Produk Miras Diboikot, AS Siapkan Tindakan Hukum terhadap Kanada

28 Apr 2026, 18:20 WIB

Sanggar Sukma Sijati

Produk Miras Diboikot, AS Siapkan Tindakan Hukum terhadap Kanada

Minuman alkohol (commons.m.wikimedia.org/Sillerkiil)

Intinya Sih

Pemerintah AS berencana mengambil tindakan hukum terhadap Kanada setelah sejumlah provinsi seperti Ontario dan Quebec memboikot produk minuman beralkohol asal Amerika sejak tahun lalu.
Boikot tersebut menyebabkan ekspor anggur dan minuman suling AS ke Kanada anjlok tajam, menimbulkan kerugian hingga ratusan juta dolar serta memukul rantai industri dari petani hingga sektor perhotelan.
Pemerintah provinsi Kanada menolak mencabut boikot sebelum tarif impor AS terhadap sektor otomotif dan baja dihapus, dengan alasan melindungi lapangan kerja domestik.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana mengambil tindakan hukum terhadap Kanada sebagai respons atas aksi boikot produk minuman beralkohol asal Amerika di sejumlah provinsi. Langkah ini diambil setelah provinsi-provinsi besar di Kanada, seperti Ontario dan Quebec, menarik produk minuman keras Amerika dari rak toko sejak tahun lalu.

Perselisihan ini dipicu oleh kebijakan tarif impor yang ditetapkan pemerintah AS, yang kemudian dibalas oleh Kanada melalui penghentian penjualan produk di tingkat daerah. Dampaknya, industri minuman AS mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat hilangnya akses pasar di wilayah-wilayah tersebut.

1. AS pertimbangkan langkah hukum untuk selesaikan masalah

Ilustrasi miras. (unsplash.com/Klara Kulikova)

Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, menyatakan dalam sidang Kongres bahwa pihaknya mungkin harus mengambil tindakan penegakan hukum untuk menyelesaikan polemik ini. Greer mencatat bahwa dalam setahun terakhir, hanya China dan Kanada yang melakukan aksi balasan ekonomi terhadap AS.

Pihak AS menilai pemerintah federal Kanada cenderung menyerahkan urusan ini kepada pemerintah provinsi, sehingga penyelesaian di tingkat nasional sulit tercapai. Isu ini kini menjadi perhatian lintas partai di AS, terutama dari wilayah penghasil minuman seperti New York dan California yang mendesak adanya solusi segera.

"Hanya ada dua negara yang melakukan pembalasan ekonomi terhadap AS dalam satu tahun terakhir, yaitu China dan Kanada. Saya rasa perlu ada tindakan penegakan hukum untuk menangani masalah produk minuman beralkohol di Kanada ini," kata Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, dilansir CTV News.

2. Penurunan ekspor menyebabkan kerugian besar bagi industri minuman

Ilustrasi miras. (IDN Times/Ayu Afria)

Boikot yang bermula sejak tahun 2025 ini telah memukul keras industri minuman AS. Berdasarkan data Wine Institute, nilai ekspor anggur Amerika ke Kanada turun drastis hingga 78 persen, dengan kerugian mencapai 357 juta dolar AS (Rp6,15 triliun). Kondisi ini mengubah status perdagangan anggur Amerika di Kanada dari surplus menjadi defisit.

Selain anggur, penjualan minuman suling (spirits) juga merosot lebih dari 60 persen pada semester pertama tahun 2025. Penurunan ini berdampak langsung pada seluruh rantai industri, mulai dari tingkat petani hingga pelaku usaha di sektor perhotelan.

"Di balik angka-angka ini, ada banyak usaha keluarga, petani, dan pekerja yang ikut terdampak setiap hari, meskipun mereka sebenarnya tidak terlibat dalam perselisihan dagang ini," kata Interim President Wine Institute, Steve Gross.

3. Kanada menolak mencabut boikot sebelum masalah tarif selesai

Bendera Kanada (William B. Grice, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Provinsi Ontario, melalui Badan Pengawas Minuman Keras Ontario (LCBO), tetap mempertahankan kebijakan boikot tersebut. Gubernur Ontario, Doug Ford, menegaskan bahwa larangan tidak akan dicabut selama AS masih menerapkan tarif yang merugikan sektor otomotif dan baja di wilayahnya.

Ford menyatakan bahwa kebijakan ini diambil untuk melindungi puluhan ribu pekerjaan di Kanada. Saat ini, produk minuman keras asal AS masih tersimpan di gudang dan hanya akan kembali dipasarkan jika ada kesepakatan dagang baru yang menguntungkan kedua belah pihak.

"Setelah kami menghapus biaya tambahan listrik sesuai permintaan mereka, tekanan dagang justru meningkat. Karena itu, saya sulit untuk mempercayai janji mereka lagi sebelum ada bukti nyata," kata Gubernur Ontario, Doug Ford.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.