Tunisia Larang Masuk Delegasi Parlemen Eropa
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Tunisia melarang masuk delegasi Komite Luar Negeri Parlemen Eropa ke negaranya pada Kamis (14/9/2023). Keputusan ini menyusul ditangguhkannya perjanjian Uni Eropa (UE)-Tunisia terkait dengan pemblokiran migran ilegal dari Afrika ke Eropa.
Dalam perjanjian itu, UE meminta Tunisia membantu mengadang migran ilegal dengan imbalan dana bantuan di tengah krisis ekonomi. Pasalnya, migran ilegal asal kawasan Afrika Sub-Sahara terus berdatangan di Pulau Lampedusa, Italia dari Sfax, Tunisia dalam beberapa bulan terakhir.
1. Komisi Eropa hendak mengecek kondisi politik di Tunisia
Kementerian Luar Negeri Tunisia mengumumkan larangan tersebut kepada perwakilan UE di Tunis. Dituliskan bahwa delegasi Komite Luar Negeri Parlemen Eropa tidak diperkenankan masuk ke negaranya.
"Delegasi Komite Luar Negeri Parlemen Eropa tidak diizinkan masuk ke teritori nasional negara kami," tutur Kemlu Tunisia.
Dilansir Africa News, delegasi Parlemen Eropa tersebut terdiri dari lima orang, termasuk tiga anggota asal Prancis dan dua anggota asal Jerman. Mereka datang untuk memahami situasi politik dan mengecek adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tunisia belakangan ini.
Delegasi itu dipimpin oleh anggota parlemen asal Jerman, Michale Gahler itu rencananya akan bertemu dengan organisasi masyarakat, persatuan pedagang, dan perwakilan dari oposisi politik di Tunisia.
2. Komisi Eropa kecam aksi Tunisia dan ancam putus perjanjian
Komisi Eropa pun menyatakan kecamannya atas keputusan Tunisia yang memblokir masuk perwakilannya. Mereka pun menginginkan adanya penjelasan lebih lanjut terkait dengan keputusan tersebut.
"Tindakan ini tidak diperkirakan sebelumnya sejak berlangsungnya revolusi di Tunisia pada 2011. Namun, tidak diketahui apakah keputusan ini akan berdampak pada perjanjian migrasi antara UE-Tunisia yang diresmikan pada Juli lalu," tutur juru bicara Komisi Eropa, dilansir Euronews.
Wakil Presiden Partai Sosial Demokrat Portugal, Pedro Marques menyebut keputusan Tunisia sangat konyol. Ia pun mendesak Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen untuk menyudahi perjanjian dengan Tunisia.
"Memberikan dana kepada rezim otoriter yang tidak menghargai hak asasi manusia (HAM) dan menolak dialog demokratik antara dua institusi soal ekspansi manajemen migrasi adalah sebuah kesalahan politik," terangnya.
3. Sekitar 7 ribu migran Afrika tiba di Pulau Lampedusa
Pada hari yang sama, sekitar 7 ribu migran Afrika masuk ke Pulau Lampedusa yang terletak di Laut Mediterania, antara Malta dan Sisilia. Mereka datang menggunakan perahu boat dari Tunisia dalam 2 hari terakhir.
"Dalam 48 jam terakhir, sekitar 7 ribu orang telah tiba di Lampedusa yang selalu menyambut dengan tangan terbuka bagi mereka," kata Wali Kota Lampedusa, Filippo Mannino.
"Namun, kami mencapai titik maksimum yang tidak dapat dikembalikan dan pulau ini berada dalam krisis. Eropa dan Italia harus bertindak cepat dengan bantuan operasional dan pemindahan migran," tambahnya.
Dilaporkan Reuters, Lampedusa merupakan sebuah pulau kecil yang hanya dihuni 6 ribu orang. Pulau itu memiliki pusat penampungan migran dengan kapasita yang hanya sekitar 400 orang dan kini sudah menampung sekitar 4 ribu migran.
