-langkah penting dalam perjanjian perdamaian tahun 2018, termasuk penerapan konstitusi permanen, penyatuan angkatan bersenjata, dan pembentukan lembaga keadilan transisi, masih belum berjalan atau belum lengkap.

“Waktu hampir habis bagi para pemimpin Sudan Selatan untuk melaksanakan komitmen-komitmen utama, yang merupakan landasan perdamaian, untuk menjaga kesatuan negara, dan memajukan hak asasi manusia di luar pemilu,” kata Afako.

Pemilu seharusnya berlangsung pada awal 2023, tetapi ditunda selama 18 bulan

3. Pemerintah ancam akhiri mandat Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Sudan Selatan

Adapun laporan komisi itu dikritik oleh Menteri Kehakiman dan Urusan Konstitusi Sudan Selatan Ruben Madol Arol. Dia mengatakan bahwa laporan tersebut tidak mempertimbangkan tindakan yang telah diambil pemerintah untuk menerapkan perjanjian terbarukan dan meningkatkan keamanan di negara tersebut.

Dia juga mengecam deskripsi mengenai kekerasan seksual terhadap para perempuan di Sudan Selatan, dengan mengatakan bahwa laporan tersebut menyesatkan dan bertujuan untuk mencoreng citra negara.

Arol mengancam akan mengakhiri mandat Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Sudan Selatan, kecuali komisi tersebut menerima persyaratan baru, yaitu memberikan bukti dan nama individu yang dituduh melakukan pelanggaran HAM kepada pemerintah, dan setuju untuk membiarkan negara menangani semua penyelidikan.

“Jika posisi tersebut diterima, pemerintah akan menerima perpanjangan mandat komisi untuk jangka waktu satu tahun saja,” ujarnya, dikutipVOA News.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.