Profil Aung San Suu Kyi, Pemimpin Myanmar yang Jadi Tahanan Politik

Dilansir dari Burma Campaign dan BBC, Suu Kyi lahir pada 19 Juni 1945. Ayahnya Jenderal Aung San merupakan pahlawan kemerdekaan Burma, yang dibunuh ketika Suu Kyi berusian dua tahun pada 1948.

Suu Kyi mengenyam pendidikan di tiga negara berbeda, Myanmar, India, dan Inggris. Pada 1960, dia ikut bersama ibunya ke Daw Khin Kyi, karena ditunjuk sebagai Duta Besar Myanmar di Delhi.

Empat tahun kemudian, pada 1964, dia hijrah ke Inggris untuk mengampu studi filsafat politik dan ekonomi di Universitas Oxford. Di sanalah, dia bertemu dengan Michael Aris, sarjana Tibet yang dinikahi pada 1972. Mereka dianugerahi dua putra bernama Alexander dan Kim.

Setelah bekerja dan sempat bermukim di Jepang dan Buthin, dia menetap di Inggris untuk membesarkan kedua anaknya. Bertepatan dengan krisis pemerintahan di Yangon pada 1988, Suu Kyi kembali ke Myanmar untuk merawat ibunya yang sedang sakit berat.

Melihat ribuan pelajar, pekerja kantoran, dan biksu berbondong-bondong turun ke jalan menyuarakan demokrasi, Suu Kyi tergerak untuk ikut melawan rezim diktator Jenderal Ne Win. “Sebagai putri dari ayah saya, saya tidak bisa tinggal diam dengan semua yang terjadi,” kata dia dalam sebuah pidato di tengah aksi yang dikenal sebagai Gerakan 8888.

Seusai demosntrasi massa yang direspons represif, Suu Kyi mengambil inisiatif untuk mendirikan Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) pada 24 September 1988. Dia diangkat sebagai Sekretaris Jenderal. Suu Kyi menempuh perjalanan dari kota ke kota untuk mengingatkan pentingnya demokrasi.

Inspirasinya adalah Marthin Luther King dan Mahatma Gandhi yang melakukan kampanye revolusi tanpa kekerasan. Suu Kyi menyerukan perubahan sistem yang berjalan damai dengan pemilihan umum yang bebas. Tapi, upaya Suu Kyi tidak disambut baik oleh fraksi militer yang baru saja merebut kekuasaan melalui kudeta pada 18 September 1988.

Di tengah tekanan domestik dan internasional, pada Mei 1990 militer menggelar pemilihan umum yang dimenangkan oleh NLD, tapi junta militer menolak untuk alih kepemimpinan.
 
Sejak 1989, Suu Kyi ditetapkan sebagai tahanan rumah hingga dia dibebaskan pada Juli 1995. Pada 27 Maret 1999, Aris meninggal dunia karena kanker di London. Dia telah mengajukan petisi agar diizinkan untuk bertemu Suu Kyi untuk terakhir kalinya, tapi permohonan itu ditolak. Pemerintah sebenarnya menyarankan Suu Kyi untuk menyusul suaminya di luar negeri, tapi dia sadar tawaran itu hanya akal-akalan sehingga dirinya tidak diizinkan kembali ke Myanmar.

Setelah dibebaskan dengan syarat, Suu Kyi kembali menjadi tahanan rumah pada September 2000 karena berusaha meninggalkan kota untuk mengadakan pertemuan politik. Pada 2002, setelah terjalin kesepakatan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan Myanmar, Suu Kyi dibebaskan dan diberi kewenangan untuk mengadakan perjalanan ke berbagai kota.

Militer sepertinya salah kalkulasi ketika membebaskan Suu Kyi. Mereka berharap dukungan kepada Suu Kyi meredup karena telah “dibungkam” selama bertahun-tahun. Namun, kehadirannya tetap disambut meriah kala Suu Kyi mengadakan konsolidasi demokrasi dari kota ke kota.  

Sejak 2000-an, militer menerapkan instrumen yang berbeda untuk menghalangi konsolidasi NLD dengan memanfaatkan asosiasi sipil, salah satunya adalah Persatuan Solidaritas dan Asosiasi Pembangunan (USDA).

Percobaan pembunuhan dengan menyerang konvoi kendaraan yang ditumpangi Suu Kyi bahkan pernah dilakukan oleh USDA. Meski Suu Kyi selamat karena berhasil diantarkan ke lokasi aman, tetapi lebih dari 70 pendukungnya dipukuli sampai meninggal. Militer berdalih bahwa kerusuhan itu sebagai bentrokan antara dua kelompok politik, yang berujung penetapan Suu Kyi sebagai tahanan rumah untuk yang kesekian kalinya.

Masa penahanan kali ini sangat ketat. Saluran komunikasinya diputus. Bahkan, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon tidak diizinkan bertemu dengannya ketika mengunjungi Myanmar pada 2009.

Pada Mei 2009, beberapa hari sebelum masa tahanannya berakhir, Suu Kyi ditangkap dan didakwa melanggar ketentuan tahanan rumah setelah bertemu dengan warga negara Amerika Serikat. Alhasil, pada Agustus 2009, dia dijatuhi hukuman penjara tiga tahun. Namun, karena tekanan internasional masa hukumannya dikurangi 18 bulan. Dia baru dibebaskan dari penahanan ketiga kalinya pada November 2010.

Penahanan itu menyebabkan Suu Kyi tersisih dalam pemilihan pertama Myanmar dalam dua dekade terakhir, walaupun dia dibebaskan enam hari kemudian. Putranya Kim juga diizinkan untuk menyambanginya untuk kali pertama dalam satu dekade.

Sejak awal, karir politik Suu Kyi terganjal oleh Konstitusi 2008 yang disusun oleh militer, bahwa dia tidak boleh mencalonkan diri karena sebagai presiden karena memiliki suami dan anak berkebangsaan asing.

Kendati begitu, kehadiran Suu Kyi dalam NLD berhasil memberikan efek ekor jas (coattail effect) pada pemilihan sela April 2012. NLD berhasil memenangkan 43 dari 45 kursi yang diperebutkan. Bulan Mei berikutnya, dia meninggalkan Myanmar dalam 24 tahun terakhir, sebagai pembuktian bahwa pemimpin baru akan mengizinkannya masuk kembali.

Pada pemilihan umum 2015 dan 2020, NLD berhasil meraih kemenangan. Sekalipun dia tidak menjabat sebagai presiden, namun dia dianggap sebagai pemimpin de facto Myanmar. Jabatan penasihat negara, secara tidak langsung, memberikan kewenangan yang luas kepadanya.

Selain Nobel Perdamaian, Suu Kyi telah memenangkan berbagai penghargaan internasional, antara lain Hadiah Sakharov dari Parlemen Eropa dan Presidential Medal of Freedom dari Amerika Serikat.

Sayangya, citra Suu Kyi terkikis akibat krisis Rohingnya. Pada 2017, ratusan ribu muslim Rohingnya melarikan diri ke Bangladesh dan terkatung menjadi manusia kapal di perairan Asia Tenggara. Mereka mencari keselamatan setelah nyawanya terancam akibat tindakan keras fraksi militer.

Myanmar sekarang menghadapi gugatan yang menuduhnya melakukan genosida di Mahkamah Internasional (International Court of Justice). Kekecewaan kepada Suu Kyi semakin tinggi, bukan saja karena dia abai terhadap situasi tersebut, melainkan dia membela aksi tentara pada sidang ICJ di Den Haag.

Ketika NLD yang dipimpin Suu Kyi menguasai parlemen, dia juga dikritik karena terkesan tidak serius dalam mereformasi Konstitusi 2008. Mereka sebenarnya bisa memulai untuk mereformasi sistem pemerintahan dari undang-undang dasar yang berlaku, namun entah tidak berani atau Suu Kyi adalah politikus yang pragmatis, hal itu tidak pernah terjadi.

Kendati begitu, perempuan yang karib disapa “Lady” itu tetap sangat populer di antara mayoritas Buddha. Sebuah survei yang dilakukan oleh People's Alliance for Credible Elections pada 2020 menemukan bahwa 79 persen orang masih percaya pada Suu Kyi, meningkat 70 persen dari tahun sebelumnya.