Ribuan Guru Prancis Mogok Kerja, Sebut Pemerintah Labil Tangani COVID

Melansir Associated Press, Lilia Larbi, seorang guru bahasa Inggris dan anggota serikat SE-UNA yang ikut demonstrasi di Paris mengatakan, pemogokan itu bukan untuk melawan virus, tapi untuk melawan aturan yang buruk.

Larbi menyampaikan bahwa dia pada Rabu hanya mengajar tiga anak di kelasnya karena anak-anak yang lain positif virus corona atau sedang menunggu hasil tes. Kondisi itu dianggapnya lebih seperti mengasuh anak daripada mengajar.

Frederic Le Bihan, seorang guru di Paris, menyebut aturan pemerintah membingungkan. Hal itu karena keputusan pemerintah yang mengubah aturan pengujian di sekolah sebanyak dua kali, hanya dalam waktu seminggu. Guru itu juga mengatakan, mereka mendapat tekanan dari wali murid yang meminta sekolah menerapkan aturan sesuai pemerintah.

Fatna Seghrouchni, seorang guru di wilayah Paris dan anggota serikat Sud Education, mengatakan para guru diminta untuk mematuhi aturan tanpa ada sarana yang mendukung.

Serikat guru menyampaikan ada sekitar 62 persen hingga 75 persen guru yang ikut gerakan protes. Menurut pemerintah guru yang mogok mencapai 27 persen.

Aksi mogok kerja guru ini membuat banyak sekolah harus ditutup, yang lain terbuka hanya untuk anak-anak petugas kesehatan, sementara beberapa sekolah beroperasi seperti biasa.

Melansir BBC, demi mengekang penyebaran virus di sekolah, Prancis pada 2 Januari, sehari sebelum tahun ajaran baru dimulai, mengumumkan bahwa siswa yang positif harus mengikuti tes antigen atau PCR. Mereka kemudian harus melakukan tes mandiri dua dan empat hari kemudian, sebelum kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. 

Lonjakan kasus COVID-19 menyebabkan peningkatan pada pengujian, yang memicu antrean panjang di luar apotek untuk melakukan tes.

Karena peningkatan tes yang melonjak, pemerintah melonggarkan aturan pemeriksaan virus bagi pelajar, yang diumumkan oleh Perdana Menteri Jean Castex. Dia menyampaikan bahwa siswa diperbolehkan melakukan tes mandiri, tidak harus PCR, bila ada yang terinfeksi di kelas mereka.

Namun, perubahan itu memicu kekhawatiran akan meningkatnya penyebaran virus di sekolah. Saat ini negara itu telah mengalami lonjakan kasus yang signifikan, terutama karena varian Omicron, dengan jumlah kasus harian kembali memecahkan rekor pada hari Selasa, yaitu ada 368.149 kasus baru.

Dalam aksi unjuk rasa, serikat menuntut penerapan aturan sebelumnya, yang menutup kelas selama seminggu jika seorang siswa dinyatakan positif. Selain itu guru juga meminta adanya pembagian masker berkualitas tinggi, lebih banyak pengujian di sekolah, dan bantuan untuk sirkulasi udara yang lebih baik.

Menanggapi aksi protes, Castex telah bertemu dengan perwakilan guru pada hari Kamis.

Pemogokan guru ini menjadi hal yang tidak bagus bagi Presiden Emmanuel Macron, yang diperkirakan akan kembali mencalonkan diri untuk memperoleh periode kedua dalam pemilihan presiden April nanti.

Aksi para guru dimanfaatkan saingan Macron, yaitu kandidat konservatif Valerie Pecresse, yang menyampaikan bahwa dia memahami rasa sakit yang luar biasa baik dari komunitas sekolah dan orang tua.

Banyak guru yang menuntut agar Menteri Pendidikan Jean-Michel Blanquer mengundurkan diri. Tapi dia kemungkinan akan tetap menjabat karena di bulan April akan diadakan pemilihan presiden, dikutip dari Reuters.

Pada awal pekan, menteri itu menyampaikan bahwa pemogokan guru tidak akan menyelesaikan masalah. 

Blanquer juga menyampaikan, bulan Januari akan mejadi masa yang sulit bagi sekolah karena 50 ribu kasus COVID-19 baru telah terdeteksi di antara siswa dan lebih dari 10 ribu kelas dibatalkan. Dampak terhadap sekolah diperkirakan akan memburuk dalam beberapa minggu mendatang.

Pada hari Kamis, senator di parlemen Prancis telah menyetujui RUU yang mewajibkan orang dewasa untuk memberikan bukti vaksinasi sebagai syarat masuk restoran, bar, bioskop, teater, museum, arena olahraga, dan kereta api antar-regional. Anak-anak yang tidak divaksinasi berusia 12-17 dapat menunjukkan tes negatif.