Pemimpin Oposisi India Dibebaskan Bersyarat untuk Ikut Pemilu 

Pembebasan Kejriwal hingga 1 Juni diprediksi akan mendorong Aam Aadmi Party (AAP) yang dipimpinnya dan aliansi partai oposisi secara keseluruhan. AAP terpaksa berkampanye selama berminggu-minggu tanpa kehadiran sosok utamanya.

AAP, yang didirikan Kejriwal pada 2012 dengan agenda antikorupsi, bergabung tahun lalu dengan koalisi puluhan partai oposisi bernama INDIA untuk menantang BJP dalam pemilu. Koalisi ini akan bersaing melawan BJP memperebutkan kursi di seluruh India, termasuk di Delhi yang akan memilih pada 25 Mei. Saurabh Bharadwaj, salah satu petinggi AAP, menyebut pembebasan kejriwal sebagai keajaiban. 

Pembebasan Kejriwal disambut gembira oleh para pendukungnya. Dalam pidatonya setelah bebas, Kejriwal menyerukan kerja sama untuk menyelamatkan India dari kediktatoran.

"Saya sangat bahagia bisa bersama kalian lagi. Saya minta kerja sama kalian untuk menyelamatkan negara dari kediktatoran. Itu perjuangan saya," ujar Kejriwal kepada pendukungnya, dikutip dari Associated Press.

Kasus yang menjerat Arvind Kejriwal ditangani oleh Badan Penegakan Hukum (ED), sebuah lembaga penyidik di bawah pemerintah pusat India. ED menyidik AAP yang dipimpin Kejriwal atas dugaan penggelapan dana hasil suap yang berkaitan dengan pemberian izin penjualan alkohol di Delhi.

Dalam pernyataannya, ED menyebut Kejriwal sebagai dalang utama di balik perkara ini, tuduhan yang dengan keras dibantah oleh Kejriwal dan AAP. Mereka menganggap kasus ini sebagai bentuk perburuan oposisi yang bertujuan untuk menjatuhkan mereka.

Di tengah kontroversi ini, pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi menyangkal adanya campur tangan dalam perkara yang melibatkan Kejriwal. Mereka menegaskan bahwa ED merupakan lembaga independen yang bebas dari intervensi politik dalam menjalankan tugasnya.

Majelis hakim Mahkamah Agung India mempertanyakan waktu penangkapan Kejriwal yang berdekatan dengan pemilu. Mereka berpendapat bahwa Kejriwal harus diizinkan untuk berkampanye, mengingat statusnya sebagai kepala pemerintahan terpilih di Delhi dan waktu pemilu yang sudah dekat.

Meski demikian, pembebasan Kejriwal bersifat bersyarat. Ia dilarang mengunjungi kantornya dan harus mendapatkan persetujuan Gubernur Delhi untuk keputusan penting yang diambilnya sebagai kepala menteri.

Badan Penegakan Hukum (ED) yang menangani kasus Kejriwal menentang pembebasannya. ED berargumen bahwa membebaskan Kejriwal demi kampanye pemilu mencerminkan penerapan standar hukum ganda. Namun, majelis hakim menolak argumen ini dan menekankan pentingnya partisipasi Kejriwal dalam proses demokrasi.