Ribuan Warga Tunisia Demo Menentang Pemerintahan Presiden Kais Saied

Pemerintah Tunisia telah memenjarakan puluhan tokoh oposisi, jurnalis, pengacara, dan pengusaha dengan tuduhan berkonspirasi melawan keamanan negara. Para kritikus menilai bahwa Saied memanfaatkan aparat hukum dan kepolisian untuk menargetkan lawan-lawan politiknya.

Mereka memperingatkan bahwa pencapaian demokrasi di tanah kelahiran Arab Spring pada 2011, yang menggulingkan pemimpin lama Tunisia Zine El Abidine Ben Ali, kini semakin tergerus.

“Semua kemajuan dalam 14 tahun terakhir telah hilang. Tunisia cukup besar untuk semua warganya, dan tidak ada satu orang pun yang berhak memerintah negara ini sesuai kehendaknya sendiri," kata Ayoub Amara, salah satu penyelenggara demonstrasi pada Sabtu.

Monia Brahim, istri dari tokoh oposisi yang dipenjara Abdelhamid Jlassi, mengatakan bahwa ia mengikuti aksi tersebut karena percaya banyak warga Tunisia yang menghadapi ketidakadilan.

“Saya datang untuk membela hak-hak saya sebagai warga negara. Para tahanan politik tahu betul bahwa mereka dipenjara karena mempertahankan prinsip mereka — hak konstitusional mereka untuk beraktivisme sipil dan politik — dan saat ini dijadikan sandera oleh rezim yang berkuasa di Tunisia," ungkapnya.

Sementara itu, beberapa tahanan politik saat ini dilaporkan melakukan aksi mogok makan di penjara. Salah satunya adalah profesor hukum tata negara Jaouhar Ben Mbarek, yang telah mogok makan selama lebih dari 20 hari.

Dilansir dari Al Jazeera, Saied terpilih secara demokratis pada 2019, menggantikan Beji Caid Essebsi yang meninggal awal tahun itu. Pada 2021, presiden berusia 70 tahun itu membekukan parlemen dan mengonsolidasikan seluruh cabang kekuasaan, sebelum akhirnya menindak para lawan politik dan mantan pejabat pemerintah.

Awal bulan ini, Amnesty International melaporkan bahwa tindakan keras terhadap kelompok hak asasi manusia telah mencapai level kritis, ditandai dengan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pembekuan aset, pembatasan perbankan dan penangguhan yang menargetkan 14 LSM.

Human Rights Watch (HRW) mengungkapkan bahwa sejak akhir 2022, lebih dari 50 orang, termasuk politisi, pengacara, jurnalis, dan aktivis, telah menjadi sasaran penangkapan atau penuntutan sewenang-wenang, karena menggunakan hak mereka untuk kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, atau melakukan aktivitas politik.

Namun, Saied menolak tudingan bahwa dirinya telah bertindak seperti diktator atau memanfaatkan sistem peradilan untuk menekan para oposisi. Ia menyatakan bahwa langkah yang diambilnya semata-mata untuk membersihkan Tunisia dari para pengkhianat.