Rencana Pembangunan Pemukiman Israel di Tepi Barat Tuai Kecaman Global

Israel telah membangun sekitar 160 pemukiman yang menampung sekitar 700 ribu orang Yahudi, sejak mereka menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada 1967. Mayoritas komunitas internasional menganggap pemukiman tersebut ilegal berdasarkan hukum internasional, namun Israel membantahnya.

Kementerian luar negeri Otoritas Palestina (PA), yang berbasis di Tepi Barat, mengecam langkah tersebut. Mereka mengatakan bahwa pembangunan pemukiman baru itu merupakan seruan agar siklus kekerasan terus berlanjut.

"Kementerian menyerukan sanksi internasional yang cepat yang akan menghalangi Israel untuk membangun lebih banyak pemukiman dan untuk memasukkan (Menteri Keamanan Nasional Itamar) Ben-Gvir dan Smotrich serta pejabat Israel lainnya yang berperan dalam membantu dan mendanai pemukiman ilegal," kata kementerian dalam sebuah pernyataan, dikutip Al Jazeera.

Pengawas anti-permukiman Israel, Peace Now, juga memperingatkan bahwa proyek-proyek tersebut hanya akan berdampak negatif pada kemungkinan solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina.

"Bukannya membangun masa depan yang penuh harapan, perdamaian, dan keamanan, pemerintah Israel malah membuka jalan bagi kehancuran kita," kata kelompok tersebut.

Sementara itu, Hamas menyebut tindakan Israel itu sebagai konfirmasi atas rencana Zionis yang bertujuan menguasai tanah Palestina dan membatasi serta mengisolasi rakyat mereka.

“Kami menegaskan bahwa pernyataan palsu ini tidak memiliki dasar hukum, dan tidak lain hanyalah sebuah pesan pembangkangan dan kecerobohan,” kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan.

Hamas pun mendesak PBB untuk mengambil langkah-langkah hukum terhadap para Zionis, dan memperingatkan semua pihak agar tidak berdiam diri menyaksikan pelanggaran yang dilakukan Israel.

Kementerian Luar Negeri Yordania mengatakan bahwa pembangunan pemukiman di Tepi Barat merupakan tindakan sepihak dan ilegal yang melanggar hukum internasional dan melemahkan upaya perdamaian dan pembentukan negara Palestina.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

"Ada kebutuhan untuk memberikan harapan bagi rakyat Palestina, memungkinkan mereka memperoleh hak untuk hidup aman, dan mendirikan negara Palestina sesuai dengan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai dengan Inisiatif Perdamaian Arab dan resolusi internasional yang relevan," kata Arab Saudi.

Di Eropa, Jerman telah meminta Israel untuk membatalkan rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa tindakan itu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

“Kami mengecam keras persetujuan unit pemukiman lebih lanjut di Tepi Barat,” kata Kementerian Luar Negeri Federal dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menyebut rencana Israel itu ilegal, mengecewakan, dan kontraproduktif dalam mencapai perdamaian abadi.

“Pemerintahan kami mempertahankan penolakan tegas terhadap perluasan pemukiman. Dalam penilaian kami, hal ini hanya melemahkan, bukan memperkuat keamanan Israel," kata Blinken dalam konferensi pers di ibu kota Argentina, Buenos Aires, pekan lalu.