PM Anwar: Negara ASEAN Boleh Terlibat Dialog Informal dengan Myanmar

Malaysia dan ASEAN sebelumnya menolak keterlibatan apa pun dengan junta, meskipun Thailand pada 2023 menjadi tuan rumah pertemuan informal dengan Myanmar, dengan alasan perlunya menjaga dialog.

ASEAN, yang mencakup Myanmar di antara 10 anggotanya, telah mendorong implementasi rencana perdamaian lima poin yang disepakati dengan junta tak lama setelah kudeta pada awal 2021. Namun, hasilnya tidak optimal.

Malaysia telah menjadi pengkritik junta yang vokal. Pada Juli, Malaysia juga mendesak ASEAN untuk mengutuk keras tindakan junta.

Presiden Filipina tidak mengomentari soal Myanmar dalam pernyataan persnya, dilansir The Straits Times.

Pada pertemuan puncak Menteri Luar Negeri Asia Tenggara, ASEAN kembali menegaskan Lima Poin Konsensus sebagai pendekatan untuk mengakhiri konflik Myanmar.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menjelaskan bahwa status Myanmar di ASEAN tidak akan “diasingkan”. Namun, organisasi kawasan itu membatasi akses Myanmar, salah satunya perwakilan politik tidak akan diundang pada pertemuan formal kawasan.

“Kita lihat, in the absence of significant progress of 5PC, maka Myanmar akan diwakili oleh non-political representation di KTT dan pertemuan Menteri Luar Negeri. Itu keputusannya,” kata Retno pada Jumat (14/7/2023).

Evaluasi berkala menjadi aspek yang membedakan implementasi 5PC tahun ini dengan periode keketuaan ASEAN sebelumnya. Hal itu untuk memastikan progres signifikan terjadi di Myanmar. Di antara indikatornya adalah distribusi bantuan kemanusiaan yang semakin masif dan tidak ada lagi aksi represif junta kepada warga sipil.

“Oleh karena itu, dari waktu ke waktu kita perlu melihat, apakah terjadi kemajuan signifikan, sehingga kita bisa melihat kembali, apakah keputusan yang sudah dibuat akan direvisi atau tetap dipertahankan,” kata Retno, soal partisipasi representasi Myanmar di ASEAN.

“Di pertemuan kali ini, saya sebagai chair melaporkan kepada negara anggota ASEAN mengenai beberapa yang dilakukan Indonesia di tiga pilar, engagement, denouncing violence, dan humanitarian assistance. Ini akan kita tambahkan lagi dari sekarang sampai September apakah ada kemajuannya,” sambung Retno.