Prabowo ke AS Besok, Amnesty International Desak Visanya Dibatalkan

Di dalam suratnya ke Menlu Pompeo, Amnesty International mendesak agar undangan dan visa bagi Prabowo dibatalkan. Sebab, undangan itu seolah membuat Prabowo memiliki kekebalan hukum atas tindak kejahatan yang pernah dilakukannya di masa lalu. 

"Kami mendesak Anda untuk memberikan klarifikasi atas pemberian visa terhadap Prabowo Subianto tidak membuatnya kebal, dan memastikan jika dia tiba di AS, maka dia harus diperiksa, dan jika terdapat bukti-bukti, maka dia harus diadili atas perbuatannya berdasarkan hukum internasional," demikian isi surat yang ditulis oleh AI. 

Menurut data, penyelidikan independen resmi menyatakan Prabowo sebagai panglima pasukan khusus, tahu dan bertanggung jawab atas penculikan aktivitas pro-demokrasi pada 1997-1998.

"Tuduhan terhadapnya tidak pernah disidangkan di pengadilan," cuit Amnesty International hari ini. 

Menurut data dari Amnesty International, AS mencekal (cegah tangkal) Prabowo sejak 2000 akibat dugaan pelanggaran HAM. Prabowo disebut mengetahui dirinya dicekal ketika tak bisa menghadiri upacara kelulusan putranya, Didit Hadiprasetyo, di salah satu universitas di Boston, negara bagian Massachusetts.

Saat itu, Pemerintah AS tidak menjelaskan alasan di balik langkah mereka mengembargo Prabowo ke negaranya. 

Akan tetapi, menurut artikel yang ditulis harian The New York Times pada Maret 2014, Pemerintah AS sempat khawatir dengan stabilitas Indonesia setelah jatuhnya Soeharto. Mereka menyatakan Prabowo yang pada 1990-an merupakan menantu mendiang Presiden Soeharto dan Komandan Jenderal Korps Komando Pasukan Khusus (Kopassus), diyakini terlibat dalam penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis pro demokrasi.

Menurut analisa Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, langkah berani Negeri Paman Sam mengundang Prabowo lantaran mereka ingin mengimbangi Tiongkok. Menurut Buku Putih Departemen Pertahanan AS, disebutkan Tiongkok berniat untuk membangun pangkalan militer di Indonesia.

"AS melihat hal ini karena kedekatan ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok. Dikhawatirkan ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok akan melemahkan prinsip Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif," ungkap Hikmahanto melalui keterangan tertulis, Sabtu 10 Oktober 2020. 

Negeri Paman Sam, kata Hikmahanto, memprediksi Indonesia akan jatuh ke tangan Tiongkok karena memiliki ketergantungan yang tinggi di bidang ekonomi. Sehingga, dikhawatirkan bisa dengan mudah dikendalikan oleh Tiongkok. 

"Padahal Indonesia adalah negara strategis dan memiliki peran yang sentral di kawasan Asia Pasifik, baik untuk AS maupun Tiongkok," ujarnya lagi. 

Oleh sebab itu, penting bagi Menhan AS mengundang Menhan RI. Tujuannya, Negeri Paman Sam ingin memperkuat kerja sama pertahanan kedua negara.