Kenapa Trump Tangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro?
Trump menuding Maduro terlibat narco-terorisme, menyebabkan penangkapan dan dakwaan di New York.
Trump mengaitkan Maduro dengan migrasi ilegal ke AS, memberlakukan blokade angkatan laut dan armada militer di Karibia.
Trump meragukan legitimasi kepemimpinan Maduro setelah pemilu kontroversial, mendukung pergantian rezim oleh oposisi.
Jakarta, IDN Times - Kenapa Trump tangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro menjadi sorotan dunia internasional, setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan operasi militer AS di Venezuela. Operasi tersebut berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, pada Sabtu (3/1/2026). Keduanya kemudian diterbangkan ke luar negeri untuk menghadapi dakwaan narkoba di pengadilan New York. Trump juga menyatakan AS akan mengawasi jalannya pemerintahan Venezuela hingga proses transisi kekuasaan berjalan aman.
Operasi tersebut berlangsung setelah tekanan politik dan hukum yang lama dilancarkan Washington terhadap Caracas. Pemerintahan Trump menyebut penangkapan ini didasarkan pada sejumlah alasan utama yang diklaim berkaitan langsung dengan kepentingan keamanan AS. Berikut tiga faktor yang menjadi dasar langkah tersebut menurut versi Donald Trump.
Table of Content
1. Trump menuding Maduro terlibat narco-terorisme
Dilansir dari BBC, Trump menuding Maduro bertanggung jawab atas masuknya narkoba seperti fentanyl dan kokain ke wilayah AS. Dua kelompok kriminal asal Venezuela, Tren de Aragua dan Cartel de los Soles, ditetapkan sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO). Maduro juga dituduh memimpin Cartel de los Soles yang digambarkan sebagai jaringan pejabat korup yang membiarkan kokain melintas melalui Venezuela. Nilai hadiah bagi pihak yang memberi informasi menuju penangkapannya pun digandakan.
Maduro membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai dalih politik untuk menggulingkan kekuasaannya. Ia menilai isu perang melawan narkoba digunakan AS untuk membenarkan campur tangan dan mengincar cadangan minyak Venezuela. Sejumlah analis menjelaskan Cartel de los Soles lebih merupakan istilah bagi praktik korupsi, bukan organisasi dengan struktur komando ketat.
Seiring eskalasi itu, Trump menetapkan fentanyl sebagai senjata pemusnah massal melalui perintah eksekutif. Padahal, produksi utama zat tersebut disebut berasal dari Meksiko, bukan Venezuela. Kebijakan ini kemudian dijadikan dasar perluasan operasi militer antinarkotika.
Sejak September, militer AS menyerang kapal-kapal yang dicurigai membawa narkoba di Karibia dan Pasifik. Lebih dari 30 serangan dilaporkan menewaskan lebih dari 110 orang. Pada 24 Desember 2025, serangan pertama di daratan Venezuela menyasar kawasan dermaga dan memperluas arena operasi.
2. Trump mengaitkan Maduro dengan migrasi ilegal
Trump menyalahkan Maduro atas gelombang migran Venezuela yang mencapai ratusan ribu orang ke AS. Arus tersebut merupakan bagian dari hampir delapan juta warga Venezuela yang meninggalkan negaranya sejak 2013 akibat krisis ekonomi dan represi politik. Tanpa bukti, Trump menuduh pemerintah Venezuela mengosongkan penjara dan rumah sakit jiwa lalu mendorong para penghuninya bermigrasi ke AS.
Migrasi besar-besaran ini meningkat sejak Maduro berkuasa, dengan sebagian besar warga mencari peluang ekonomi di negara-negara Amerika Latin dan Karibia. Data Organisasi Internasional untuk Migrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat sekitar 20 persen populasi Venezuela atau 7,7 juta orang telah pergi sejak 2014. Angka ini kerap digunakan Trump untuk menguatkan narasi ancaman keamanan, dilansir dari Al Jazeera.
Untuk menekan arus tersebut, AS memberlakukan blokade angkatan laut penuh terhadap tanker minyak yang terkena sanksi keluar-masuk Venezuela. Minyak menjadi sumber pendapatan utama pemerintahan Maduro. Selain itu, armada militer besar dikerahkan di Karibia untuk memblokir jalur narkoba dan migrasi.
3. Trump meragukan legitimasi kepemimpinan Maduro
Maduro dinyatakan menang dalam pemilu presiden 2024, meski hasil penghitungan oposisi menunjukkan kemenangan besar bagi rivalnya, Edmundo González. González maju menggantikan tokoh oposisi utama María Corina Machado yang dilarang ikut pemilu. Sejak era Hugo Chávez, partai berkuasa telah menguasai Majelis Nasional, peradilan, dan lembaga pemilu.
Machado sempat bersembunyi selama berbulan-bulan sebelum berangkat ke Oslo untuk menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada Oktober. Penghargaan tersebut diberikan atas upayanya memperjuangkan transisi damai menuju demokrasi. Ia berencana kembali ke Venezuela meski menghadapi risiko penangkapan.
Sejak menggantikan Chávez pada 2013, pemerintahan Maduro terus menuai kritik karena mengendalikan institusi negara. Kondisi ini membuatnya dipandang tidak sah oleh oposisi. Setelah penangkapan, kelompok oposisi menuntut González diangkat sebagai presiden dan meminta pembebasan tahanan politik.
Analis Venezuela yang berbasis di Meksiko, Carlos Pina, menilai penangkapan Maduro sebagai pukulan moral bagi gerakan Chávez yang berubah menjadi kediktatoran. Survei pada tahun lalu menunjukkan 55 persen responden di Venezuela menolak intervensi militer. Meski demikian, isu legitimasi kepemimpinan tetap menjadi pijakan Trump dalam mendukung pergantian rezim.
Penangkapan ini menandai eskalasi besar dalam hubungan AS dan Venezuela yang telah lama tegang. Dampaknya diperkirakan meluas, tidak hanya bagi stabilitas politik Venezuela, tetapi juga bagi dinamika kawasan Amerika Latin.
