Prancis Larang Pejabat Pemerintah Pakai Aplikasi Zoom

01 Feb 2026, 08:09 WIB

Ahmad Dyandra Rama Putra Bagaskara

potret logo aplikasi Zoom (unsplash.com/Mariia Shalabaieva)

Intinya sih...

Prancis gandeng perusahaan IT swasta untuk membuat Visio
Aplikasi buatan asing dinilai berbahaya bagi pejabat publik
Prancis sudah mulai menggunakan aplikasi buatan lokal sejak 2025

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Prancis bakal melarang dan menghentikan penggunaan aplikasi meeting daring buatan Amerika Serikat, Zoom, untuk seluruh pejabat pemerintah. Selain Zoom, Prancis juga bakal melarang seluruh pegawai untuk memakai aplikasi buatan AS lainnya, seperti Google Meet dan Microsoft Teams.

Sebagai gantinya, Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, pada Kamis (29/1/2026) mengatakan para pejabat publik akan diminta menggunakan aplikasi lokal bernama Visio. Aplikasi tersebut dikembangkan Pemerintah Prancis dan sudah dibuat semirip mungkin dengan Zoom, Google Meet, dan Ms. Teams.

“Layanan konferensi video kini memainkan peran penting dalam operasional sehari-hari pemerintahan pusat Anda,” kata Lecornu dalam pernyataan resminya kepada seluruh anggota kabinet, seperti dilansir The Strait Times.

1. Prancis gandeng perusahaan IT swasta untuk membuat Visio

potret bendera Prancis (pexels.com/Jan van der Wolf)

Untuk mengembangkan aplikasi Visio, Pemerintah Prancis menggandeng perusahaan komputasi swasta bernama Outstacle. Selain itu, Prancis juga menggandeng dua perusahaan kecerdasan buatan terkenal di sana bernama Pyannote dan Kyutai.

Pyannote dan Kyutai berperan untuk mengembangkan fitur subtitle dan transkripsi otomatis di aplikasi Visio. Tujuannya adalah untuk membuat Visio jadi lebih ramah pengguna, sama seperti Zoom dan aplikasi buatan Amerika Serikat lainnya.

Langkah ini diambil Prancis sebagai upaya mencegah pejabat pemerintah menggunakan aplikasi non-Eropa untuk menunjang berbagai kegiatan. Sebab, aplikasi buat asing, seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams punya risiko keamanan siber yang tinggi.

2. Aplikasi buatan asing dinilai berbahaya bagi pejabat publik

ilustrasi aplikasi buatan asing (pexels.com/Deyvi Romero)

Menurut keterangan Menteri Urusan Sipil Prancis, David Amiel, aplikasi buatan asing bisa digunakan untuk aksi spionase dan pencurian data. Ini merupakan tindakan berbahaya, terutama bagi pejabat publik yang kerap memegang rahasia atau data sensitif milik pemerintah.

“Kita tidak bisa mengambil risiko mengekspos pertukaran ilmiah, data sensitif, dan inovasi strategis kita kepada pihak-pihak non-Eropa,” kata Amiel.

Pemerintah Prancis menargetkan seluruh pejabat publik sudah berhenti menggunakan aplikasi buatan asing untuk berbagai kegiatan pada akhir 2026. Sebab, para pejabat sudah terbiasa menggunakan aplikasi Zoom dan kawan-kawannya sehingga butuh waktu untuk melakukan transisi ke aplikasi lokal.

3. Prancis sudah mulai menggunakan aplikasi buatan lokal sejak 2025

potret logo aplikasi Tchap buatan Prancis (interoperable-europe.ec.europa.eu)

Prancis sendiri sebetulnya sudah mulai menggunakan aplikasi lokal untuk pejabat pemerintah pada Juli 2025. Saat itu, pemerintah mewajibkan seluruh pegawai publik untuk memakai aplikasi pesan buatan lokal bernama Tchap.

Kebijakan tersebut dahulu digagas oleh perdana menteri Prancis sebelumnya, Francois Bayrou. Alasannya sama, yakni untuk mencegah penggunaan aplikasi asing oleh para pegawai pemerintah. Sebab, penggunaan aplikasi asing dinilai berbahaya bagi keamanan data.

Saat itu, Bayrou tidak menyebut aplikasi perpesanan asing mana saja yang dilarang digunakan oleh pegawai pemerintah. Namun, langkah tersebut diduga untuk mencegah pegawai Pemerintah Prancis untuk menggunakan aplikasi WhatsApp yang juga buatan Amerika Serikat.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.