Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) dan Jepang memulai pembicaraan pertama mereka pada Senin (10/6/2024) untuk mempercepat kerja sama industri militer di bawah Forum Kerja Sama, Akuisisi, dan Keberlanjutan Industri Pertahanan AS-Jepang (DICAS).
Kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada April, The Straits Times melaporkan.
Duta Besar AS untuk Jepang, Rahm Emanuel, mengatakan bahwa Washington membutuhkan bantuan Tokyo guna mengatasi tantangan strategis di Eropa dan Asia, yang membebani industri pertahanannya.
Ini termasuk dengan segera menambah persediaan rudal karena konflik di Ukraina dan Timur Tengah yang terus berlanjut. Sementara, AS berusaha untuk menjaga agar daya tangkalnya tetap kredibel di Indo-Pasifik.
"Jelas bahwa pangkalan industri militer AS tidak dapat memenuhi semua tantangan strategis dan kewajiban yang kita miliki," kata Rahm.
"Tujuannya di sini bukanlah lebih banyak pertemuan. Tujuannya adalah produksi. Mereka yang ingin merugikan AS tidak akan menunggu sampai kapasitas industri kita meningkat," sambungnya, dikutip dari Associated Press.
Rahm juga menuturkan, kapasitas pembuatan kapal China akan melampaui Washington, dan bahwa perbaikan kapal Angkatan Laut AS dan pesawat Angkatan Udara AS yang dikerahkan di wilayah tersebut dapat membebaskan kapasitas industri AS untuk fokus pada pembuatan kapal baru.
Pertemuan yang berlangsung dari Minggu hingga Senin di Tokyo ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan AS untuk Akuisisi dan Keberlanjutan, William LaPlante dan Masaki Fukasawa, Kepala Badan Akuisisi, Teknologi, dan Logistik Kementerian Pertahanan Jepang.
Kedua pejabat itu akan bekerja sama untuk memperkuat industri pertahanan di negara mereka melalui transfer teknologi, ketahanan rantai pasokan militer, dan upaya lainnya.
Dikutip dari NHK News, ada lebih dari 10 perusahaan Jepang dan AS bergabung dalam sesi pada Senin. Para peserta mengonfirmasi bahwa pemerintah dan sektor swasta akan mengadakan pertemuan.
Pada Desember, Jepang melonggarkan pembatasan ekspor senjatanya, guna mengakomodasi permintaan Washington untuk memasok sistem pencegat rudal Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). Persenjataan pertahanan udara tersebut diproduksi di Jepang, di bawah lisensi AS untuk melengkapi inventaris AS yang telah berkurang karena dukungannya untuk Ukraina.
Bagi Negeri Sakura, pengiriman Patriot tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan kemauan dan kemampuan aliansi militer kedua negara, serta untuk menjamin perdamaian dan stabilitas Jepang. Hal ini juga menunjukkan bahwa Tokyo tidak menoleransi segala upaya untuk mengubah status quo pada tatanan internasional.
Pelonggaran ketat mengenai ekspor senjata tersebut merupakan bagian dari revisi kebijakan transfer senjata Jepang yang dipertahankan berdasarkan konstitusi penolakan perang, di tengah kondisi keamanan yang semakin parah. Ini juga merupakan revisi besar pertama larangan ekspor senjata Jepang sejak pelonggaran transfer senjata tidak mematikan sebelumnya pada 2014.
Tokyo berkomitmen untuk melipatgandakan belanja pertahanan menjadi 2 persen dari produk domestik bruto, yang mana ini menjadikan Jepang sebagai pembelanja militer terbesar ketiga di dunia, dilansir Reuters.