Rencana Rep. Dominika Deportasi 10 Ribu Migran Haiti Per Minggu

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berulang kali meminta negara-negara di kawasan tersebut, termasuk Republik Dominika dan Amerika Serikat (AS), untuk tidak mendeportasi warga Haiti kembali ke negaranya di tengah meningkatnya kekerasan dan ketidakstabilan di sana.

“Kehidupan, keamanan, dan kebebasan warga Haiti terancam oleh meningkatnya kekerasan geng dan pelanggaran hak asasi manusia,” kata Elizabeth Tan, direktur divisi perlindungan internasional badan pengungsi PBB (UNHCR), pada Maret.

“UNHCR mengingatkan negara-negara tentang pentingnya memastikan bahwa warga Haiti yang mungkin memerlukan perlindungan pengungsi internasional menerima perlindungan tersebut. Kami juga mengulangi seruan kami kepada semua negara untuk tidak memulangkan secara paksa orang-orang ke Haiti, termasuk mereka yang permohonan suakanya ditolak," tambahnya.

Pekan lalu, pemimpin Haiti mengatakan bahwa mereka masih jauh dari kemenangan dalam pertempuran melawan kelompok bersenjata, yang telah melakukan serangan dan penculikan di seluruh ibu kota, Port-au-Prince , dan wilayah lainnya di negara itu selama berbulan-bulan.

Menurut data PBB, kekerasan tersebut telah mengakibatkan lebih dari 700 ribu warga Haiti mengungsi secara internal, dan hampir setengah dari populasi menghadapi kelaparan akut.

Pemerintah Dominika mengatakan bahwa pihaknya mengambil keputusan untuk mendeportasi migran Haiti yang tidak memiliki status imigrasi di negara tersebut karena kelambanan komunitas internasional dalam memulihkan stabilitas di Haiti.

“Kami memperingatkan di PBB bahwa PBB dan semua negara yang telah berkomitmen (untuk membantu Haiti) bertindak secara bertanggung jawab di Haiti, atau kami yang akan melakukannya,” kata Presiden Republik Dominika, Luis Abinader.

Abinader telah mengambil sikap tegas terhadap migrasi dari Haiti. Pada 2023, ia mengusir 250 ribu warga Haiti yang tidak memiliki dokumen.

Rencana yang diumumkan pada Rabu akan meningkatkan jumlah tersebut hingga lebih dari dua kali lipat dalam setahun, melebihi jumlah warga Haiti yang tinggal di Republik Dominika. Berdasarkan statistik resmi, lebih dari 495.815 orang Haiti tinggal di negara itu.

Sementara itu, kelompok hak asasi manusia mengecam deportasi tersebut, menuduh pemerintah Dominika menerapkan kebijakan imigrasi rasis yang memicu tren diskriminasi terhadap Haiti yang lebih luas."

Beberapa kritikus bahkan menuduh pemerintah Dominika melakukan profil rasial terhadap warga Dominika yang berkulit hitam dalam proses deportasi tersebut. Mayoritas penduduk di Republik Dominika mengidentifikasi diri sebagai ras campuran, sementara Haiti memiliki populasi yang mayoritas berkulit hitam.

Di tengah gelombang deportasi pada 2022, William Charpantier, koordinator MENAMIRD, forum nasional untuk migran dan pengungsi di Republik Dominika, mengatakan bahwa semua orang yang terlihat seperti warga Haiti ditangkap di jalanan dan ditahan.

“Deportasi ini telah mengakibatkan terpisahnya keluarga. Orang-orang dengan dokumen sah telah dideportasi, orang-orang yang lahir di sini di Republik Dominika telah dideportasi,” kata Charpantier saat itu kepada Al Jazeera.

“Ini bukan deportasi. Ini adalah penganiayaan berdasarkan ras," tambahnya.