Jakarta, IDN Times - PBB memperkirakan terdapat 7 ribu migran asal Afrika Sub-Sahara terlantar di Niger setelah berlangsungnya kudeta militer pada akhir Juli. Padahal, para migran hanya berupaya kembali pulang ke negaranya lantaran gagal mengungsi ke Eropa.
Niger menjadi rute penting migran dari negara-negara Afrika Sub-Sahara menuju ke Libya dan Tunisia sebelum menyeberang ke Eropa. Selain itu, negara Afrika Barat itu juga menjadi transit migran yang hendak pulang lewat bantuan PBB.
Dalam pernyataan pada Selasa (22/8/2023), PBB memperkirakan bahwa terdapat 1.800 migran terpaksa tinggal di jalanan Niger karena pusat penampungan tidak cukup untuk menampung semua migran. Pasalnya, tempat yang dikelola Organisasi Migrasi Internasional itu kewalahan dalam menampung migran.
Sepanjang 2023, PBB telah membantu sebanyak 1.250 orang per bulan untuk kembali ke negaranya. Penutupan wilayah udara dan perbatasan Niger dengan negara tetangganya berdampak pada terlantarnya migran.
Dilaporkan Associated Press, seorang migran asal Sierra Leone, Sahr John Yambasu terdampak penutupan perbatasan di Niger. Ia berniat kembali ke negaranya setelah menempuh perjalanan panjang melewati gurun dan laut untuk menuju ke Jerman.
"Saya dan migran lainnya tidak yakin dapat pergi dari Niger. Saya sedih karena ini bukan negara saya. Situasi ini tidaklah mudah," terang Yambasu.
Di samping menjadi titik transit migran dari dan menuju Eropa, Niger selama ini juga menjadi rekanan penting Uni Eropa (UE) untuk mengadang arus migran ilegal asal Afrika Sub-Sahara.
Selama dipimpin Presiden Mohamed Bazoum, Niger bersedia mengikuti permintaan UE dalam memutus arus penyelundupan manusia di Agadez. Negara Afrika Barat itu mendapat bantuan sebesar 300 juta euro (Rp4,9 triliun) dalam membantu Eropa menyelesaikan masalah migrasi, dilansir Africa News.
Penutupan perbatasan Niger usai kudeta militer membuat masyarakat marjinal, termasuk pekerja migran, pengungsi, korban perdagangan manusia, dan komunitas yang rawan di negara itu semakin menderita.
Pada hari yang sama, Uni Afrika (UA) mengumumkan penangguhan sementara partisipasi Niger sebagai anggota menyusul kudeta militer pada 26 Juli lalu.
"Uni Afrika memutuskan untuk menangguhkan partisipasi Republik Niger secepatnya dalam seluruh aktivitas di UA dan seluruh institusinya sampai pengembalian peraturan konstitusional di negara itu dikembalikan," terangnya.
Penangguhan itu diputuskan dalam pertemuan sidang Dewan Perdamaian dan Keamanan AU pekan lalu terkait kondisi terkini usai kudeta militer di Niger.
"AU meminta agar semua anggota dan komunitas internasional menolak perubahan tidak konstitusional pemerintahan dan menarik diri dari segala aksi yang bertujuan menyetujui legitimasi rezim ilegal di Niger," sambungnya.