Pemerintah Baru Thailand Berencana Melarang Konsumsi Ganja

Melansir Al Jazeera, Pita sempat mengatakan bahwa konsumsi ganja untuk hiburan perlu dilarang sampai pemerintah mengesahkan undang-undang ganja. Aturan itu demi menetapkan tolok ukur soal di mana mariyuana harus dijual dan dikonsumsi.

Pandangan itu selaras dengan koalisi partai Pita yang sibuk membentuk pemerintahan selama beberapa minggu mendatang. Koalisi terdiri dari delapan partai yang di antaranya berasal dari provinsi selatan Thailand dengan mayoritas Islam konservatif.

Untuk membentuk pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Pita, koalisi harus mengamankan 376 kursi untuk peroleh mayoritas di parlemen. Saat ini, koalisi baru memiliki 313 kursi.

Rencana koalisi itu membuat Menteri Kesehatan Anutin Charnvirakul marah. Sebab, ia sedari awal mendorong liberalisasi dan menolak mendukung pemerintah mana pun yang berupaya membatalkan atau menunda pengesahan undang-undang ganja. Anutin merupakan pemimpin partai Bhumjaithai yang memiliki 71 kursi dan bukan aliansi Pita.

Hiruk-pikuk yang dipicu para politisi Thailand membuat sejumlah komunitas ganja kesal. Sebab, itu memengaruhi masa depan industri mereka.

“Saya memulai (Ganja TV) ini pada 2019, berharap menjadi platform media untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat ganja medis,” ujar K Lert, editor Ganja TV kepada Al Jazeera.

“Sekarang semua orang khawatir anak-anak terpapar ganja, namun mereka belum mengesahkan undang-undang ganja untuk menghentikan hal itu terjadi. Itu tidak masuk akal," sambung dia.

Bagi para investor, adanya ketidakpastian hukum telah melemahkan kepercayaan mereka pada industri ganja di Thailand. Padahal, usaha itu berkembang pesat setelah dilegalkan tahun lalu.

“Saya sudah menginvestasikan sekitar 1 juta dolar (sekitar Rp14,9 miliar). Jika menjadi ilegal lagi, saya harus menghentikan investasi dan mencari pasar di tempat lain,” kata Aphichai Techanitisawad, pendiri dan CEO penjual ganja Grasshopper, dikutip NY Breaking

“Membatalkan undang-undang akan mengirimkan efek riak tidak hanya ke industri gulma tetapi banyak lainnya, termasuk real estate, ada lebih dari seribu apotek di Bangkok saja, jadi banyak pendapatan yang hilang untuk pemilik lapak,” sambung dia.

Usai dilegalkan, banyak warga setempat dan turis merokok ganja secara terbuka di jalanan dan memicu impor ilegal ke Amerika Utara. Tetapi, beberapa pihak kecewa dengan sikap pemerintah yang ambil untung dari absennya undang-undang ganja. 

“Legalisasi telah membuka peluang, itu luar biasa. Tapi saya sangat kecewa dengan permainan politik yang kami jalani tanpa undang-undang ganja, Itu harus datang dengan regulasi” kata Faris Pitsuwan, pemilik apotek Siam Land of Smile di resor pulau populer, termasuk Phi Phi dan Koh Lanta, mengutip Dnyuz

Sementara itu, seorang petani di pinggiran kota Bangkok mengatakan, euforia pelegalan ganja telah menurun. Terlebih, absennya undang-undang ganja menciptakan segmentasi pasar yang keliru.

“Ketika kita tidak memiliki undang-undang untuk mengaturnya, itu mulai dinodai dan dinodai oleh pemilik bisnis ceroboh yang menjual kepada anak-anak dan orang-orang yang hanya mengeluarkan bong dan merokok di jalan seolah-olah mereka berada di Kanada, Semuanya masih baru bagi masyarakat Thailand,” ujar Kobboon Chatrakrisaeree.

Kendati begitu, Kobboon pun meyakini bahwa rencana Pita bertujuan untuk keselamatan dan keuntungan ekonomi warga Thailand.