Jakarta, IDN Times - Kepala Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev, pada Sabtu (27/4/2024), mengancam akan menyita aset milik individu asal Amerika Serikat (AS). Ancaman itu merupakan balasan jika Washington jadi memberikan aset sitaan milik Rusia kepada Ukraina. Ia menyebut penyitaan aset Rusia di AS adalah tindakan ilegal.
Sebelumnya, Rusia sudah memperingatkan dan akan membalas rencana tersebut apabila disahkan oleh pemerintah AS.
Medvedev mengaku bahwa Rusia memang tidak dapat membalas kemungkinan penyitaan aset miliknya di AS, karena aset yang disimpan warga Amerika di negaranya tidak banyak.
"Alasannya sangat jelas, kami tidak memiliki jumlah properti dan aset milik warga Amerika yang setara dengan milik warga Rusia di AS. Maka dari itu, saya menyatakan jawabannya tidaklah setara. Ini bukan sebuah fakta bahwa ini akan kurang menyakitkan," terang Medvedev, dikutip Reuters.
"Kami berbicara mengenai penyitaan properti, seperti halnya keputusan dari pengadilan terkait properti milik individu yang berada di dalam wilayah yuridiksi Rusia. Ini adalah cerita yang rumit karena individu tersebut sebenarnya merupakan investor yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi di Rusia," tambahnya.
Ia menekankan tindakan ini harus dilakukan karena AS telah melancarkan serangan hybrid ke negaranya. Maka, ia menyebut bahwa tindakan ini adalah jawabannya.
Wakil Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia, Sergey Ryabkov, menekankan bahwa negaranya mungkin akan menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan AS jika jadi mengesahkan Undang-Undang (UU) untuk mentransfer aset sitaan asal Rusia ke Ukraina.
"Tentu saja, tidak dapat dimungkiri bahwa mereka sangat konsisten dengan masalah ini. Namun, ini bergantung pada bagaimana diskusi selanjutnya terutama pada lawan kami dalam merespons kebijakan yang akan ditentukan. Penurunan hubungan diplomatik adalah salah satu opsi kami," terangnya.
Dilansir The Kyiv Independent, AS menjadi negara Barat pertama yang sepertinya akan memberikan lampu hijau penyitaan aset Rusia dan mengirimkannya ke Ukraina.
Diketahui aset milik Rusia di AS yang sudah disita hanya mencapai 5 miliar dolar AS (Rp81,2 triliun), dari total 300 miliar dolar AS (Rp4,8 kuadriliun) aset yang disita di seluruh negara Barat.
Pada hari yang sama, Menlu Italia Antonio Tajani memanggil Duta Besar Rusia di Roma terkait keputusan Moskow memindahkan anak perusahaan asal Italia dan Jerman yang beroperasi di Rusia menjadi di bawah naungan Gazprom.
Sementara itu, Uni Eropa (UE) mengecam tindakan tersebut yang dianggap sebagai aksi ilegal dan menyebut Rusia sedang melancarkan perang ekonomi dengan UE di tengah perang di Ukraina.
"Aksi ini dilakukan oleh aktor yang tidak dapat diprediksi, termasuk di ranah ekonomi dan menciptakan iklim bisnis yang dipaksakan dan memperlakukan buruk investor asing di negaranya," ungkapnya.
"UE mendesak Rusia untuk mencabut kebijakan tersebut dan mencari solusi yang dapat diterima oleh perusahaan Eropa yang menjadi target," tambahnya.