Prank Pakai Vaksin COVID-19, Acara TV Tunisia Dikecam WHO

Acara tersebut ditayangkan di jaringan TV swasta Nessma sejak awal bulan April lalu dan mengudara setiap hari selama 20 menit untuk mengisi program Ramadan. Melansir dari Middle East Eye, premis acara ini adalah mengundang figur publik, mulai dari penyanyi hingga bintang olahraga, untuk menerima vaksin virus corona tanpa membuatnya sadar jika itu adalah acara prank. Mereka diajak bertemu dengan sosok mirip "Angelina Jolie" (diperankan oleh orang lain dengan dandanan menyerupai artis tersebut), yang dalam skenarionya ditugaskan sebagai duta PBB yang membawa vaksin COVID-19 ke Tunisia.

Saat bintang tamu yang tidak curiga menunggu untuk menerima suntikan, salah satu peserta palsu yang dipersiapkan oleh acara mendadak pingsan usai divaksinasi dan membuat semua orang panik karena partisipan itu terlihat seperti berada di ambang kematian. Ketika situasi menjadi semakin memanas, muncullah sosok yang mengenakan baju terusan merah dan topeng menerobos ke dalam ruangan untuk mengungkapkan bahwa mereka telah dikerjai dan menunjukkan adanya kamera tersembunyi di mana-mana.

Usai tayang, program TV tersebut langsung mengundang perhatian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mengecam habis-habisan dan menganggapnya telah mempromosikan konspirasi. WHO lantas mengirimkan surat protes kepada pemerintah Tunisia agar tayangan itu dapat dihentikan karena dikhawatirkan bisa merusak kepercayaan publik terhadap vaksin.

“Diketahui bahwa sebagian dari populasi (Tunisia) enggan divaksinasi dan upaya signifikan harus dilakukan untuk membangun kepercayaan terhadap vaksin,” kata Dr Yves Souteyrand, perwakilan WHO di Tunisia. “Media memiliki peran dalam bidang ini. Tetapi dikhawatirkan bahwa program seperti itu, yang disiarkan di saluran populer pada waktu yang memiliki banyak penonton, tidak dapat memberikan kontribusi." lanjutnya. Ia juga turut mengomentari adanya penggunaan logo serta "visual" yang menampilkan imej PBB dan WHO di dalam acara dan mengecam keras hal itu. "[Ini] bisa merusak citra organisasi kami."

Tidak hanya WHO, para pakar kesehatan Tunisia juga ikut serta mengecam kehadiran acara TV itu terutama karena saat ini negara mayoritas muslim tersebut kembali mengalami lonjakan kasus infeksi COVID-19 dengan upaya vaksinasi yangterus terhambat. "Di Tunisia, seperti di tempat lain di dunia, ada segmen populasi yang tetap skeptis tentang vaksinasi COVID-19," kata Mohamed Ghedira, ahli anestesi Tunisia dan advokat kesehatan masyarakat kepada Al-Monitor. Ia berkata bahwa hal utama yang memicu skeptisisme adalah timbulnya teori konspirasi dan informasi palsu tentang efek samping yang menyebar, sehingga acara seperti "Angelina19" pun sangat berpotensi meningkatkan kekhawatiran ditengah krisis yang ada.

Di sisi lain, meski mendapatkan banyak kecaman tetapi produser "Angelina19", Walid Zribi enggan untuk menghentikan acara yang dibuatnya dan berkata bahwa hak untuk tetap menyiarkan adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang ada di negaranya.

Dalam pemberitaan yang diterbitkan Al-Monitor pada 3 Mei 2021 lalu, Zibri berkata bahwa acara yang dibuatnya itu berisi pesan di setiap awal episode yang mendorong warga untuk divaksinasi dan bukan sebaliknya. "Jika program ini mempengaruhi kampanye vaksinasi secara langsung, maka tidak diragukan lagi ada yang salah dengan sistem kesehatan secara kolektif, lokal dan internasional,” katanya.

Sementara itu, acara TV komedi yang kontroversial semacam ini bukan yang pertama kali terjadi di Tunisia. Pada tahun 2018, "Shalom", yang juga diproduksi oleh Zribi, dilarang mengudara karena diduga mempromosikan "normalisasi dengan Negara Israel" meski itu sangat bertentangan dengan keyakinan negara. Ada juga acara prank lainnya yang tayang tahun ini berjudul "The Circus", yang ikut memicu kemarahan dari para aktivis hewan karena menampilkan penggunaan singa yang sudah mati untuk mengerjai para bintang tamu.

Protes tentang acara-acaraTV semacam itu banyak disuarakan dengan desakan agar dewan pengatur audio-visual Tunisia (HAICA) dapat segera menindak lanjuti. Tetapi hingga kini, masih belum terlihat jelas langkah seperti apa yang akan diambil oleh otoritas dalam menanganinya.