Ratusan Pemuda Nepal Tuntut Transparansi Investigasi Kerusuhan 2025

Ratusan pemuda kembali memadati jalanan kota Kathmandu pada Minggu (22/3/2026). Aksi ini merupakan puncak kekecewaan Generasi Z atas tertundanya pengumuman laporan investigasi terkait tragedi September 2025. Peristiwa yang dikenal sebagai "Revolusi Gen Z" tersebut memakan korban jiwa sedikitnya 77 orang dan melukai lebih dari 2.113 orang lainnya.

Kerusuhan tahun lalu itu dipicu oleh keputusan mendadak pemerintah pada 4 September 2025 yang melarang 26 platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, X, WeChat, VK, dan LINE. Meskipun pemerintah beralasan soal aturan pendaftaran, masyarakat menilai kebijakan tersebut adalah upaya membungkam kritik terhadap korupsi dan gaya hidup mewah keluarga pejabat.

Kemarahan pemuda makin memuncak karena angka pengangguran yang tinggi serta ketergantungan ekonomi pada kiriman uang dari luar negeri. Puncak ketegangan terjadi pada 8-9 September 2025 saat ribuan mahasiswa bentrok dengan aparat keamanan yang menggunakan gas air mata dan peluru tajam secara berlebihan.

"Kami berada di sini untuk menuntut laporan mengenai alasan mengapa insiden itu terjadi dan mengapa begitu banyak pemuda yang harus tewas," ujar aktivis Sanatan Rijal, dilansir Arab News.

Laporan investigasi sebenarnya telah diserahkan sejak 8 Maret 2026, namun hingga kini belum dibuka ke publik. Hal ini memicu kecurigaan bahwa pemerintah sedang melindungi pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas perintah penembakan massal.

Para demonstran mengingatkan bahwa perdamaian tanpa keadilan hanya akan memperparah budaya kebal hukum di Nepal. Aktivis lainnya, Laxmi Ghimire, menyatakan dalam orasinya bahwa rakyat tidak akan percaya pada janji pemerintah selama pelaku kekerasan belum dihukum.

"Mempromosikan semboyan tata kelola pemerintahan yang baik tidak akan membuat negara dan rakyatnya merasakannya secara nyata," ujar Ghimire, dilansir Kathmandu Post.

Komisi investigasi yang dipimpin mantan hakim Gauri Bahadur Karki telah merampungkan laporan setebal 900 halaman terkait kerusuhan September 2025. Dokumen ini diperkuat dengan 8.000 halaman lampiran bukti dan kesaksian dari 200 orang, termasuk mantan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli. Laporan tersebut merekomendasikan penyelidikan kriminal terhadap sejumlah tokoh kunci, seperti mantan PM Oli, mantan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak, dan mantan Kepala Polisi Chandra Kuber Khapung.

Para pejabat tinggi tersebut diduga bertanggung jawab atas perintah penggunaan senjata api terhadap pengunjuk rasa yang tidak bersenjata. Investigasi independen BBC turut memperkuat temuan ini dengan mengungkap rekaman radio polisi berkode "Peter One". Rekaman itu menunjukkan adanya perintah tembak di tempat pada 8 September 2025, yang mengakibatkan tewasnya remaja sekolah.

Perwakilan Aliansi Gen Z, Monika Niraula, menilai penundaan rilis laporan ini sebagai upaya pemerintah menutupi kejahatan negara.

"Penolakan pemerintah untuk mempublikasikan laporan tersebut secara publik sangat mencurigakan," ujar Niraula.

Selain tanggung jawab personal, laporan tersebut menyoroti kegagalan institusi keamanan dalam menangani massa. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (NHRC) menyimpulkan bahwa penembakan pada bagian vital tubuh, seperti kepala dan dada, merupakan pelanggaran serius protokol internasional. Bukti dari 400 klip video menunjukkan mayoritas korban tewas akibat luka tembak di atas pinggang, yang melanggar prinsip proporsionalitas penanganan demonstrasi.

Pemerintahan interim pimpinan Sushila Karki saat ini terus didesak untuk membuka seluruh dokumen teknis, bukan sekadar ringkasan. Meski pemerintah telah menjanjikan santunan satu juta rupee Nepal (Rp112,6 juta) bagi keluarga korban, massa tetap menuntut transparansi penuh. Rakshya Bam, salah satu penggerak aksi, menegaskan bahwa protes akan terus berlanjut hingga laporan tersebut dapat diakses oleh seluruh rakyat Nepal.

Kemenangan besar Partai Rastriya Swatantra (RSP) dalam pemilihan umum 5 Maret 2026 mengubah peta politik Nepal secara mendasar. Partai yang dipimpin mantan Wali Kota Kathmandu, Balendra "Balen" Shah, ini berhasil meraih 182 dari 275 kursi parlemen. Pencapaian tersebut merupakan mayoritas tunggal pertama dalam 27 tahun sejarah demokrasi Nepal, yang didorong oleh dukungan masif dari pemilih muda melalui kampanye digital.

Balendra Shah yang kini berusia 35 tahun memikul tanggung jawab besar untuk menjalankan rekomendasi komisi investigasi Karki. Ia diharapkan memastikan proses hukum yang adil bagi pelaku kekerasan negara, termasuk mantan PM Oli. Meski pemerintahan interim pimpinan Sushila Karki telah menyerahkan mandat kepada RSP, organisasi internasional seperti Human Rights Watch tetap mendesak agar tidak ada kompromi politik dalam penegakan hukum.

"Ini adalah kemenangan bagi harapan dan perubahan. Penghormatan sejati bagi para pejuang Gen Z akan kami buktikan melalui kerja nyata pemerintah di bawah pimpinan Balendra Shah," ujar politisi senior RSP, Ramesh Paudyal, dilansir The Hindu.

Transisi kekuasaan ini juga membawa tantangan besar dalam pemulihan ekonomi dan reformasi sistem digital yang menjadi akar krisis tahun 2025. Pemerintah baru diharapkan segera membatalkan aturan sensor digital yang mengekang dan membentuk "Dewan Gen Z" sebagai wadah komunikasi antara pemuda dan negara. Langkah ini dianggap penting untuk mencegah kembalinya radikalisme atau gerakan pro-monarki yang sempat muncul saat kekosongan kekuasaan tahun lalu.

Para analis politik memperingatkan bahwa kegagalan pemerintah dalam memenuhi tuntutan keadilan dapat memicu kembali gelombang protes besar dari gerakan pemuda. Dalam pidato kemenangannya, Balendra Shah menegaskan bahwa pemerintahannya akan bekerja langsung untuk rakyat dan menjamin alat negara tidak akan digunakan untuk disinformasi seperti rezim sebelumnya.