Jakarta, IDN Times - Presiden Serbia Aleksandar Vucic, pada Senin (23/1/2023), mengungkap bahwa terdapat paksaan menerima proposal pengakuan kemerdekaan Kosovo. Bahkan, jika tidak menerimanya, Serbia akan menerima konsekuensi.
Pekan lalu, Vucic sempat mengutarakan bahwa pihaknya tidak lagi antusias untuk menjadi anggota Uni Eropa (UE). Ia juga beranggapan bahwa proses aksesi yang lama dan rumit membuat popularitas UE di masyarakatnya beserta negara Balkan Barat lainnya terus menurun.
Vucic mengaku dipaksa perwakilan UE dan Amerika Serikat (AS) untuk menerima proposal yang diajukan Prancis dan Jerman. Apabila Serbia menolak, maka akan ada ancaman pemutusan aksesi UE dan penyetopan investasi di negaranya.
Pemaksaan itu terjadi ketika ia bertemu dengan lima perwakilan internasional pada 20 Januari lalu. Maka dari itu, Vucic berniat untuk mengundang representatif dari parlemen untuk bertemu dalam beberapa hari ke depan.
Vucic menilai, muatan proposal tersebut tidak dijelaskan dan tidak ada negosiasi panjang pengakuan Kosovo. Namun, Serbia harus menerima keanggotaan Kosovo dalam organisasi internasional.
"Kami dapat memilih tidak, tapi kami harus menerima keanggotaan mereka. Apa yang bisa kami perbuat adalah mendiskusikan bagaimana meningkatkan kepercayaan antara etnis Serbia dan Albania, dan bagaimana membangun posisi untuk kedamaian jangka panjang," katanya.
Meski mendapat ancaman dari perwakilan AS dan beberapa anggota UE, Vucic menegaskan bahwa negaranya belum menandatangani persetujuan apapun terkait proposal tersebut.
"Persetujuan ini tidak akan ada yang terjadi hari ini, besok, tidak dalam satu bulan atau tiga bulan. Tapi parlemen dan warga akan menentukannya," papar Vucic, dikutip N1.
Menurut Vucic, negosiasi baru ini tidak menyebut langsung terkait keanggotaan Kosovo dalam PBB atau Dewan Eropa, tapi menegaskan bahwa Belgrade tidak akan menghentikan Kosovo untuk masuk dalam organisasi internasional.
"Dihadapkan dengan sanksi dan isolasi, saya lebih memilih untuk berkompromi sebisa mungkin. Ini bergantung pada kami untuk menerima normalisasi hubungan dan melihat warga etnis Serbia di Kosovo dapat hidup seperti normal," jelas dia.
Pada saat yang sama, Vucic menuding Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti sengaja menyulut konflik antara NATO dan Serbia. Namun, ia menegaskan bahwa Serbia ingin berdamai dengan seluruh warga Albania.
"Selama kepemimpinan Kurti, sudah terjadi 287 insiden sejauh ini. Pada tahun ini saja sudah ada 10 kasus serius. Kasus terbaru adalah yang dialami Miljan D yang tertembak oleh polisi Kosovo dan dalam kondisi stabil di rumah sakit," papar Vucic, dilansir B92.
Vucic menegaskan, tidak ada sama sekali yang menanyakan atau ingin berkonsultasi dengan Serbia terkait proposal Prancis-Jerman ini.