Presiden Tunisia Tolak Bantuan UE karena Nilainya Terlalu Kecil

03 Okt 2023, 18:35 WIB

Presiden Tunisia, Kais Saied. (twitter.com/TnPresidency)

Jakarta, IDN Times - Presiden Tunisia Kais Saied, pada Senin (2/10/2023), menolak bantuan finansial dari Uni Eropa (UE) untuk menangani migran ilegal yang hendak menyeberang ke Eropa. Ia mengklaim dana yang diberikan berbeda dari yang disetujui 3 bulan lalu.

Relasi Tunisia-UE memanas setelah terdapat dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan rezim Saied. Diduga khawatir ketahuan, Tunisia pun sempat menolak masuknya delegasi Parlemen Eropa ke negaranya untuk inspeksi dan menilai situasi di lapangan.

1. Saied sebut Tunisia tidak menerima sumbangan

PM Belanda, Mark Rutte, Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, Presiden Tunisia, Kais Saied, dan PM Italia, Giorgia Meloni saat berkunjung ke Tunis, Minggu (16/7/2023).(twitter.com/vonderleyen)

Saied mengatakan bahwa Tunisia menolak bantuan dari UE yang sudah diumumkan pekan lalu. Ia menyebut Tunisia tidak akan mendapat apapun dari dana yang akan dicairkan dan mengklaim berbeda dari kesepakatan awal.

"Tunisia menerima kerja sama dengan UE tiga bulan lalu, tapi ternyata kami tidak mendapat apapun dan ini seperti halnya sumbangan dengan balasan kebaikan. Negara dan rakyat kami tidak ingin simpati dan tidak menerima sesuatu yang tidak dilandasi rasa hormat," tutur Saied, dikutip Le Monde.

"Penolakan ini bukan berhubungan dengan jumlah dana yang diberikan, tapi karena proposal yang diberikan berlawanan dengan kesepakatan yang ditandatangani di Tunis pada Juli lalu," sambungnya.

2. UE akan bayarkan Rp2 triliun ke Tunisia pada periode pertama

Komisi Eropa pada Jumat (29/9/2023) mengumumkan pembayaran pertama dana bantuan sesuai kesepakatan antara kedua pihak. Jumlah uang yang dibayarkan pada pembayaran pertama ini berjumlah 127 juta euro (Rp2 triliun) dalam beberapa bulan ke depan.

Dilansir Euronews, nantinya dana bantuan itu akan dipisah menjadi dua dana, yakni 60 juta euro (Rp979,9 miliar) untuk bantuan finansial dan 67 juta euro (Rp1,09 triliun) untuk menghadapi masalah migrasi. Dana itu digunakan untuk membantu pemulihan ekonomi Tunisia pasca-pandemik.

Sementara, bantuan 60 juta euro itu bukanlah bagian dari janji 150 juta euro (Rp2,45 triliun) yang tertulis dalam kesepakatan pada Juli lalu.

UE telah menyetujui pengiriman uang sebesar 1 miliar euro (Rp16,3 triliun) kepada Tunisia secara berkala. Dana bantuan itu rencananya diperuntukkan membantu Tunisia keluar dari krisis ekonomi sekaligus membantu Eropa mengatasi krisis migrasi.

3. Jerman protes atas kesepakatan UE-Tunisia

Bendera Jerman di Reichstag, Berlin (pexels.com/@ingo)

Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, melayangkan kritik atas kesepakatan migrasi antara UE dan Tunisia. Ia menyebut persetujuan itu akan mendatangkan pelanggaran HAM dan kesalahan prosedur ke depannya.

Dilaporkan Reuters, Baerbock pun menekankan bahwa keputusan yang disetujui oleh Komisi Eropa, Italia, dan Belanda ini tidak dikonsultasikan lebih lanjut dengan negara anggota UE lainnya.

"Demokrasi, hak asasi manusia dan aturan hukum harus kita patuhi dalam sebuah kerja sama. Terdapat sesuatu yang tidak sesuai dalam persetujuan dengan Tunisia. MoU (memorandum of understanding) dengan Tunisia tidak dapat kami jadikan kesepakatan lanjutan di masa depan," terangnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.