Presiden Ekuador Perbolehkan Warga Miliki Senjata Pribadi

03 Apr 2023, 23:45 WIB

Presiden Ekuador, Guillermo Lasso saat melakukan sidak di Kantor Kepolisian. (twitter.com/LassoGuillermo)

Jakarta, IDN Times - Presiden Ekuador Guillermo Lasso, pada Minggu (2/4/2023), mengumumkan bahwa setiap warga negara diperbolehkan memiliki senjata pribadi. Ia menyebut kebijakan ini supaya warga dapat mempertahankan diri di tengah lonjakan angka kriminalitas.

Ekuador terus dilanda kasus kekerasan dan teror yang diduga berasal dari geng narkoba. Beberapa pekan lalu, media di Ekuador mendapat teror bom surat yang ditujukan kepada beberapa jurnalis. Bahkan, salah satu bom surat tersebut meledak dan melukai jurnalis.

1. Lasso ajak warga ikut lawan pelaku kriminal

Lasso menjelaskan, kasus kriminalitas dan krisis keamanan meningkat di Ekuador. Ia pun menyebut bahwa perampokan, penyelundup narkoba, dan kriminalitas terorganisir adalah musuh bersama.

"Kita punya musuh bersama, yakni pelaku perampokan, penyelundup narkoba, dan kriminal terorganisir. Dalam melawan insekuritas ini, pemerintah akan memperbolehkan penggunaan senjata api," papar Lasso, dikutip Reuters.

"Kami sudah memodifikasi dekrit yang memperbolehkan kepemilikan dan penggunaan senjata. Dengan kata lain, kepemilikan dan penggunaan senjata oleh warga sipil ini untuk membela diri yang diperbolehkan, sesuai dengan regulasi dan hukum yang berlaku," sambungnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa warga sipil diperbolehkan membawa dan menggunakan semprotan merica untuk kepentingan darurat.

2. Kasus kekerasan di Guayaquil terus meningkat

Keputusan ini didasarkan beberapa aksi kekerasan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Insiden termasuk pembunuhan, pembunuh bayaran, peninggalan jasad di taman, perampokan, dan lainnya, terutama di Guayaquil.

Mengerikannya lagi, terdapat motif kekerasan dengan menempelkan alat peledak yang dilengkapi waktu di tubuh seseorang. Insiden itu membuat personel anti-bom kesulitan dan membutuhkan waktu 3 jam untuk menjinakkan dan mencopot bom. Motif tersebut baru pertama terjadi di Ekuador, dilaporkan DW.

Di sisi lain, otorisasi kepemilikan senjata kepada warga sipil ini menuai kritikan dari sejumlah pihak. Sejumlah warga menolaknya dan menyebut ini akan membuat lebih banyak lagi warga tidak bersalah yang tewas.

Pakar hukum hak asasi manusia (HAM), Ramiro Ávila Santamaría, mengungkapkan bahwa hukum ini akan membuat kemungkinan kasus kekerasan naik dua kali lipat dari sebelumnya, dilansir BBC.

3. Pengadilan Konstitusional beri lampu hijau pemakzulan Lasso

Pengadilan Konstitusional Ekuador (CC), pada Rabu (28/3/2023), menyetujui proses pemakzulan Presiden Guillermo Lasso yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.

Sesuai permintaan Parlemen Ekuador yang mengajukan dakwaan kepada Lasso soal pemerasan dan memperkaya pribadi lewat korupsi, permintaan untuk kasus pemerasan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, sedangkan kasus korupsi memenuhi syarat.

Dilaporkan Mercopress, pemerintah Ekuador menolak keputusan CC terkait pemakzulan Lasso. Pihaknya menghargai keputusan dari CC, tapi pemerintah menolaknya dan menyebut bahwa presiden tidak bersalah.

"Meskipun faktanya, kami tidak setuju dengan keputusan Pengadilan Konstitusional. Kami menghargai terpenuhinya syarat pemakzulan Presiden Lasso yang diminta oleh Parlemen Ekuador," katanya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.