Ekuador Tolak Akui Legitimasi Presiden Nicolas Maduro di Venezuela
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Ekuador Gabriela Sommerfeld, pada Senin (29/1/2024), mengungkapkan negaranya menolak mengakui legitimasi dari Presiden Nicolas Maduro di Venezuela. Ia pun mengecam Mahkamah Agung Venezuela yang mendiskualifikasi kandidat presiden Maria Corina Machado.
Pekan lalu, Presiden Ekuador Daniel Noboa juga sudah menolak tawaran bantuan dari Venezuela untuk menghadapi teror geng kriminal di negaranya. Ia menyebut tidak ingin memiliki masalah dan berurusan dengan Maduro.
1. Ekuador dukung pemilu yang bebas dan adil di Venezuela
Sommerfeld menekankan bahwa pemerintahan Presiden Daniel Noboa di Ekuador mendukung penuh kebebasan dan keadilan dalam proses pemilihan umum di Venezuela.
"Pemerintah Ekuador mendukung penuh kebebasan dalam pemilu di seluruh negara dan mendukung rakyat Venezuela untuk kembali hidup dalam demokrasi. Maka dari itu, kami tidak mau lagi mengakui pemerintahan Maduro di Venezuela," terangnya, dilansir Europa Press.
"Kami ingin memastikan dukungan terhadap demokrasi di berbagai negara, termasuk Venezuela, tidak memandang pemerintahan sayap akan atau kiri. Mereka tetap akan menjadi model bagaimana manusia dapat mencapai standar hidup lewat beragam pendekatan," tambahnya.
Keputusan ini membuat Noboa kembali mengikuti dua pendahulunya, eks Presiden Guillermo Lasso dan Lenin Moreno yang tidak mau mengakui Maduro usai ditetapkan sebagai pemenang pilpres 2018.
2. Paraguay, Kosta Rika, dan Republik Dominika kecam larangan diskualifikasi Machado
Presiden Paraguay Santiago Pena mengungkapkan penolakan terhadap keputusan Mahkamah Agung Venezuela yang mendiskualifikasi Machado. Ia menekankan soal pentingnya proses pemilu yang bebas dan transparan di Venezuela.
Pena juga mengajak komunitas internasional untuk terus memperhatikan apa yang terjadi di Venezuela agar semua standar demokrasi dan hak-hak yang dimiliki rakyat Venezuela dapat dihormati.
Dilaporkan Infobae, Kosta Rika, Republik Dominika bersama Ekuador ikut menyatakan penolakan terhadap keputusan MA Venezuela. Ketiga negara itu menyatakan sebagai bagian dari anggota Aliansi Pembangunan Demokrasi (ADD).
"Pilihan rakyat Venezuela harus dihargai dan partisipasi seseorang yang dipilih oleh mayoritas penduduk pada Oktober 2023 harus dipastikan dapat ikut serta dalam pilpres," terangnya, dikutip Infobae.
3. OAS sebut sulit terwujud pemilu adil dan bebas di Venezuela
Pada Minggu (28/1/2024), Sekretaris Jenderal OAS (Organization of American States) Luis Almagro mengklaim bahwa diskualifikasi Machado adalah wujud pengrusakan kemungkinan terwujudnya pemilu transparan, adil, dan bebas di Venezuela.
"Aksi terbaru dari diktator Venezuela untuk mempersekusi dan menahan lawan politik, terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan oposisi sudah jelas membuktikan bahwa diktator tidak ingin adanya pemilu yang adil dan transparan," ungkapnya, dikutip Mercopress.
"Kepemimpinan Machado tidak dapat tergantikan sebagai seorang pemimpin yang terangkat dari persekusi dan keinginan rakyat. Maka dari itu, ini akan menjadi hal buruk dan penolakan terhadap seseorang yang ingin mencalonkan, serta bentuk pengabaian pandangan populer di negaranya," sambungnya.
