Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Protes No Kings Kembali, Trump Didemo Jutaan Warga AS
Demonstrasi penuntutan perilisan Epstein Files di No Kings Day pada 18 Oktober 2025 (Geoff Livingston from DC, USA, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons)
  • Jutaan warga AS turun ke jalan dalam aksi ‘No Kings’ menentang kebijakan Presiden Trump, termasuk perang di Iran, aturan imigrasi ketat, dan kenaikan biaya hidup.
  • Sejumlah bentrokan terjadi di beberapa kota seperti Los Angeles dan Dallas, menyebabkan penangkapan serta luka pada petugas, meski mayoritas demonstrasi berlangsung damai.
  • Protes besar ini mencerminkan meningkatnya polarisasi politik di AS di tengah kebijakan eksekutif Trump yang kontroversial dan tekanan ekonomi akibat konflik global.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Aksi demonstrasi besar kembali mengguncang Amerika Serikat (AS). Ribuan hingga jutaan warga turun ke jalan di berbagai kota dalam gelombang terbaru aksi ‘No Kings’ yang menjadi salah satu gerakan protes terbesar terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump sejak ia kembali menjabat pada 2025.

Aksi ini menandai putaran ketiga demonstrasi No Kings, setelah sebelumnya berhasil menarik jutaan peserta secara nasional. Para pengunjuk rasa menyuarakan penolakan terhadap berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari perang di Iran, kebijakan imigrasi yang ketat, hingga meningkatnya biaya hidup.

Sepanjang Sabtu (28/3/2026), aksi berlangsung hampir di seluruh kota besar Amerika Serikat seperti New York, Washington DC, dan Los Angeles. Di ibu kota AS, ribuan massa memenuhi kawasan National Mall hingga tangga Lincoln Memorial, menciptakan salah satu konsentrasi massa terbesar dalam aksi kali ini.

Di New York, ribuan orang memadati Times Square dan bergerak melalui Midtown Manhattan, memaksa polisi menutup sejumlah ruas jalan utama. Sementara di Minnesota, yang menjadi salah satu pusat aksi, ribuan orang berkumpul di St. Paul, termasuk sejumlah tokoh Partai Demokrat yang turut menyampaikan orasi.

Minnesota sendiri menjadi simbol penting dalam gelombang protes ini, menyusul kematian dua warga sipil, Renee Nicole Good dan Alex Pretti, yang tewas dalam operasi aparat imigrasi federal pada Januari lalu. Peristiwa tersebut memicu kemarahan publik dan menjadi salah satu pemicu utama aksi nasional.

Tak hanya di kota besar, demonstrasi juga meluas ke kota-kota kecil seperti Shelbyville di Kentucky dan Howell di Michigan. Bahkan, warga Amerika di luar negeri turut menggelar aksi serupa di kota-kota seperti Paris, London, dan Lisbon.

Para demonstran membawa berbagai spanduk, termasuk yang menolak perang Iran dan kebijakan Immigration and Customs Enforcement (ICE). Dalam aksi-aksi sebelumnya, jumlah peserta bahkan disebut mencapai hampir tujuh juta orang secara nasional.

1. Kritik keras ke Trump

potret Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (flickr.com/The White House via commons.wikimedia.org/The White House)

Penyelenggara aksi menyampaikan kritik tajam terhadap gaya kepemimpinan Trump yang dinilai semakin otoriter.

“Trump ingin memerintah kita seperti seorang tiran. Tapi ini Amerika, dan kekuasaan ada di tangan rakyat—bukan di tangan calon raja atau kroni miliardernya,” ujar pihak penyelenggara, dilansir dari BBC, Minggu (29/3/2026).

Selain itu, demonstran juga menampilkan berbagai simbol protes, termasuk patung dan karikatur Presiden Trump, Wakil Presiden JD Vance, serta pejabat lain, dengan tuntutan agar mereka dicopot dan diadili.

Namun, pihak Gedung Putih merespons sinis aksi tersebut. Seorang juru bicara menyebut demonstrasi itu sebagai, “Sesi terapi ‘Trump Derangement’,” dan menambahkan, “satu-satunya yang peduli adalah para jurnalis yang dibayar untuk meliputnya.”

Trump sendiri sebelumnya membantah tudingan bahwa dirinya bertindak seperti diktator. “Mereka menyebut saya sebagai raja. Saya bukan raja,” kata Trump dalam wawancara dengan Fox News pada Oktober 2025.

Meski demikian, para kritikus menilai sejumlah kebijakan Trump, termasuk perluasan kekuasaan presiden melalui perintah eksekutif dan pengerahan Garda Nasional tanpa persetujuan gubernur, sebagai ancaman terhadap demokrasi Amerika.

2. Bentrokan hingga penangkapan di berbagai kota

Demonstrasi No Kings menolak pemerintahan Presiden Donald Trump di Los Angeles, Amerika Serikat (AFP / Etienne Laurent)

Meski sebagian besar aksi berlangsung damai, sejumlah insiden tetap terjadi di beberapa kota. Di Los Angeles, dua orang ditangkap setelah diduga menyerang aparat federal.

Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menyatakan, dua petugas terluka setelah dilempari benda keras. “Dua petugas kami terkena lemparan balok semen dan saat ini sedang mendapatkan perawatan medis,” tulis DHS.

DHS juga menyebut sekitar ‘1.000 perusuh’ mengepung Gedung Federal Roybal dan melempar berbagai benda ke arah petugas.

Polisi Los Angeles (LAPD) juga melakukan beberapa penangkapan setelah massa tidak mematuhi perintah untuk membubarkan diri di sekitar area penjara federal. Aparat dilaporkan menggunakan langkah non-mematikan untuk mengendalikan kerumunan.

Insiden lain juga terjadi di Dallas, di mana bentrokan kecil muncul ketika kelompok kontra-demonstran menghalangi jalannya aksi.

Meski demikian, penyelenggara tetap menegaskan demonstrasi ini pada dasarnya berlangsung damai, meskipun sejumlah negara bagian tetap mengerahkan Garda Nasional sebagai langkah antisipasi.

3. Tekanan politik di AS

Demonstrasi No Kings menolak pemerintahan Presiden Donald Trump di Los Angeles, Amerika Serikat (AFP / Etienne Laurent)

Gelombang protes ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan global akibat konflik di Timur Tengah serta kebijakan domestik Trump yang semakin kontroversial.

Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Trump telah memperluas penggunaan kekuasaan eksekutif, membongkar sebagian struktur pemerintah federal, serta mendorong penegakan hukum terhadap lawan politiknya.

Di sisi lain, konflik dengan Iran dan dampaknya terhadap ekonomi global turut memperburuk situasi domestik, termasuk lonjakan biaya hidup yang menjadi salah satu isu utama dalam demonstrasi. Bagi para pengamat, aksi No Kings mencerminkan meningkatnya polarisasi politik di Amerika Serikat.

Sementara pemerintah tetap pada posisinya, tekanan dari publik menunjukkan perdebatan mengenai arah demokrasi Amerika masih jauh dari selesai.

Editorial Team