Pentagon Bersiap Menyambut Kedatangan Prabowo Subianto

15 Okt 2020, 15:26 WIB

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto (ANTARA FOTO)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat atau yang kerap disebut Pentagon tengah bersiap menyambut kedatangan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia dijadwalkan akan berkunjung ke Pentagon pada Jumat, 16 Oktober 2020.

Kantor berita Reuters, Kamis (15/10/2020) melaporkan ini merupakan kali pertama Prabowo berkunjung ke Negeri Paman Sam setelah dicekal selama 20 tahun terakhir karena tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Prabowo tiba di Negeri Paman Sam atas undangan dari Menteri Pertahanan AS, Mark Esper.

Namun, kunjungan dinas perdana Prabowo itu menuai kritik dari banyak organisasi pembela HAM, seperti Amnesty International. Organisasi itu bahkan sempat mengirimkan surat terbuka yang ditujukan ke Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan meminta agar visa kunjungan dinas Prabowo dibatalkan. Surat terbuka itu rupanya tidak didengar.

Menurut seorang pejabat tinggi di AS, Menhan Esper bersikeras keputusannya mengundang Prabowo sudah tepat.

"Menteri Prabowo merupakan menteri pertahanan yang ditunjuk oleh Presiden Indonesia yang sudah dua kali terpilih, di mana Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi terbesar ketiga di dunia," kata pejabat yang tidak mau mengungkap identitasnya itu.

"Ia adalah kolega kami dan memiliki kemitraan yang sangat penting. Sehingga, penting bagi kami untuk berkomunikasi dengan dia dan memperlakukannya sebagai mitra," ujarnya lagi.

Lalu, apa tanggapan Prabowo mengenai surat terbuka yang dilayangkan oleh organisasi Amnesty International?

1. Prabowo tak mempermasalahkan kritik soal kunjungannya ke AS

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (ANTARA FOTO/Aprilianto Akbar)

Melalui staf khusus Kemenhan bidang komunikasi, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut bahwa Prabowo tidak terlalu mempermasalahkan pihak-pihak yang masih menolak dan mengungkit soal tuduhan pelanggaran HAM di masa lalu. Sejak awal, Prabowo mengaku tidak bersalah atas berbagai tuduhan tersebut.

"Pak Prabowo sudah mengalami penolakan dan tuduhan macam-macam selama beliau bertugas sebagai abdi negara, politikus. Kami menghormati penolakan mau pun kritik tersebut. Yang jelas Pak Prabowo berada di AS karena memenuhi undangan Pemerintah AS," ungkap Dahnil melalui keterangan video yang disampaikan pada hari ini.

Selain itu, Prabowo dan Menhan Esper ingin memperkuat kerja sama pertahanan.

2. Kemenhan ingin membeli jet tempur F-35 buatan AS?

Ilustrasi jet tempur F-35 buatan Lockheed Martin (Angkatan Udara AS/R. Nial Bradshaw)

Isu lainnya yang mengemuka seiring dengan kunjungan Prabowo ke AS yakni mengenai pembelian jet tempur buatan Lockheed Martin, F-35. Hingga saat ini belum diputuskan alutsista dari negara mana yang dibeli oleh Kemenhan.

Sikap Kemenhan ini turut dipantau oleh Rusia. Sebab, sebelumnya Indonesia sudah memutuskan untuk membeli 11 unit jet tempur Sukhoi. Pembelian itu sempat membuat Negeri Paman Sam kesal. Menurut pakar di bidang pertahanan, bila Indonesia tetap memproses pembelian Sukhoi dari Rusia, AS mengancam akan menjatuhkan sanksi U.S. Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).

"Kami selalu mengingatkan risiko CAATSA dalam setiap pembicaraan dengan Kementerian Pertahanan," kata seorang pejabat berwenang AS.

Kemenhan masih enggan berkomentar soal rencana pembelian jet tempur F-35 tersebut. Namun, seorang pejabat di Indonesia sempat mengatakan mereka tidak terlalu optimistis rencana pembelian itu bisa terwujud.

"Sejujurnya kami tidak mengharapkan (akan ada transaksi pembelian)," kata pejabat itu kepada Reuters.

3. Senator Patrick Leahy mengecam pemerintahan Donald Trump yang tetap mengundang Prabowo

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersama Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (kiri) tiba di lokasi sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020) (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Kritik bukan hanya disampaikan oleh organisasi pembela HAM, melainkan juga dari anggota senat AS, Patrick Leahy. Ia merupakan salah satu perancang UU yang melarang militer AS membantu unit militer dari negara asing yang melakukan pelanggaran HAM. Menurut Leahy, Prabowo tidak pantas menjejakkan kaki di Negeri Paman Sam.

"Dengan memberikan visa kepada Menhan Prabowo, maka Presiden (Donald Trump) dan Menlu sekali lagi telah menunjukkan kepada kita semua bahwa prinsip hukum dan ketertiban berakhir slogan semata yang menggarisbawahi pentingnya rasa berkeadilan," kata Leahy.

Kepada Reuters di tahun 2012 lalu, Prabowo mengakui ia ditolak masuk ke AS karena tuduhan sebagai salah satu aktor yang memicu terjadinya kerusuhan di tahun 1998 lalu. Ia juga dituduh melakukan penculikan terhadap aktivis mahasiswa yang hingga sekarang belum ditemukan.