Rusia Akan Larang Tentara Gunakan Ponsel di Garis Depan

RUU ini mengatur larangan personel militer di garis depan untuk membawa gawai berbasis internet, termasuk ponsel. Sesuai hukum ini, ponsel dimasukkan dalam alat elektronik rumah tangga yang dapat digunakan untuk mentransmisi informasi geolokasi. 

Dilansir BNE Intellinews, hukum ini juga melarang penyebaran informasi personel militer, peserta wajib militer selama bertugas dalam militer Rusia, termasuk anggota keluarganya. Cara ini untuk menghindari pelacakan lokasi individu tertentu. 

Jika nantinya disahkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, hukum ini akan memperbolehkan peningkatan otoritas komandan di lapangan untuk menetapkan pendisiplinan tentara. Bahkan, tentara yang diketahui melanggar aturan akan ditahan hingga 10 hari. 

Sementara, tentara yang melakukan pelanggaran berlapis akan mendapatkan hukuman penahanan hingga 15 hari. 

Kebijakan ini diputuskan oleh Parlemen Rusia karena melihat kasus serangan besar Ukraina yang menargetkan barak militer tentara Rusia pada saat perayaan malam Tahun Baru 2023 di Makiivka, Donetsk Oblast. 

Insiden tersebut diketahui mengakibatkan sekitar 400 tentara Rusia tewas usai terdampak misil HIMARS. Pemerintah lokal pro-Rusia sudah mengakui insiden tersebut, tapi mengakui jumlah korban tewas jauh lebih sedikit dari yang dilaporkan. 

Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa tentara yang tewas dalam insiden tersebut hanya sebanyak 63 orang. Namun, jumlah tersebut tetap menjadi salah satu yang terbesar dari serangan misil Ukraina. 

"Ledakan besar menyasar sekolah vokasi menggunakan misil Amerika, MLRS HIMARS. Memang ada korban tewas dan terluka, tapi jumlah pastinya masih belum diketahui," tutur pejabat di Donetsk, Daniil Bezsonov. 

Badan Kecerdasan Sumber Terbuka (OSINT) Ukraina, Molfar, yang mengobservasi aktivitas di medan perang mengatakan bahwa terdapat pengurangan publikasi militer Rusia di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. 

"Pada awal invasi Rusia ke Ukraina, situasi sangatlah berbeda, banyak unggahan di media sosial dari militer Rusia. Mereka mempublikasikan lokasi mereka dan sejumlah informasi sensitif lainnya," tutur Kepala Peneliti Molfar, Maksym Zrazhevskyi, dikutip Politico.

"Hukum ini akan mengurangi jumlah tipe data, tapi militer tidak bergantung pada satu sumber informasi dari medan perang. Data berharga sering kali dapat ditemukan di dalam profil media sosial milik warga sipil atau bahkan sumber resmi, seperti milik Kemhan Rusia," tambahnya.