Presiden Mesir Tolak Pemindahan Warga Palestina ke Sinai

Yordania, yang berbatasan dengan Tepi Barat yang diduduki Israel dan menampung sebagian besar pengungsi Palestina sejak 1948, juga memperingatkan agar warga Palestina tidak dipaksa meninggalkan tanah mereka.

Salah satu kekhawatiran terbesar mereka adalah pemindahan paksa akan membatalkan tuntutan Palestina untuk menjadi negara yang utuh.

Dilansir Associated Press, sekitar 700 ribu warga Palestina diusir atau melarikan diri dari wilayah yang sekarang menjadi Israel pada perang 1948. Orang-orang Palestina menyebut peristiwa itu sebagai Nakba, yang dalam bahasa Arab berarti “malapetaka”.

Ketika Israel merebut Tepi Barat dan Jalur Gaza saat perang Timur Tengah pada 1967, 300 ribu warga Palestina lainnya melarikan diri. Sebagian besar mengungsi ke Yordania.

Para pengungsi dan keturunan mereka, yang kini berjumlah hampir 6 juta orang, sebagian besar tinggal di kamp-kamp dan komunitas di Tepi Barat, Gaza, Lebanon, Suriah dan Yordania. Banyak pengungsi juga berdiaspora ke negara-negara Teluk Arab atau Barat.

Setelah pertempuran terhenti pada perang 1948, Israel menolak mengizinkan para pengungsi kembali ke rumah mereka. Sejak itu, Israel menolak tuntutan Palestina agar para pengungsi dikembalikan sebagai bagian dari perjanjian damai, dengan alasan bahwa hal itu akan mengancam mayoritas warga Yahudi di negara tersebut.

Mesir khawatir sejarah itu akan terulang kembali dan sejumlah besar pengungsi Palestina dari Gaza akan menetap selamanya di negara itu.

Setelah percakapan telepon antara Sisi dan Presiden AS Joe Biden, juru bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan, sekitar 20 truk yang membawa bantuan kemanusiaan akan memasuki Gaza dari Semenanjung Sinai Mesir dalam beberapa hari mendatang.

Kirby menjelaskan, jalan tersebut memerlukan perbaikan terlebih dahulu. Dia pun berharap lebih banyak truk bantuan akan menyusul. Kepresidenan Mesir juga mengatakan, mereka telah sepakat bahwa bantuan harus diberikan dengan cara yang berkelanjutan.

Kairo sendiri berusaha menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui penyeberangan Rafah. Namun, bantuan menumpuk di sisi Mesir setelah pemboman Israel membuat penyeberangan tersebut tidak dapat dioperasikan.

Setelah pembicaraan dengan Biden, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu juga mengatakan, Israel tidak akan memblokir bantuan bagi warga sipil yang memasuki Gaza dari Mesir.

Dua sumber keamanan Mesir mengatakan, Israel telah menyebutkan lokasi di Gaza di mana bantuan dapat dikirimkan. Tapi, mereka belum dapat menentukan kapan penyeberangan perbatasan dapat mulai beroperasi dengan aman.

Kemarahan baru muncul di Timur Tengah setelah ledakan di rumah sakit Gaza yang menewaskan ratusan orang pada Selasa (17/10/2023). Pejabat Israel dan Palestina saling menyalahkan atas kematian tersebut.

Relawan yang menunggu di sisi Rafah Mesir memanjatkan doa pemakaman bagi mereka yang terbunuh dalam serangan tersebut. Sementara itu, Sisi dan para pemimpin Arab lainnya menarik diri dari pertemuan yang direncanakan dengan Biden, sebagai protes atas ledakan tersebut dan sikap Washington yang pro-Israel.

Ratusan warga Mesir melakukan protes pada Rabu di pusat kota Kairo dan di kampus Universitas Kairo. Gelombang unjuk rasa juga dilakukan di berbagai negara lainnya.

Pengunjuk rasa di Kairo meneriakkan “Buka penyeberangan!” dan "Rakyat menginginkan kejatuhan Israel!"