Protes Meletus di AS Pascaserangan Militer di Venezuela

Maduro dan istrinya dilaporkan telah tiba di New York usai ditangkap oleh pasukan AS dalam operasi militer berskala besar yang menyasar ibu kota Venezuela, Caracas, dan sejumlah wilayah lainnya. Keduanya menghadapi tuduhan penyelundupan narkoba.

Presiden AS, Donald Trump, mengatakan Washington akan mengambil alih pemerintahan Venezuela hingga berlangsungnya proses transisi kekuasaan yang aman. Ia juga menambahkan bahwa AS akan sangat terlibat dalam industri minyak negara itu.

Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, mengecam penangkapan Maduro, dengan menyebut pria itu sebagai satu-satunya presiden Venezuela. Ia menegaskan bahwa negaranya tidak akan menjadi koloni negara lain

Rusia, Iran, Brazil dan sejumlah negara lainnya turut mengecam serangan AS, dengan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Sementara itu, negara-negara seperti Jerman, Inggris dan Uni Eropa (UE) menyambut tumbangnya Maduro dan menyerukan penyelenggaraan pemilu, sembari menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional.

Menurut penyelenggara protes, operasi militer AS tersebut merupakan eskalasi yang keterlaluan dalam kampanye pembunuhan di perairan internasional dan aksi pembajakan yang menargetkan kapal-kapal sipil yang berdagang dengan Venezuela.

"Perang ini bukan tentang perdagangan narkoba, ini bukan tentang demokrasi–ini tentang mencuri minyak Venezuela dan mendominasi Amerika Latin," kata ANSWER Coalition, seraya menyerukan masyarakat untuk turun ke jalan.

Dalam pernyataannya di Facebook, The People's Forum, menyebut lebih dari 70 persen masyarakat Amerika menentang perang baru. Pihaknya mengatakan bahwa dana publik seharusnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk kekerasan.

"Kekerasan ini bukan atas nama kita. Kita harus menolak perang tanpa akhir demi keuntungan!” kata kelompok tersebut.

Dilansir dari DW, Rebecca Hamilton, profesor hukum di American University di Washington, D.C., mengatakan bahwa serangan AS terhadap Venezuela serta penangkapan dan dakwaan Maduro telah melanggar banyak hukum internasional. Ia memperkirakan akan ada lebih banyak lagi pelanggaran dalam beberapa hari mendatang.

Hamilton menjelaskan, klaim Trump bahwa AS akan mengambil alih dan mengelola Venezuela merupakan kejahatan agresi.

“Di bawah hukum internasional, Anda tidak bisa begitu saja mengambil alih negara lain, apalagi menjarah minyaknya, yang tampaknya juga menjadi bagian dari rencana yang sedang berkembang. Selain itu, gagasan bahwa Maduro bisa dibawa ke pengadilan AS padahal ia masih menjabat sebagai kepala negara melanggar aturan hukum internasional terkait kekebalan kepala negara,” tuturnya.