Pertama Dalam 37 Tahun, Irak Gelar Sensus Penduduk Nasional

Atas perintah pengadilan pusat Irak, sensus mengecualikan pertanyaan tentang etnisitas dan afiliasi sektarian, dan hanya berfokus pada kategori agama yang luas, seperti Muslim dan Kristen.

"Pendekatan ini dimaksudkan untuk mencegah ketegangan dan memastikan sensus melayani tujuan pembangunan dan bukan tujuan yang memecah belah. Sensus akan dipantau oleh pengamat internasional yang akan melakukan perjalanan ke seluruh provinsi di Irak, guna menilai kualitas data," kata Ali Amer, petugas sensus dari Kementerian Perencanaan.

Selama periode sensus, Kementerian Dalam Negeri mengumumkan beberapa aturan, termasuk jam malam nasional, serta membatasi pergerakan warga, kendaraan, dan kereta api antar kota, distrik, dan daerah pedesaan, dengan pengecualian untuk kasus kemanusiaan.

Selain itu, toko-toko tutup di Baghdad pada Rabu dan jalan-jalan kosong kecuali pos-pos pemeriksaan yang didirikan untuk menegakkan jam malam. Di beberapa lingkungan, orang-orang duduk di kursi di trotoar sambil minum teh dan berbicara dengan petugas sensus.

Sensus tersebut diharapkan memberikan implikasi mendalam bagi distribusi sumber daya, alokasi anggaran, dan perencanaan pembangunan di Irak. Meski begitu, tindakan penghitungan populasi tersebut juga menuai kontroversi.

Kelompok minoritas khawatir bahwa penurunan jumlah mereka yang terdokumentasikan akan membawa berkurangnya pengaruh politik dan lebih sedikit manfaat ekonomi dalam sistem pembagian kekuasaan sektarian di negara itu.

Penghitungan di wilayah-wilayah, seperti Kirkuk, Diyala dan Mosul, telah menarik perhatian. Sebab, wilayah tersebut merupakan tempat kontrol yang disengketakan antara pemerintah pusat di Baghdad dan pemerintah daerah semi-otonom Kurdi di utara.

"Kesepakatan tentang cara melakukan penghitungan di wilayah yang disengketakan dicapai dalam pertemuan yang melibatkan perdana menteri Irak, presiden, dan pejabat senior dari wilayah Kurdi," kata Direktur sensus di Kementerian Perencanaan, Ali Arian Saleh, menanggapi kekhawatiran tersebut.

"Para peneliti dari semua kelompok etnis utama, Kurdi, Arab, Turkmenistan, dan Kristen akan melakukan sensus di wilayah-wilayah tersebut untuk memastikan keadilan," tambahnya.

Sensus nasional terakhir di Irak dilakukan pada 1987. Sementara sensus lainnya diadakan pada 1997, namun tidak mencakup wilayah Kurdi.

Deutsche Welle melaporkan, saat itu sensus diadakan di bawah pemerintahan Saddam Hussein. Akan tetapi, sejak invasi Amerika Serikat (AS) ke Irak pada 2003 yang menggulingkannya, tidak ada yang pernah berhasil menyelenggarakan sensus.

Sebelumnya, penghitungan telah direncanakan pada 2007, namun ditunda beberapa kali karena kekhawatiran akan mengganggu stabilitas negara.

Ada sejumlah alasan mengapa Irak butuh waktu lama untuk melakukan penghitungan jumlah penduduk lagi. Sejak 2003, sistem politik negara tersebut didasarkan pada semacam sistem kuota yang menjamin kekuasaan kelompok demografi terbesar. Sistem ini dibentuk oleh administrator AS setelah 2003, guna memastikan berbagai kelompok merasa terwakili secara memadai dan tidak akan berebut kekuasaan.

Direktur program untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di lembaga pemikir Crisis Group, Joost Hiltermann, mengatakan dampak keseluruhan sensus penduduk nasional tersebut akan positif. Menurutnya, sensus menyediakan informasi penting tentang masyarakat Irak seiring perkembangannya, terutama setelah sekian lama. Informasi ini penting untuk pembangunan.