Jakarta, IDN Times - Presiden Ekuador Daniel Noboa Azin, pada Selasa (30/1/2024), memastikan bahwa senjata Rusia yang akan diturkarkan dengan senjata baru dari Amerika Serikat (AS) tidak dalam bentuk utuh. Senjata yang akan dikirimkan tersebut sudah dihancurkan.
Belakangan ini, relasi Rusia-Ekuador retak usai tersiar kabar adanya penukaran senjata buatannya dengan AS. Bahkan, Moskow menyebut tindakan itu sebagai langkah tidak bersahabat dan mengancam persahabatan kedua negara.
Presiden Noboa memastikan bahwa pemerintahannya tidak ingin merusak hubungan diplomatik dengan Rusia. Ia menyebut ini sudah sesuai dengan perjanjian internasional terkait pengiriman senjata bekas.
"Mereka (Rusia) mengklaim bahwa yang dikirim adalah peralatan tempur, tetapi kami sudah membuktikan bahwa ini adalah sampah karena hanya berupa potongan baja. Sesuai dengan perjanjian internasional, peralatan tempur tidak boleh dikirimkan dengan cara ini dan harus dihancurkan terlebih dahulu," ungkapnya, dikutip La Prensa Latina.
"Kami tidak akan memutus hubungan diplomatik dengan Rusia. Saya percaya bahwa posisi yang mereka ambil tidak pada tempat yang tepat karena kami juga sedang dilanda peperangan di sini," sambungnya.
Dilansir El Telegrafo, Ekuador dan AS setuju penukaran potongan baja dari senjata yang dibeli dari Ukraina dan Rusia. Potongan baja tersebut bernilai hingga 200 juta dolar AS (Rp3,1 triliun) yang diturkarkan dengan peralatan tempur baru dari AS.
Pekan lalu, Washington sudah menyerahkan 20 ribu rompi anti-peluru yang nantinya digunakan oleh Polisi Nasional dalam menghadapi geng kriminal bersenjata. Selain itu, AS juga memberikan bantuan alat-alat keamanan dan darurat dalam merespons situasi di Ekuador saat ini.
Kedubes AS di Quito juga menginformasikan soal kehadiran staf FBI di Ekuador dalam membantu tugas Kantor Kejaksaan dan aparat kepolisian. Peralatan tempur tersebut sudah dikirimkan menggunakan pesawat Ukraina, Antonov An-124.
Dalam tiga perjanjian militer Ekuador-AS, salah satunya mengenai Air Interception Assistance yang disepakati sejak pemerintahan eks Presiden Guillermo Lasso. Perjanjian tersebut bisa langsung diterapkan lewat persetujuan dari Mahkamah Konstitusi tanpa persetujuan presiden.
Dilaporkan Primicias, kebijakan tersebut soal bantuan dan kemungkinan militer Ekuador untuk menghentikan pesawat yang diduga hendak menyelundupkan narkoba. Namun, militer Ekuador tidak akan menggunakan senjata terhadap pesawat penumpang sipil dan komersial.
Wakil Menteri Luar Negeri Ekuador Carlos Larrea menekankan bahwa persetujuan ini hanya bersifat sementara dalam rangka melawan penyelundupan narkoba dan terorisme. Kebijakan ini juga disesuaikan dengan hukum internasional dan hukum yang berlaku di kedua negara.