Profil Hussein al-Sheikh, Wakil Presiden Pertama Palestina  

Al-Sheikh lahir di Ramallah tahun 1960 dalam keluarga pedagang yang terusir dari desa mereka saat Israel berdiri tahun 1948. Pada usia enam tahun, dia menyaksikan Israel menduduki Tepi Barat dalam perang 1967, yang mendorongnya bergabung dengan Fatah sejak muda.

Karena aktivisme politiknya, al-Sheikh dipenjara oleh Israel selama 10 tahun (1978-1988). Selama di penjara, dia belajar bahasa Ibrani dari para penjaga dan mengajarkannya kepada tahanan Palestina lain. Keterampilan ini kemudian sangat berguna dalam kariernya.

Setelah bebas, al-Sheikh bergabung dengan kepemimpinan Intifada Pertama. Setelah Perjanjian Oslo 1990-an, dia menjadi kolonel di divisi keamanan Palestina yang baru dibentuk dan bertugas menghadapi kelompok oposisi seperti Hamas.

Karier politiknya meningkat setelah Yasser Arafat meninggal dunia pada 2004 dan Abbas menjadi presiden. Sejak 2007, al-Sheikh memimpin Otoritas Urusan Sipil Palestina yang menangani koordinasi dengan Israel. Pada 2022, dia diangkat sebagai sekretaris jenderal Komite Eksekutif PLO dan kepala departemen negosiasi.

Abbas juga baru-baru ini menunjuknya sebagai ketua komite yang mengawasi misi diplomatik Palestina di luar negeri. Semua penunjukan ini menunjukkan bahwa Abbas sangat memercayai al-Sheikh.

Posisi al-Sheikh sebagai koordinator utama dengan Israel membuatnya cukup kontroversial di kalangan masyarakat Palestina. Beberapa pihak menganggap Otoritas Palestina yang diwakilinya lebih berfungsi sebagai perpanjangan tangan pendudukan daripada gerakan pembebasan nasional.

Kantor al-Sheikh bertanggung jawab mengatur izin perjalanan bagi warga Palestina untuk masuk ke Israel. Posisi ini memberinya pengaruh besar terhadap warga biasa dan rival politiknya yang membutuhkan akses ke Israel. Namun kantornya juga sering dituduh menerima bantuan atau pembayaran sebagai imbalan izin perjalanan, meski al-Sheikh sendiri menyangkal tuduhan ini.

Jajak pendapat menunjukkan al-Sheikh tidak populer di kalangan Palestina. Melansir NYT pada 2022, hanya 3 persen warga Palestina yang menginginkannya sebagai pemimpin berikutnya. Sementara itu, survei lain dari Pusat Penelitian Kebijakan Palestina pada September 2024 menunjukkan Marwan Barghouti mendapat dukungan hingga 37 persen responden.

"Rakyat Palestina bukanlah kawanan yang bisa dipaksa memiliki pemimpin dengan sejarah meragukan yang telah mengikat masa depan mereka dengan pendudukan. Legitimasi hanya dipegang oleh rakyat Palestina," kata Bassem Naim, pejabat senior Hamas, menanggapi penunjukan al-Sheikh.

Keluarga al-Sheikh memiliki bisnis properti dan perdagangan yang menguntungkan, yang semakin menambah kritik terhadapnya. Dalam jajak pendapat Juni 2022, seperempat warga Palestina menilai korupsi Otoritas Palestina sebagai masalah paling mendesak. 

Meskipun menjadi wakil presiden, posisi al-Sheikh sebagai pengganti Abbas belum pasti. Abbas masih berwenang penuh atas wakil presidennya dan bisa memecatnya jika tidak puas. Jika Abbas meninggal atau berhalangan, al-Sheikh hanya akan menjadi presiden sementara, sedangkan Komite Eksekutif PLO akan memilih pengganti tetap, dilansir The Independent.

Al-Sheikh harus bersaing dengan tokoh Fatah lainnya. Rivalnya termasuk Jibril Rajoub yang kini memimpin asosiasi sepak bola Palestina, Mahmoud al-Aloul wakil ketua badan tertinggi Fatah, dan Majed Faraj kepala intelijen Otoritas Palestina.

"Ada banyak tokoh di Fatah yang berharap mengisi posisi wakil presiden. Mereka menganggap diri mereka lebih berhak daripada Hussein al-Sheikh untuk menggantikan Abbas," kata Qossay Hamed, pakar politik dari Universitas Al-Quds Open di Ramallah, dilansir dari Middle East Eye. 

Pesaing utama lainnya adalah Marwan Barghouti yang dipenjara Israel sejak 2002 dan Mohammed Dahlan yang diasingkan ke Uni Emirat Arab pada 2011. Keduanya memiliki basis pendukung kuat dan lebih populer di kalangan rakyat Palestina.

Al-Sheikh memiliki keunggulan berupa hubungan baik dengan pejabat Israel dan internasional. Sebagai koordinator utama dengan Israel selama bertahun-tahun, dia dipandang positif oleh Tel Aviv. Dia juga memiliki koneksi internasional, termasuk melalui pertemuan dengan utusan Timur Tengah Presiden Donald Trump, Steve Witkoff di Arab Saudi awal tahun ini.