Jakarta, IDN Times - Paruh awal masa jabatan kedua Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat kembali diwarnai dinamika politik yang memicu perdebatan luas. Beragam keputusan eksekutif, langkah penegakan hukum, dan arah kebijakan luar negeri membuatnya menjadi pusat perhatian global.
Melansir Politico, Amnesty International, Trump Administration Tracker: U.S. House of Representatives, dan Human Rights Watch, berikut rangkuman beberapa bidang yang paling banyak disorot publik.
Kebijakan imigrasi menjadi topik paling sering menimbulkan gesekan karena langsung menyentuh kehidupan keluarga pendatang. Langkah yang diambil Trump memengaruhi proses perlindungan, penahanan, hingga deportasi. Banyak pihak menilai arah kebijakan cenderung bergerak ke pengetatan secara signifikan.
Deportasi massal skala nasional dan operasi besar-besaran bersama National Guard.
Pembatasan ekstrem terhadap suaka termasuk penghentian praktik perlindungan tertentu.
Pemisahan keluarga dalam skala terbatas di beberapa titik perbatasan.
Enforced disappearances lewat Alien Enemies Act, termasuk hilangnya jejak beberapa imigran setelah ditahan.
Ancaman deportasi terhadap mahasiswa internasional yang ikut protes, terutama yang mendukung Palestina.
Kasus Mahmoud Khalil sebagai simbol represi terhadap aktivisme politik oleh warga non-AS.
Penyesuaian tarif dan arah perdagangan internasional menjadi pusat perhatian karena langsung memengaruhi harga barang dan hubungan antarnegara. Pemerintah menekankan prioritas perlindungan industri domestik. Namun, langkah-langkah ini kerap memicu respons keras dari mitra dagang.
Tarif besar-besaran untuk produk dari China, dengan country-specific adalah 34%.
Retaliasi perdagangan.
Terjadi shutdown setelah Trump menolak rancangan anggaran tanpa tambahan dana keamanan perbatasan.
Ketidakpastian pasar akibat kebijakan ekonomi yang berubah cepat .
Regulasi lingkungan kembali mengalami perubahan besar yang berdampak pada industri hingga kesehatan publik. Pemerintah mengedepankan pemanfaatan energi fosil dan penyederhanaan aturan. Pergeseran ini menimbulkan kekhawatiran dari kalangan ilmiah dan kelompok lingkungan.
Pelemahan sejumlah regulasi emisi untuk industri berat yang dianggap menambah polusi dan memperburuk kualitas udara.
Percepatan izin eksplorasi minyak dan gas, termasuk di wilayah sensitif ekologis.
Pemangkasan anggaran program energi terbarukan nasional, membuat target transisi energi melambat.
Penundaan standar efisiensi kendaraan yang sebelumnya diarahkan untuk menurunkan emisi transportasi.
Peningkatan subsidi untuk industri bahan bakar fosil, dianggap menghambat inovasi energi bersih.
Penarikan atau pengubahan pedoman penegakan EPA, yang kemudian dikritik sebagai langkah mundur dalam perlindungan lingkungan.
Perubahan kebijakan kesehatan mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan dasar. Pemerintah meninjau ulang pendanaan, aturan distribusi obat, dan program federal. Akibatnya, berbagai kelompok masyarakat ikut bersuara mengenai potensi dampaknya.
Lonjakan biaya impor bahan baku farmasi hingga memicu potensi kelangkaan obat esensial.
Penundaan distribusi antibiotik dan obat kronis akibat prosedur bea tambahan.
Kenaikan harga alat kesehatan yang membuat rumah sakit daerah kesulitan menjaga stok.
Tarif yang mendorong downtime layanan penting (radiologi/lab) karena suku cadang rumah sakit terlambat masuk.
Anggaran layanan kesehatan publik tertekan karena biaya pengadaan pemerintah meningkat.
Program vaksinasi terganggu akibat keterlambatan komponen seperti vial dan jarum suntik.
Keputusan di bidang ini berkaitan langsung dengan kewenangan aparat dan kebebasan individu. Ketegangan kerap muncul saat pemerintah memperluas wewenang tertentu. Langkah ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai keseimbangan antara keamanan dan hak sipil.
Pembatasan hak transgender, termasuk kebijakan administratif untuk mengecilkan pengakuan hukum terhadap identitas gender.
Pelemahan perlindungan hak reproduksi, terutama pembatasan akses aborsi.
Penutupan program DEI di universitas dan lembaga publik.
Ancaman pendanaan terhadap kampus yang mempertahankan kebijakan keberagaman.
Isu transparansi dan etika publik kembali menjadi perhatian besar dalam pemerintahan Trump. Sejumlah kebijakan internal serta interaksi dengan lembaga pengawas menimbulkan pertanyaan publik. Seiring meningkatnya sorotan media, standar akuntabilitas semakin didebatkan.
Penempatan loyalis di posisi strategis yang tidak selalu melalui proses seleksi ketat.
Minimnya transparansi terkait audit internal dan permintaan data dari kongres.
Pelemahan aturan akuntabilitas korporasi, termasuk penundaan penegakan Foreign Corrupt Practices Act.
Kedekatan berlebihan dengan tokoh bisnis tertentu, termasuk isu akses data dan potensi konflik kepentingan.
Arah baru kebijakan luar negeri menandai perubahan hubungan AS dengan berbagai negara. Keputusan yang diambil sering berdampak luas pada stabilitas kawasan. Langkah diplomatik pemerintah memicu reaksi beragam dari sekutu maupun rival.
Pendekatan keras pada NATO dan ancaman pengurangan komitmen kolektif .
Ambiguitas terhadap Ukraina, termasuk penundaan bantuan militer.
Pemangkasan bantuan luar negeri skala besar yang berdampak pada program kemanusiaan global.
Penarikan dari WHO, HRC, Paris Agreement serta peninjauan ulang keanggotaan di UNESCO.
Pelemahan upaya mitigasi korban sipil dalam operasi militer.
Penjualan F-35 ke Arab Saudi sebagai bagian dari strategi regional baru.
Sejumlah langkah yang diambil Trump pada masa jabatan kedua memperlihatkan pola kebijakan yang kuat dan sering memicu perdebatan publik. Dampaknya dirasakan di banyak sektor, mulai dari imigrasi hingga hubungan internasional. Perkembangan lanjutan dari isu-isu ini akan menentukan arah kebijakan AS dalam beberapa tahun ke depan.