Pentagon Khawatir Trump Salah Gunakan Kekuatan Militer

Trump bulan lalu menyatakan akan menggunakan militer untuk menangani kelompok oposisi yang dianggapnya sebagai ancaman internal dan kelompok kiri radikal. Pernyataan ini membuat Pentagon semakin waspada terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuatan militer untuk kepentingan dalam negeri.

Mantan pejabat senior pertahanan AS memperkirakan, Trump akan mengirim lebih banyak pasukan aktif untuk membantu Bea Cukai di perbatasan selatan. Saat ini, sudah ada ribuan personel aktif, Garda Nasional, dan cadangan yang bertugas di perbatasan.

Kekhawatiran juga muncul terkait kemungkinan Trump menggunakan Undang-Undang Pemberontakan. Undang-undang ini memberi presiden kewenangan luas untuk mengerahkan militer dalam negeri.

Sebelumnya pada 2020, Trump pernah mempertimbangkan menggunakan regulasi tersebut untuk meredam protes kematian George Floyd.

Para pejabat Pentagon sedang bersiap menghadapi kemungkinan Trump memberlakukan kembali Schedule F. Perintah eksekutif ini memungkinkan pemecatan pegawai negeri sipil karier menjadi lebih mudah.

"Email saya dibanjiri tentang topik ini," ungkap seorang pejabat pertahanan, dikutip dari CNN.

Pentagon saat ini sedang menyusun daftar pegawai yang mungkin terkena dampak jika Schedule F diberlakukan kembali. Kebijakan ini pertama kali dikeluarkan Trump di akhir masa jabatan pertamanya. Saat itu, Pentagon berusaha meminimalkan jumlah pegawai sipil yang masuk dalam kategori tersebut.

Austin sebelumnya telah memperingatkan berulang kali tentang risiko penyalahgunaan politik militer. Dalam memo Juli lalu, Austin menyatakan bahwa pegawai sipil karier harus dilindungi dari tekanan dan campur tangan politik yang bertentangan dengan hukum.

Trump telah berulang kali mengkritik para jenderal AS dengan menyebut mereka woke, lemah dan tidak efektif dalam memimpin.

Pejabat senior Pentagon khawatir posisi Charles Q. Brown Jr sebagai Ketua Kepala Staf Gabungan terancam setelah Trump menjabat. Jenderal Brown adalah pejabat militer tertinggi yang ditunjuk oleh Presiden Biden.

Sebelumnya, banyak pejabat tinggi dari pemerintahan Trump pertama menentangnya secara terbuka. Mantan Ketua Kepala Staf Gabungan, Mark Milley, bahkan dituduh pengkhianat oleh Trump karena melakukan panggilan rahasia dengan China. Saat itu, Mark juga berupaya membatasi akses Trump ke senjata nuklir AS.

Richard Kohn, profesor dan sejarawan militer dari Universitas North Carolina, memperingatkan bahwa Trump tidak memahami pentingnya militer yang nonpartisan.

"Jika Trump kembali berkuasa, bahaya terbesar yang dihadapi militer AS adalah menurunnya profesionalisme mereka secara drastis. Hal ini akan mengurangi kepercayaan dan rasa hormat rakyat Amerika terhadap militer," katanya, dilansir dari The Independent.