PM Anwar: Negara ASEAN Boleh Terlibat Dialog Informal dengan Myanmar
Jakarta, IDN Times – Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengungkap kemungkinan ASEAN mengizinkan negara anggotanya untuk terlibat secara informal dengan junta, dengan catatan tidak mengorbankan masalah hak asasi manusia.
PM Anwar Ibrahim mengaku telah mendiskusikan wacana ini dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr yang berada di Kuala Lumpur untuk pertemuan bilateral.
“Kami menyinggung Myanmar untuk memperkuat Konsensus Lima Poin (5PC) ASEAN, tetapi juga memberikan beberapa fleksibilitas bagi negara-negara tetangga untuk terlibat secara informal tanpa mengorbankan masalah hak asasi manusia, dan perlakuan terhadap minoritas, khususnya Rohingya,” kata Anwar dalam konferensi pers bersama Macros, Rabu (26/7/2023), dilansir Reuters.
1. Pendekatan informal Thailand sempat dikritik
Malaysia dan ASEAN sebelumnya menolak keterlibatan apa pun dengan junta, meskipun Thailand pada 2023 menjadi tuan rumah pertemuan informal dengan Myanmar, dengan alasan perlunya menjaga dialog.
ASEAN, yang mencakup Myanmar di antara 10 anggotanya, telah mendorong implementasi rencana perdamaian lima poin yang disepakati dengan junta tak lama setelah kudeta pada awal 2021. Namun, hasilnya tidak optimal.
Malaysia telah menjadi pengkritik junta yang vokal. Pada Juli, Malaysia juga mendesak ASEAN untuk mengutuk keras tindakan junta.
Presiden Filipina tidak mengomentari soal Myanmar dalam pernyataan persnya, dilansir The Straits Times.