Perempuan dan Anak-anak Australia Ditahan secara Ilegal di Suriah  

Melansir Arab News, pemerintah Australia berargumen dalam pengajuannya ke pengadilan, mereka tidak memiliki kendali atas perempuan dan anak-anak Australia yang berada di Suriah dan tidak dapat dipaksa untuk memulangkan mereka.

Pemerintah Australia mengatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas warga Australia yang pergi ke Suriah atau ditahan. Penahanan perempuan dan anak-anak ini berada di bawah kebijaksanaan mutlak dari Pemerintah Otonomi Suriah Utara dan Timur (AANES), di mana pemerintah Australia tidak memiliki wewenang apa pun.

Bahkan apabila repatriasi disetujui oleh pasukan Suriah, maka kedua negara perlu mengatur pemulangan mereka secara aman dengan memperhatikan situasi keamanan dan geopolitik yang ada pada saat ini.

Sedangkan surat permohonan yang diajukan oleh Save the Children menyatakan Australia memiliki kontrol yang efektif atas penahanan perempuan dan anak-anak ini. Australia harus membuktikan bahwa para perempuan dan anak-anak tersebut ditahan secara sah.

Dalam sebuah pernyataan tertulis di hadapan pengadilan, profesor hukum Universitas Vanderbilt, Michael Newton, seorang ahli hukum konflik bersenjata dan keadilan transnasional, menyatakan Australia memiliki kemampuan praktis berdasarkan kewenangan de facto. Australia dinilai bisa membuat aturan untuk mengakhiri penahanan yang berkepanjangan atas perempuan dan anak-anak Australia di Suriah Timur Laut.

"Sebagai konsekuensi logisnya, para pejabat Australia memiliki sarana untuk mengamankan pembebasan dan pemulangan perempuan dan anak-anak Australia di Suriah Timur Laut,” ungkap Newton dalam sebuah pernyataan, dikutip dari The Guardian, Selasa (26/9/2023).

Menjelang sidang pengadilan pada Selasa (26/9/2023), kepala eksekutif Save the Children Australia, Mat Tinkler, mengatakan bahwa gugatan hukum ini diperlukan karena anak-anak Australia yang tidak bersalah ini telah ditelantarkan oleh pemerintah mereka sendiri.

"Meskipun ada banyak kesempatan untuk memulangkan keluarga-keluarga ini, pemerintah Australia pada akhirnya gagal dalam tugasnya untuk membawa pulang semua warganya ke tempat yang aman," ungkap Tinkler.

Tinkler mengatakan bahwa meskipun upaya advokasi telah dilakukan dengan sangat keras dan tanpa henti, kelambatan pemerintah telah memaksa masalah ini dibawa ke pengadilan.

"Tindakan hukum tidak pernah menjadi pendekatan yang dipilih oleh siapa pun, namun keluarga-keluarga tersebut tidak memiliki pilihan lain. Kami sangat berharap anak-anak dan ibu mereka akan segera dipulangkan ke rumah dengan selamat,” lanjut Tinkler, dikutip dari The National Tribune.

Australia sebelumnya telah melakukan dua misi pemulangan dari kamp-kamp di timur laut Suriah. Pada 2019, delapan anak yatim piatu, termasuk seorang remaja yang sedang hamil, dipulangkan ke New South Wales dari kamp-kamp tersebut. Pada Oktober lalu, empat perempuan dan 13 anak dibawa kembali.

Pemerintah mengatakan mereka berkomitmen untuk memulangkan semua warga Australia yang dapat dievakuasi dengan aman, tetapi belum memberikan indikasi kapan operasi lain akan diluncurkan.