Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Donald Tusk, pada Selasa (11/3/2025), mengungkapkan rencana merekrut ribuan sukarelawan komponen cadangan. Pasukan tersebut berfungsi menambah kemampuan pertahanan negara di tengah ancaman Rusia.
Belakangan ini, Polandia terus memperkuat militernya dengan membeli peralatan tempur modern. Warsawa juga berniat mendapatkan senjata nuklir dari Prancis dan meningkatkan jumlah personel militernya.
Tusk mengatakan bahwa Polandia akan memperbolehkan pelatihan sukarela bagi seluruh laki-laki dewasa pada akhir 2025. Ia pun menargetkan akan memiliki 100 ribu komponen cadangan hingga 2027.
"Selain tentara profesional dan pasukan pertahanan teritorial, kami harus membangun pasukan cadangan secara de facto dan ini adalah aksi yang kami wujudkan. Pelatihan ini akan melibatkan veteran untuk memberikan pengalaman dan pengetahuannya," terangnya, dilansir TVP World.
Sukarelawan militer akan mendapat sejumlah keuntungan, termasuk mendapatkan surat izin mengemudi truk, pelatihan khusus dalam perang modern dan cara mengoperasikan drone.
Tusk juga mengungkapkan bahwa anggota pemerintah Polandia juga bisa ikut dalam pelatihan militer secara sukarela. Ia mengatakan bahwa semua dilakukan atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan.
Menteri Luar Negeri Polandia, Radoslaw Sikorski, mengungkapkan bahwa Amerika Serikat (AS) kembali mengirimkan bantuan militer ke Ukraina. Ia menyebut, pangkalan militer AS di Rzeszow sudah difungsikan untuk menerima sumbangan senjata ke Ukraina.
Ia menambahkan bahwa dirinya adalah orang pertama yang mendapat kabar langsung terkait dengan hasil dialog antara AS-Ukraina di Arab Saudi. Sikorski bersama Menlu Ukraina, Andrii Sybiha, sudah mengumumkan kelanjutan bantuan militer dari AS.
"Rzeszow adalah pusat logistik terbesar untuk Ukraina. Sehingga, keputusan AS sangat penting bagi pertahanan negara. Ukraina adalah negara yang paling mengharapkan mengakhiri peperangan dan mengakhirinya dengan perdamaian permanen. Saya mengucapkan terima kasih kepada Polandia atas bantuannya," tutur Sybiha.
Pekan lalu, Presiden Latvia Edgars Rinkēvičs menyarankan negara-negara Eropa untuk kembali menerapkan wajib militer di negaranya. Ia menyebut, wajib militer penting untuk meningkatkan kesiapan warga dalam menghadapi risiko serangan Rusia.
"Sangat dipahami bahwa warga akan sedikit terkejut dengan penerapan wajib militer. Namun, ini adalah sebuah kepastian dalam satu hal dan hal lainnya adalah aksi nyata yang sudah diterapkan oleh pemerintah Latvia. Sedangkan pemerintah Eropa lainnya harus memastikan bahwa kita semakin kuat," ungkapnya, dikutip CNN.
Sebagai informasi, Latvia sudah menerapkan kembali wajib militer mulai 1 Januari 2024 setelah dihapus pada 2006. Keputusan ini disebabkan ancaman agresi militer Rusia seperti yang dilancarkan di Ukraina.