Perdana dalam 15 Tahun, Korsel Tangguhkan Siaran Radio Militer ke Korut

01 Sep 2025, 17:54 WIB

Rahmah N

Ilustrasi bendera Korea Utara (kiri) dan bendera Korea Selatan (kanan). (pixabay.com/www_slon_pics)

Intinya sih...

Voice of Freedom ditangguhkan atau dilanjutkan tergantung pada hubungan Korsel-Korut.
Upaya rekonsiliasi Korsel-Korut di bawah pemerintahan Lee Jae Myung.
Korut menyatakan tidak tertarik berdialog dengan Korsel.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Korea Selatan (Korsel) mengumumkan penangguhan Voice of Freedom atau siaran radio militer yang mentransmisikan ke Korea Utara (Korut).

"Kementerian Pertahanan Nasional telah menangguhkan siara Voice of Freedom sebagai bagian dari langkah-langkah untuk meredakan ketegangan militer antara Korsel dan Korut," kata Lee Kyung-ho, Wakil Juru Bicara Kementerian Pertahanan dalam jumpa pers pada Senin (1/9/2025), dikutip dari The Straits Times.

Voice of Freedom diproduksi dan dioperasikan oleh militer Korsel. Kontennya biasanya memuat berbagai hal seperti berita tentang rezim Korut, keunggulan demokrasi liberal, perkembangan ekonomi Korsel, hingga budaya K-pop. Siaran ini digunakan sebagai salah satu alat Seoul dalam perang psikologis melawan Pyongyang.

1. Voice of Freedom ditangguhkan atau dilanjutkan tergantung pada hubungan Korsel-Korut

Dilansir Korea Herald, siaran terakhir dilaporkan mengudara pada Minggu (31/8/2025) pukul 22:00 waktu setempat. Ini adalah pertama kalinya Seoul menghentikan siaran radio dalam 15 tahun.

Program tersebut dihidupkan kembali pada Mei 2010, dua bulan setelah serangan torpedo Korut yang menenggelamkan kapal angkatan laut Korsel, Cheonan. Insiden itu, menandai lima tahun sejak program tersebut terakhir dihentikan pada Juni 2004 di bawah pemerintahan liberal Presiden Roh Moo-hyun. Saat itu, kedua Korea sepakat untuk menghentikan kegiatan propaganda di dekat perbatasan.

Program ini pertama kali diluncurkan pada 1962. Sejak itu, ditangguhkan dan dilanjutkan kembali tergantung pada keadaan hubungan antar Korea.

2. Upaya rekonsiliasi Korsel-Korut di bawah pemerintahan Lee Jae Myung

Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung. (x.com/대한민국 대통령실)

Penangguhan ini terjadi di tengah desakan Presiden Lee Jae Myung untuk langkah-langkah rekonsiliasi. Pada 11 Juni 2025, tak lama setelah menjabat, Lee memerintahkan militer untuk menghentikan siaran pengeras suara di sepanjang perbatasan antar Korea. Ia juga mendesak para aktivis untuk berhenti mengirim balon melintasi perbatasan.

Pada awal Agustus, ia memerintahkan pembongkaran semua sistem pengeras suara. Pemerintahan Lee berupaya menghidupkan kembali dialog yang terhenti dengan Korut. Lee berkomitmen untuk mengambil langkah lebih lanjut untuk mengurangi ketegangan antar Seoul-Pyongyang.

Bersamaan dengan itu, Badan Intelijen Nasional juga telah menangguhkan semua siaran radio dan televisinya yang telah berlangsung puluhan tahun, yang menargetkan rezim Korut pada bulan lalu.

3. Korut menyatakan tidak tertarik berdialog dengan Korsel

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kanan) saat bertemu dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Vietnam (27/2/2019). (instagram.com/whitehouse45)

Presiden Lee Jae Myung telah mengusulkan pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong Un, guna membangun perdamaian. Namun, sejauh ini Pyongyang menolak tawaran Lee dan mengatakan pihaknya tidak tertarik berdialog dengan Korsel.

Secara teknis, Korsel dan Korut masih berperang karena Perang Korea yang meletus pada 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai resmi. Saat itu, keduanya membentuk Zona Demiliterisasi Korea (DMZ) sebagai batas de facto.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.