Anggota Parlemen Prancis Diserang Penentang Aturan COVID-19
Jakarta, IDN Times - Stephane Claireaux, seorang anggota parlemen Prancis dilaporkan telah mengalami serangan pada hari Minggu (9/1/2022) di depan rumahnya di Saint Pierre dan Miquelon, yang merupakan wilayah luar negeri Prancis di Amerika Utara. Claireaux diserang oleh pengunjuk rasa yang menentang aturan COVID-19, dia dilempari rumput laut dan kerikil.
1. Penyerang dilaporkan ke polisi
Melansi dari BBC, Claireaux, yang merupakan anggota La Republique en Marche (LREM) yang saat ini berkuasa mengatakan telah dilempari rumput laut, ketika ingin berbicara dengan para pengujuk rasa. Dia menerangkan bahwa ada sebuah mobil yang penuh dengan rumput laut. Serangan itu mengenai wajahnya dan dianggap seperti dirajam.
Claireaux menyampaikan dalam serangan itu demonstran juga melempari kerikil dan ketika istrinya keluar dari dalam rumah juga diserang.
Karena serangan itu Claireaux dilaporkan telah membuat laporan ke polisi dan mengajukan tuntutan pidana terhadap mereka yang melakukan serangan.
Serangan ini terjadi beberapa hari sebelum izin kesehatan Prancis di St Pierre dan Miquelon diterapkan, yang mengharuskan orang menunjukkan bukti vaksinasi atau tes COVID-19 negatif untuk mengakses banyak tempat umum. Aturan tersebut telah ditentang dan ada sekitar 500 penentang izin kesehatan yang berkumpul untuk melakukan protes.
2. Presiden menanggapi serangan
Menteri Kelautan Anna mengecam serangan itu, dia memberitahu bahwa Claireaux dilempari dengan keras ke wajahnya.
Marc Fesneau, seorang delegasi menteri untuk hubungan parlemen dan warga menganggap serangan itu pengecut dan tidak bisa ditoleransi.
Menteri Wilayah Luar Negeri Sebastien dan Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin, menanggapi serangan ini dengan meng menginstruksikan pihak berwenang Saint Pierre dan Miquelon untuk memastikan perlindungan anggota parlemen, dikutip dari The Guardian.
Serangan ini juga ditanggapi oleh Presiden Emmanuel Macron, dia mengecam serangan dan menganggap serangan itu tidak bisa ditoleransi. Macron pekan lalu telah dituduh memicu ketegangan setelah menyampaikan ingin mempersulit hidup orang-orang yang tidak divaksinasi.
Pada hari Sabtu ada lebih dari 100 ribu orang di seluruh Prancis berunjuk rasa menentang pembatasan yang lebih ketat terhadap mereka yang tidak divaksinasi.
3. Dukungan terhadap bukti vaksinasi membuat pejabat mendapat ancaman
Melansir dari Euro News, meningkatnya serangan dan ancaman terhadap pejabat terpilih yang mendukung bukti vaksinasi membuat Majelis Nasional dan Macron akan mengadakan pertemuan dengan Darmanin pada hari Selasa untuk membahas masalah tersebut.
Serangan terhadap anggota parlemen juga terjadi pada bulan lalu, yang dialami Pascal Bois dari LREM. Properti milik Bois dirusak dan dibakar oleh pengunjuk rasa penentang vaksin.
Serangan terhadap pejabat yang mendukung bukti vaksinasi ini membuat Darmanin berjanji untuk memperkuat perlindungan di rumah dan kantor kepada anggota parlemen.
Dalam 11 bulan tahun lalu ada 1.186 pejabat terpilih yang diancam untuk diserang, jumlah itu meningkat 47 persen dibandingkan tahun 2020. Berdasarkan keterangan Christophe Castaner, pemimpin LREM di parlemen selama 2021 ada 322 ancaman terhadap anggota parlemen.
Prancis telah menetapkan izin kesehatan sejak musim panas lalu, mengharuskan orang menunjukkan bukti divaksinasi, pulih dari virus corona, atau hasil tes negatif sebagai syarat mengakses tempat-tempat umum seperti bar, restoran, museum, teater, dan kereta api jarak jauh. Namun, aturan akan semakin ketat setelah pemerintah menyiapkan aturan agar syarat mengakses berbagai tempat umun hanya bisa dilakukan dengan sertifikat vaksin.
Aturan yang membatasi yang tidak divaksinasi itu telah disahkan oleh majelis rendah parlemen dan sedang mencari persetujuan Senat. Penerapan sertifikat vaksin sebagai syarat untuk berbagai ruang publik ini diharapkan pemerintah dapat diterapkan pada pertengahan Januari.
