Tel Aviv, IDN Times - Data statistik yang ditunjukkan oleh Pemerintah Israel pada hari Senin (25/3/2018), memperlihatkan perkembangan populasi Arab dan Yahudi di antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan sedang bergerak menuju keseimbangan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan yang cukup membingungkan bagi Israel, mengenai apakah mereka dapat mempertahankan demokrasi jika Israel diam atau membiarkan Palestina mendirikan sebuah negara baru, seperti yang dilansir dari Reuters.
Data yang didapatkan dari Dinas Militer Administrasi Sipil Israel, menyatakan bahwa populasi Arab Palestina terhitung sudah mencapai sekitar 2,5 juta dan 2,7 juta orang untuk wilayah Judea serta Sumeria. Tetapi menurut lembaga survei Palestina, jumlah populasi sudah menembus lebih dari 3 juta.
Jumlah ini bisa dikatakan cukup fantastis. Karena terjadi perkembangan atau pertumbuhan yang pesat di dalam populasi Arab Palestina. Sedangkan populasi Arab Palestina yang berada di Gaza, mereka berjumlah 2 juta.
Bahkan apabila populasi tersebut ditambah dengan populasi Arab yang tinggal di Israel (1,85 juta orang), maka menurut mereka total keseluruhan populasi Arab di sana berjumlah 6,5 juta orang. Dengan jumlah yang besar dan terus bertambah, semua ini dapat menentukan masa depan sebuah negara merdeka atau tetap berada dalam cengkraman tirani.
Menurut banyak pihak, apabila demografi kependudukan sudah mencapai titik keseimbangan. maka akan sangat mungkin terjadinya sebuah kerjasama yang besar antara Israel dan Palestina. Terutama melalui "solusi dua negara".
Solusi yang memungkinkan berdirinya Negara Palestina yang merdeka secara penuh dengan bergandengan bersama Israel, sudah mulai ditinggalkan sejak tahun 2014.
Pemerintah Palestina masih sangat yakin, bahwa solusi satu negara di Tanah Suci menjadi satu-satunya jalan bagi Palestina. Maka, semakin banyaknya warga Arab, juga secara tidak langsung akan membuat perubahan yang signifikan dalam pemerintahan Israel.
Menurut sebagian penjabat Israel, pertumbuhan ini memiliki dua sisi yang bertolak belakang, di mana kemungkinan akan terjadi sebuah apertheid secara besar-besaran, atau seorang Arab-Palestina menjadi Perdana Menteri Israel.
Semua ini sangat mungkin untuk terjadi, karena terjadi sebuah pergerakkan posisi demokrasi melalui populasi yang mulai menyeimbangkan sesuatu.
Tentu, rakyat Israel memiliki berbagai tanggapan yang berbeda mengenai penambahan populasi Arab di Palestina. Tetapi bagi mereka yang hidup di wilayah ilegal di Tepi Barat, menyatakan bahwa populasi yang telah dihitung tidak akurat sama sekali.
Mereka percaya bahwa warga Palestina di Tepi Barat hanya ada sekitar 1,8 juta orang, ketimbang dengan pernyataan sebelumnya dari Dinas Militer Administrasi Sipil yang menyebutkan sebesar 2,5 juta.
Ketakutan terhadap pergerakkan yang akan dilakukan bangsa Arab, terutama Arab-Palestina, menjadi sebuah ketakutan tersendiri demi kelangsungan Israel.
Zionisme yang merupakan simbol semangat mereka akan hilang dengan sendirinya bersama Yahudi, dan demokrasi pemerintahan Israel akan mulai ditinggalkan tahap per tahap. Oleh karena itu, para peneliti lebih memilih Palestina dan Israel menjadi negara yang terpisah.
Sehingga dapat menjamin kemakmuran bagi mereka yang berbeda dalam agama, pandangan, pendapat, dan gaya hidup, dilansir dari Euronews.com.