Perusahaan Teknologi Kritik UU Larangan Medsos Remaja Australia

Meta menyatakan pemerintah Australia gagal mempertimbangkan suara kaum muda dalam penyusunan kebijakan ini. Perusahaan induk Facebook dan Instagram itu mengkritik proses legislasi yang terlalu cepat tanpa kajian mendalam.

TikTok memperingatkan larangan ini justru bisa mendorong remaja beralih ke area internet yang lebih berbahaya. Platform berbagi video pendek itu menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan industri teknologi.

"Ke depan, sangat penting bagi pemerintah Australia untuk bekerja sama dengan industri dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat proses yang terburu-buru ini. Kami ingin berkolaborasi untuk menjaga keamanan remaja dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan dari undang-undang ini bagi seluruh warga Australia," ujar TikTok, dikutip dari ABC News. 

Snapchat menyuarakan kekhawatiran serupa terkait implementasi kebijakan ini. Platform ini menilai masih banyak pertanyaan yang belum terjawab soal mekanisme teknis larangan.

Sementara itu, Elon Musk, pemilik platform X, mengkritik kebijakan ini sebagai upaya terselubung mengontrol akses internet warga Australia. Musk menekankan pentingnya kebebasan berekspresi di dunia maya, dilansir The Guardian.

Digital Industry Group yang mewakili industri teknologi digital menyebut komunitas dan platform masih kebingungan soal persyaratan praktis. Mereka menilai pemerintah Australia belum memberikan panduan teknis yang jelas.

Undang-undang kontroversial ini disahkan parlemen Australia hanya dalam waktu seminggu sejak diperkenalkan. Proses konsultasi publik dibatasi 24 jam meski ada 15 ribu masukan dari berbagai pihak.

Meta mengkritik inkonsistensi kesimpulan komite parlemen Australia.

"Minggu lalu, komite parlemen menyebut hubungan kausal dengan media sosial masih belum jelas terkait kesehatan mental remaja Australia. Namun minggu ini, laporan komite senat terburu-buru menyimpulkan media sosial menyebabkan dampak buruk," kritik Meta, dilansir Reuters. 

Komisi Hak Asasi Manusia Australia memperingatkan kebijakan ini berpotensi melanggar hak-hak kaum muda. Mereka menyoroti pentingnya mengakomodasi kebutuhan remaja di era digital.

Suicide Prevention Australia mengkritik pemerintah karena mengabaikan aspek positif media sosial bagi kesehatan mental remaja. Organisasi ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih seimbang.

Di lain sisi, kelompok orang tua seperti Heads Up Alliance mendukung larangan ini namun menilai cakupannya masih terbatas. Mereka menginginkan perluasan aturan ke platform lain seperti Discord dan YouTube Shorts, dilansir CNN.

Pemerintah Australia menetapkan masa uji coba mulai Januari 2025. Larangan ini akan berlaku penuh pada November 2025 setelah proses konsultasi luas dengan berbagai pemangku kepentingan.

Orang tua dan anak-anak tidak akan dikenai sanksi atas pelanggaran kebijakan ini. Tanggung jawab akan berada di pundak perusahaan teknologi penyedia platform.

Kebijakan Australia ini menarik perhatian global. Menteri Teknologi Inggris, Peter Kyle, mengaku tertarik menerapkan aturan semacam ini dan akan mengikuti perkembangannya. Prancis juga berencana mengadopsi larangan serupa untuk melindungi remaja.

Survei YouGov menunjukkan 77 persen warga Australia mendukung kebijakan ini. Data tersebut diperoleh dari 1.515 responden dengan margin error 3,2 persen pada November 2024.

Sementara itu, Meta mengusulkan sistem verifikasi usia di tingkat sistem operasi sebagai solusi. Meta menyebut langkah ini bisa mengurangi beban dan meminimalkan data sensitif yang dibagikan.