RI Kecam Blokade Israel, Bantuan Bukan Alat Tawar Perundingan!

03 Mar 2025, 18:15 WIB

Marcheilla Ariesta

Ilustrasi Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. (IDN Times/Fitang Budhi Aditia)

Intinya sih...

Pemerintah Indonesia mengecam aksi Israel yang menghalangi bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.
Bantuan kemanusiaan tidak seharusnya jadi alat tawar dalam perundingan gencatan senjata, melanggar hukum kemanusiaan internasional.
Indonesia mendesak agar komunitas internasional terus memberi tekanan ke Israel agar pengiriman bantuan kemanusiaan segera diperbolehkan kembali dan negosiasi fase kedua dilakukan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia mengecam aksi Israel yang menghalangi bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan, bantuan kemanusiaan tidak seharusnya jadi alat tawar dalam perundingan gencatan senjata.

"Indonesia mengecam upaya Israel melemahkan kesepakatan gencatan senjata dengan melanggar ketentuan awal, secara sepihak menuntut perpanjangan fase pertama dan menghindari pembahasan fase kedua," kata Kemlu RI dalam pernyataan yang diterima IDN Times, Senin (3/3/2025).

1. Bantuan kemanusiaan bukan alat tawar

Pekerja bantuan UNRWA di Gaza (x.com/@UNRWA)

Pernyataan Kemlu RI menegaskan, bantuan kemanusiaan ke Gaza bukan alat tawar bagi perundingan gencatan senjata. Hal tersebut jelas melanggar hukum kemanusiaan internasional.

"Menghalangi bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menjadikannya sebagai alat tawar dalam perundingan gencatan senjata merupakan kejahatan perang serta pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia," ujar Kemlu.

2. Israel harus diberi tekanan

Kehancuran di Gaza selama konflik Israel-Hamas pada Oktober 2023. (commons.wikimedia.org/WAFA)

Indonesia mendesak agar komunitas internasional terus memberi tekanan ke Israel agar pengiriman bantuan kemanusiaan segera diperbolehkan kembali. Kemlu RI menambahkan, negosiasi fase kedua juga harus kembali dilakukan, sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata.

"Indonesia menegaskan kembali dukungan teguhnya bagi Solusi Dua Negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di kawasan," beber Kemlu.

3. Israel menghindari pembahasan fase kedua untuk menghentikan perang

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. (commons.wikimedia.org/Hudson Institute)

Untuk gencatan senjata fase dua, sebenarnya akan berujung pada kesepakatan menghentikan perang. Namun, Israel menundanya.

Israel menginginkan Hamas melanjutkan gencatan senjata fase pertama hingga semua sandera Israel dibebaskan. Namun, mereka tidak berniat menghentikan perang, dengan menunda pembahasan fase kedua.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu telah berupaya memperpanjang fase pertukaran awal untuk mengamankan pembebasan sebanyak mungkin tawanan Israel, tanpa menawarkan imbalan apapun atau memenuhi kewajiban militer dan kemanusiaan dari perjanjian tersebut.