Presiden Venezuela: Kami Siap Menghadapi Invasi AS

Pemerintah AS menyatakan operasi maritim tersebut bertujuan untuk memerangi aktivitas kartel narkoba di kawasan Amerika Latin. Washington menuduh Maduro memimpin kartel narkoba dan menawarkan imbalan 50 juta dolar AS (sekitar Rp820,7 miliar) untuk penangkapannya.

Sejumlah kapal perang AS, termasuk kapal perusak berpeluru kendali dan kapal selam bertenaga nuklir, telah dikerahkan ke wilayah tersebut. Kekuatan ini diperkirakan akan bertambah dengan kedatangan tiga kapal serbu amfibi yang membawa lebih dari 4 ribu personel.

Sebagai balasan, pemerintah Venezuela telah mengerahkan pasukan militernya di sepanjang garis pantai dan perbatasan negaranya. Maduro juga menyerukan warga sipil untuk mendaftar dan bergabung dengan milisi guna mempersiapkan pertahanan nasional.

Menteri Luar Negeri Venezuela, Yván Gil, menyebut dalih AS sebagai narasi palsu, mengutip laporan PBB bahwa mayoritas kokain dari Kolombia dikirim melalui Pasifik. Menurut laporan tersebut, hanya lima persen dari produk itu yang coba diselundupkan melalui Venezuela.

"Mari kita segera menuntut penghentian pengerahan ini, yang tidak memiliki alasan lain selain mengancam rakyat yang berdaulat. Narasi ini mengancam seluruh kawasan dan serangan terhadap Venezuela akan menciptakan ketidakstabilan di kawasan," ujar Gil, dilansir The Telegraph.

Sikap Venezuela berbeda dengan negara tetangganya, Guyana, yang justru menyambut kehadiran militer AS di kawasan itu. Pemerintah Guyana menyatakan akan mendukung langkah apapun untuk menghilangkan ancaman terhadap keamanan negaranya.

Dukungan ini tidak terlepas dari sengketa perbatasan yang telah lama terjadi antara kedua negara terkait wilayah Essequibo yang kaya minyak. Ketegangan kembali meningkat setelah penemuan cadangan minyak besar di lepas pantai wilayah sengketa tersebut satu dekade lalu.

Tekanan terhadap Maduro tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam negeri melalui kubu oposisi. Pemimpin oposisi, María Corina Machado, secara terbuka mendukung pengerahan kekuatan maritim AS.

Pihak oposisi menganggap langkah Washington sebagai pendekatan yang tepat untuk menghadapi pemerintahan Maduro. Machado bahkan menyebut pemerintahan yang berkuasa saat ini telah beroperasi layaknya sebuah perusahaan kriminal, dilansir CBS.

Perseteruan ini telah dimulai sejak krisis politik yang dipicu oleh hasil pemilihan presiden Venezuela pada 2024. AS beserta sejumlah negara lain tidak mengakui kemenangan Maduro karena dianggap penuh dengan kecurangan.

Meskipun diwarnai retorika panas, Maduro mengklaim bahwa masih ada dua jalur komunikasi yang dijaga dengan pemerintahan Donald Trump. Salah satu jalur komunikasi tersebut melibatkan utusan khusus presiden AS, Richard Grenell.

Maduro juga menuduh seorang pejabat tinggi AS sebagai "panglima perang" yang mendorong intervensi militer. Ia menyebut pejabat tersebut sebagai aktor utama di balik kebijakan agresif AS untuk menggulingkan pemerintahannya.

Dalam pesan yang ditujukan kepada Trump, Maduro memberikan peringatan keras akan konsekuensi dari setiap serangan. Ia menyatakan bahwa tindakan militer AS terhadap Venezuela akan menodai tangan Trump dengan darah.