PM Haiti Dipecat, Kekerasan Geng Makin Merajalela

Delapan dari sembilan anggota dewan transisi menandatangani surat keputusan pemecatan Conille. Melansir The Guardian, hanya satu anggota, yaitu mantan Senator Edgard Leblanc Fils yang tidak menandatangani keputusan tersebut.

Hubungan Conille dengan dewan transisi memang telah lama panas. Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) sempat berupaya memediasi pembicaraan antara Conille dan pemimpin dewan, Leslie Voltaire. Namun, upaya mediasi mengalami kegagalan.

Ini merupakan kedua kalinya Conille dipecat dari jabatan PM Haiti dalam 12 tahun terakhir. Pada 2012, ia dipaksa mundur oleh Presiden Michel Martelly setelah hanya menjabat selama empat bulan.

Menanggapi pemecatannya kali ini, Conille menyatakan bahwa publikasi resolusi pemecatannya di jurnal resmi adalah tindakan ilegal.

"Saya, Garry Conille, Perdana Menteri, memerintahkan Anda untuk tidak mempublikasikan resolusi yang diambil oleh Dewan Transisi Kepresidenan," tulis Conille, dikutip dari Miami Herald.

Fils-Aimé adalah seorang pengusaha Port-au-Prince berusia 52 tahun. Ia pernah mencalonkan diri sebagai senator pada 2015 dan merupakan mantan presiden Kamar Dagang dan Industri Haiti.

Ia berada di luar negeri ketika namanya dipertimbangkan pada Jumat dan Sabtu. Ia kemudian segera kembali ke Haiti pada Minggu pagi dengan pengawalan polisi dan layanan diplomatik.

Terjadi perdebatan mengenai legalitas pemecatan PM oleh dewan transisi. Secara konstitusional, hanya parlemen Haiti yang memiliki wewenang untuk memecat PM. Namun, Haiti sedang mengalami krisis konstitusional di mana tidak ada parlemen dan pemimpin yang dipilih secara demokratis.

Selain itu, ada tuduhan korupsi terhadap tiga anggota dewan. Mereka dituduh meminta suap sebesar 750 ribu dolar AS (Rp11,7 triliun) dari direktur bank pemerintah untuk mengamankan posisinya. Ketiga anggota termasuk di antara yang menandatangani surat keputusan pemecatan.

Dewan dan PM Conille juga dinilai telah gagal membuat kemajuan signifikan dalam mengatasi krisis kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan yang melanda Haiti.

"Kita semua membutuhkan keamanan penuh dan harmoni di antara para pemimpin," kata Jean Junior Joseph, juru bicara seorang anggota dewan, dikutip dari New York Times.

Kondisi keamanan dan kemanusiaan Haiti terus memburuk. Juru bicara PBB, Stephanie Tremblay menyatakan, hampir 4.900 orang tewas antara Januari hingga September 2024. Angka ini telah melampaui total korban tewas sepanjang tahun lalu yang mencapai 4.789 orang.

Akibat kekerasan yang merajalela, lebih dari 700 ribu warga Haiti terpaksa mengungsi dari tempat tinggal mereka. Sebuah pembantaian pada bulan lalu mengakibatkan lebih dari 100 orang tewas di Pont-Sondé, wilayah Artibonite.

PBB memperingatkan sejumlah wilayah Haiti kini berada di ambang kelaparan massal.

"Kondisi kelaparan parah mulai terlihat di berbagai kamp pengungsian," ujar Tremblay.

Dukungan internasional yang dijanjikan untuk Haiti masih kurang dari yang diharapkan. Bahkan, negara-negara tetangga terus mendeportasi migran Haiti kembali ke negaranya yang sedang dilanda krisis.