Pemda Kepri Lobi Malaysia agar Buka Perbatasan di Tengah Pandemik

03 Nov 2020, 13:36 WIB

Pjs Gubernur Kepulauan Riau menemui Duta Besar Malaysia, Zainal Abu Bakar (Dokumentasi Pemprov Kepri)

Jakarta, IDN Times - Pemprov Kepulauan Riau pada Senin, 3 November 2020 lalu bertemu dengan Duta Besar Kerajaan Malaysia untuk Indonesia, Zainal Abu, Bakar. Dalam kesempatan itu, Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin, meminta pemerintah Negeri Jiran untuk membuka wilayah perbatasannya di area Johor Bahru meski pandemik COVID-19 masih melanda.

Bahtiar menyampaikan persoalan yang merupakan aspirasi warga Kepri itu kepada Dubes Zainal. Sejak wilayah perbatasan ditutup, hubungan keluarga warga di lokasi perbatasan itu menjadi terkendala.

"Kepulauan Riau, Indonesia, Johor Malaysia, dan Singapura adalah satu kawasan yang tersambung, berbatasan langsung dan saling berinteraksi secara ekonomi, sosial dan budaya," ungkap Bahtiar melalui keterangan tertulis pada Senin kemarin.

Ia mengibaratkan area Kepri, Johor Bahru, dan Singapura seperti Depok, Tangerang Selatan (Banten) dengan Jakarta Selatan (DKI Jakarta). Perbedaannya, warga bermukim di tiga negara berbeda. Bila ada salah satu area yang aksesnya ditutup, ungkap Bahtiar, akan menimbulkan masalah.

"Banyak masyarakat Kepri yang memiliki keluarga di Johor Bahru, Malaysia. Biasanya mereka pergi (ke Johor Bahru) pada pagi hari, lalu pulang pada sore hari," tutur dia lagi.

Apa respons Pemerintah Malaysia terhadap permintaan Pemprov Kepri tersebut? Apalagi hingga kini, angka kasus COVID-19 di Tanah Air masih jadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

1. Warga Kepri yang lalu-lalang ke Johor Bahru mencapai 2.000 orang per hari sebelum pandemik

Ilustrasi virus corona (IDN Times/Arief Rahmat)

Berdasarkan data Pemprov Kepri, sebelum pandemik, warga yang bekerja dan berobat di Tanjung Pinang, namun anaknya sekolah di Johor Bahru. Mereka masuk dan keluar melalui Pelabuhan Sri Bintang Pura Kota Tanjung Pinang Kepri.

"Biasanya rata-rata 1.500 hingga 2.000 orang lalu lalang ke Johor Bahru. Jumlah warga yang datang dari pelabuhan lain juga banyak," ujar Bahtiar.

Hubungan interaksi semacam itu, katanya lagi, sudah berlangsung selama ratusan tahun. Tetapi, sejak delapan bulan terakhir kebiasaan itu telah hilang dan terhenti. Hal tersebut, ungkap Bahtiar, tidak saja mempengaruhi interaksi sosial budaya, tetapi juga di bidang ekonomi.

"Maka dari itu, kepada Pak Dubes Malaysia, Datuk Zainal Abu Bakar, kami sampaikan aspirasi masyarakat Kepulauan Riau. Kami berharap ada diskresi atau pengecualiaan untuk membuka daerah perbatasan (Malaysia-Kepri), tentunya dengan protokol kesehatan COVID-19 yang disepakati,” sambungnya.

2. Pemprov mengajak Dubes Malaysia untuk meninjau Provinsi Kepulauan Riau

Pemprov Kepri menemui Dubes Malaysia untuk Indonesia, Zainal Abu Bakar (Dokumentasi Pemprov Kepri)

Pemprov Kepri juga mengajak Dubes Zainal dan pejabat di Kementerian Luar Negeri untuk berkunjung ke sana. Hal ini bertujuan agar Dubes Zainal yang menjadi wakil Pemerintah Negeri Jiran di Indonesia bisa menyaksikan sendiri bagaimana kondisi Kepri di tengah pandemik.

"Apabila diperlukan, (Dubes Zainal) bisa turun bersama dengan Satgas COVID-19 tingkat pusat ke Kepri. Sehingga, Beliau bisa mendengarkan aspirasi masyarakat Kepri secara langsung,” kata Bahtiar lagi.

Dalam pertemuan tersebut turut serta Direktur Asia Tenggara Kemenlu, Deni Abdi. Ia mendukung upaya Pemprov Kepri untuk menyampaikan aspirasi secara langsung ke Pemerintah Negeri Jiran.

"Kami datang bersilaturahmi untuk saling bertukar pikiran, karena memang Provinsi Kepri berbatasan dengan Johor Bahru, Malaysia,” ujar Deni.

3. Malaysia masih menutup pintu bagi WNI karena kasus COVID-19 sudah di atas 150 ribu

Ilustrasi Menara Petrnonas, Kuala Lumpur, Malaysia (IDN Times/Santi Dewi)

Di sisi lain, sejak 7 September 2020 lalu, Pemerintah Malaysia menutup akses masuk bagi WNI lantaran melonjaknya kasus COVID-19. Indonesia masuk dalam daftar 23 negara di mana kasus COVID-19 di atas 150 ribu. Kebijakan itu ditempuh karena Negeri Jiran ingin mencegah adanya kasus impor COVID-19.

Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yakoob mengatakan kebijakan akan dievaluasi setiap minggunya.

"Kriteria penilaian risiko impor terjangkit COVID-19 berdasarkan scoring board: sistem merit Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) yang menggunakan data dari Europe CDC dan Our World in Data," ungkap Ismail pada awal September lalu.

Sementara, Dubes Zainal mengapresiasi permintaan dari Pemprov Kepri. Bagi Pemerintah Negeri Jiran, ini merupakan informasi yang baik yaitu bagaimana dengan meningkatkan hubungan Provinsi Kepri dan Malaysia.

Ia juga mengakui selama penutupan akses perbatasan, Negeri Jiran turut terdampak secara ekonomi. “Kami berharap dapat membawa solusi-solusi tertentu. Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dipenuhi, dan penyebaran COVID-19 sama-sama bisa kami atasi dan kendalikan," ungkap Dubes Zainal.

Menurutnya, untuk bisa mengatasi pandemik, perlu kerja sama yang baik di antara kedua negara. Ke depan, Dubes Zainal dan perwakilan kedutaan akan berkunjung ke Kepri untuk meninjau situasi di sana.

Meski Kemlu sempat menyebut sudah ada kelonggaran yang diberikan bagi WNI untuk ke Negeri Jiran, tetapi Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia, Khairul Dzaimee Daud, pada 14 September 2020 mengatakan, pelonggaran itu tak berlaku bagi warga dari 23 negara yang sempat dilarang masuk ke Negeri Jiran. Artinya, WNI masih belum bisa ke Malaysia.