Jakarta, IDN Times - Insiden mematikan terjadi di departemen barat daya Huila, Kolombia. Delapan petugas polisi tewas dalam sebuah ledakan ketika kendaraan mereka menabrak ranjau yang dipasang di jalan.
Insiden yang terjadi pada Jumat (2/9/2022) itu, diduga karena serangan dan penyergapan dari kelompok pemberontak. Presiden Gustavo Petro yang baru dilantik kurang dari satu bulan lalu, mengutuk serangan tersebut dan menyebutnya sebagai sabotase terhadap perdamaian.
Terbunuhnya delapan petugas polisi di Kolombia merupakan insiden paling mematikan saat negara itu memiliki presiden baru. Presiden Gustavo Petro adalah mantan gerilyawan sayap kiri di negara yang mengalami gejolak pertempuran antara pemerintah, pemberontak, dan para penyelundup narkoba.
Melansir BBC, kendaraan polisi yang meledak itu juga mengalami penyergapan. Juru bicara polisi mengatakan beberapa dari petugasnya telah tewas ditembaki setelah ledakan terjadi.
Belum ada informasi yang menjelaskan kelompok mana yang berada di balik serangan tersebut. Namun, salah satu stasiun radio setempat menuding bahwa pelakunya adalah kelompok gerilyawan yang beroperasi di daerah itu.
Presiden Petro yang merupakan mantan anggota gerilyawan M-19 telah berjanji untuk mencari perdamaian total untuk negaranya. Dia akan memulai kembali pembicaraan dengan para kelompok pemberontak sayap kiri ELN dan pejuang gerilya FARC.
Dalam serangan terbaru yang mematikan petugas polisinya, dia mengecam dan mengungkapkan belasungkawa kepada para keluarga korban.
"Saya dengan tegas mengecam serangan dengan bahan peledak di San Luis, Huila di mana delapan polisi tewas. Solidaritas dengan keluarga mereka," kata Petro dikutip dari Reuters.
"Tindakan ini jelas merupakan sabotase terhadap perdamaian total. Saya telah meminta pihak berwenang untuk pergi ke daerah itu guna melakukan penyelidikan," tambahnya.
Presiden Petro tidak memberikan rincian informasi tentang pelaku penyerangan tersebut. Namun menurut sumber keamanan, Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) dituduh adalah pelakunya, kutip Al Jazeera.
Pemerintah Kolombia pernah melakukan penandatangan perjanjian damai kepada mantan pejuang FARC pada 2016. Namun perundingan itu gagal dalam referendum yang tidak mendapatkan dukungan.
Konflik di Kolombia yang melibatkan pemerintah, pemberontak sayap kiri, paramiliter sayap kanan serta penyelundup narkoba telah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Antara 1985 sampai 2018, konflik itu telah membunuh sekitar 450 ribu orang.