Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Nasional Independen (CENI) Republik Demokratik Kongo (RD Kongo), pada Sabtu (26/11/2022), mengumumkan bahwa pemilihan presiden berikutnya akan diadakan pada 20 Desember 2023.
Selain Pemilihan Presiden, warga RD Kongo juga akan memilih anggota parlemen nasional dan provinsi, serta anggota dewan lokal.
Melansir Anadolu Agency, pengumuman jakdwal pemilu itu disampaikan oleh ketua CENI Denis Kadima.
"Kampanye pemilihan presiden, deputi nasional dan provinsi akan berlangsung dari 19 November hingga 18 Desember tahun depan. Komisi pemilihan akan meminta keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses pemilu untuk memastikan hasil yang lancar," kata Kadima.
CENI menyampaikan pendaftaran pemilih akan mulai dibuka pada bulan depan dengan lebih dari 50 juta warga RD Kongo yang berhak memilih diharapkan akan terdaftar.
CENI menyampaikan adanya keterbatasan waktu membuat jumlah pusat pendaftaran telah ditingkatkan menjadi sekitar 29 ribu, yaitu adanya penambahan lebih dari 12 ribu pusat pendaftaran dibandingkan dengan revisi terakhir daftar pemilih pada 2016-2017.
Melansir Reuters, dalam pengumumannya CENI juga menguraikan beberapa tantangan yang dihadapi dalam pemilu, termasuk logistik pengangkutan bahan surat suara, masalah kesehatan tentang Ebola dan COVID-19, dan masalah ketidakamanan.
Masalah ketidakamanan telah menjadi sorotan karena di RD Kongo karena terdapat lebih dari 120 kelompok bersenjata yang terus beroperasi di wilayah timur, termasuk pemberontak M23. Pemerintah RD Kongo telah berulang kali menuduh bahwa tentangganya Rwanda mendukung M23. Rwanda telah membantah tuduhan itu.
Kelompok pemberontak M23 sepanjang tahun ini telah melancarkan berbagai serangan besar, termasuk merebut wilayah, yang memaksa ribuan orang harus meninggalkan rumah mereka.
Untuk melawan pemberontak pasukan RD Kongo dibantu oleh pasukan penjaga perdamaian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara itu merupakan salah negara yang memiliki jumlah pasukan perdamain terbanyak.
Pemerintah RD Kongo menyampaikan bahwa pemilu tidak akan ditunda dan berjanji untuk tetap berpegang pada jadwal yang disepakati.
"Ini bukan masalah negosiasi dengan tenggat waktu konstitusional, ini adalah masalah kita menghormati mereka dan mengkonsolidasikan demokrasi kita," kata Patrick Muyaya, juru bicara pemerintah.
Muyaya mengatakan bahwa dalam pemilu tahun depan diperkirakan akan menelan biaya sekitar 600 juta dolar AS (Rp9,4 triliun) dan lebih dari 450 juta dolar AS (Rp7 triliun) di antaranya telah dianggarkan.
Penundaan pemilu biasa terjadi di RD Kongo. Dalam pemilihan presiden terakhir, yang merupakan transisi demokrasi pertama harus ditunda selama dua tahun hingga akhirnya diadakan pada Desember 2018. Dalam pemungutan suara tersebut, Presiden Felix Tshisekedi menang dan mengambil alih pemerintahan dari Joseph Kabila.
Kandidat dalam pemilu tahun depan diharapkan diumumkan pada bulan Oktober tahun depan, dengan daftar akhir akan jatuh tempo pada bulan November. Tshisekedi diperkirakan akan mencari masa jabatan kedua dan penantangnya diperkirakan adalah Martin Fayulu, yang mengklaim kemenangan dalam pemilu 2018.
Presiden RD Kongo hanya diizinkan untuk menjabat selama dua periode.