Jakarta, IDN Times - Lima warga negara Indonesia (WNI) yang mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza dilaporkan ditangkap militer Israel, usai armada mereka dicegat di Laut Mediterania dekat Siprus pada Senin, 18 Mei 2026.
Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, menjelaskan lima WNI tersebut kemungkinan akan dibawa ke Pelabuhan Ashdod di wilayah selatan Israel, untuk menjalani pemeriksaan dan interogasi sebelum diputuskan ditahan atau dideportasi.
Menurut Faisal, para relawan dan jurnalis yang ditangkap itu kemungkinan besar akan dibawa ke Pelabuhan Ashdod, wilayah selatan Israel, yang berbatasan dekat dengan Jalur Gaza.
“Biasanya ke Kota Ashdod, itu di selatan Israel. Nah, sama penumpang dan kru kapal juga akan dibawa, untuk diinterogasi dan ditahan kalau memang dibutuhkan. Kita gak tahu kapan mereka akan dibebaskan,” kata Faisal kepada IDN Times, Selasa (19/5/2026).
Faisal menjelaskan saat militer Israel melakukan intersepsi di laut, ada sejumlah tahapan intersepsi yang mereka lakukan.
“Pertama kemungkinan besar memberikan peringatan. Jadi disuruh balik, jangan lagi berlayar menuju Gaza, balik arah. Kalau mereka tidak mau, pasukan angkatan lautnya Israel akan langsung naik ke kapal, mendekati kapal, naik, lalu kapal yang dicegat kemudian ditahan, dikuasai, dan akan dibawa,” ujarnya.
Setelah kapal dicegat, Faisal menyebut, penumpang beserta krunya biasanya akan diinterogasi terlebih dahulu oleh otoritas Israel. Setelah itu, sebagian akan ditahan sementara sebelum akhirnya dideportasi.
Faisal menyebut proses penahanan terhadap lima WNI tersebut kemungkinan tidak akan berlangsung lama. Sebab, empat di antaranya merupakan jurnalis Indonesia yang disebut belum pernah masuk Gaza maupun memiliki hubungan dengan Hamas.
“Saya kira untuk wartawan Indonesia dan warga Indonesia lima orang itu, mereka kan kayaknya empat wartawan itu belum pernah ke Gaza. Tidak punya akses dengan Hamas dan tidak pernah melakukan kontak, ya paling mungkin sebentar,” ujarnya.
Namun, Faisal menilai, perlakuan berbeda kemungkinan diberikan kepada pihak yang dianggap sebagai koordinator aksi atau memiliki riwayat hubungan dengan Gaza maupun Hamas.
“Biasanya yang diinterogasi atau ditahan lebih lama itu koordinator aksi atau pun orang yang memiliki, mungkin pernah ke Gaza, atau memiliki hubungan dengan Hamas, itu perlakuannya pasti agak berbeda. Tapi kan tetap saja, penangkapan dan penahanan di penjara Israel itu bentuk intimidasi,” jelasnya.
Faisal menilai penahanan tersebut merupakan bentuk intimidasi terhadap relawan dan jurnalis internasional yang mencoba menembus blokade Gaza.
Faisal mengungkapkan dalam kasus-kasus sebelumnya, tahanan asing biasanya tidak langsung dideportasi atau dipulangkan ke negara asal. Mereka umumnya dideportasi melalui negara ketiga yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Menurut mantan jurnalis Tempo itu, lima WNI itu kemungkinan akan dipulangkan melalui Yordania.
“Nah, kalau yang lima warga Indonesia kemungkinan dideportasinya ke Amman, Yordania. Karena kan itu yang punya hubungan diplomatik dengan Israel,” kata pria yang belum lama ini dideportasi dari Yordania itu.
Sebelumnya, lima WNI yang terdiri dari empat jurnalis dan satu relawan kemanusiaan dilaporkan ditangkap militer Israel, saat mengikuti misi Global Sumud Flotilla menuju Gaza. Armada tersebut dicegat di Laut Mediterania dekat Siprus saat berupaya menembus blokade Gaza.
Faisal menilai lima WNI yang ditahan Israel kemungkinan besar tidak bisa dijenguk secara langsung oleh pihak Indonesia, karena tidak adanya hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan Israel.
Menurutnya, dalam protokol diplomatik internasional, negara penahan biasanya wajib memberitahukan penangkapan warga negara asing, kepada pihak kedutaan dalam waktu 1x24 jam. Namun, situasi menjadi lebih rumit karena Indonesia tidak memiliki kedutaan di Israel.
“Biasanya kan secara protokol hubungan diplomatik, sebuah negara wajib memberitahu dalam 1x24 jam kalau ada warga negara asing yang ditangkap. Nah, persoalannya kan kita gak punya hubungan diplomatik dengan Israel,” kata Faisal.
Ia mengatakan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, umumnya dapat langsung menghubungi kedutaan mereka untuk memastikan kondisi warga negaranya. Namun, Faisal menilai, akan sangat sensitif jika pejabat Indonesia mencoba datang langsung menemui WNI yang ditahan di Israel.
“Kalau pun nanti misalkan ada pejabat KBRI kita mungkin dari Amman tiba-tiba terbang untuk menengok, ya tentu akan dibocorkan oleh Israel. Tentu itu sangat sensitif,” ujarnya.
Meski begitu, Faisal memperkirakan, komunikasi terkait pembebasan WNI kemungkinan tetap dilakukan melalui jalur informal atau saluran tertutup.