Rusia Ingin Situasi Korsel Tak Pengaruhi Semenanjung Korea

Lebih lanjut, Zakharova mengatakan bahwa Moskow terus mengikuti perkembangan yang terjadi di Korea Selatan dengan penuh keprihatinan. Ia meminta warga Rusia yang berada di sana untuk tetap berhubungan dengan kedutaan besar Rusia di Seoul.

Pihak kedutaan sebelumnya melaporkan bahwa situasi di Seoul dan kota-kota serta provinsi lainnya di Korea Selatan mulai kembali normal setelah pencabutan darurat militer pada Rabu pagi, kurang dari 6 jam sejak dideklarasikan pada Selasa (3/12/2024) malam.

"Pada saat yang sama, kami juga memperhatikan pesan dari kedutaan kami di Seoul yang merekomendasikan agar warga Rusia memantau perkembangan dengan cermat, menghindari partisipasi dalam acara massal, terutama yang bersifat politik, dan juga membawa nomor kontak hotline yang relevan dari kedutaan kami," tambah Zakharova, dilansir dari Anadolu.

Menanggapi kekisruhan di Korea Selatan, Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, mengatakan bahwa situasi keamanan Jepang mungkin akan berubah secara fundamental mengingat ketidakstabilan di Seoul dan meningkatnya keagresifan militer Korea Utara.

"Apa yang akan terjadi pada Korea Selatan? Tampaknya ada banyak kritik dan pertentangan dalam negeri," katanya kepada parlemen pada Kamis (5/12/2024), seraya menambahkan bahwa upaya Yoon untuk meningkatkan hubungan dengan Tokyo tetap harus dijaga.

Sejauh ini, Korea Utara belum memberikan tanggapan mengenai kekacauan yang terjadi di negara tetangganya itu.
 
Dilansir dari Reuters, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, padsa Rabu, mengatakan bahwa Washingtont tidak diberitahu tentang deklarasi Yoon sebelumnya, sementara wakilnya, Kurt Campbell, menyebut Presiden Korea Selatan itu telah salah menilai situasi tersebut.

Sementara itu, Komandan Pasukan AS-Korea, Jenderal Paul LaCamera, memperingatkan pasukannya di Korea Selatan untuk waspada, menghindari daerah yang rawan protes, dan mengomunikasikan rencana perjalanan kepada atasan mereka. 

Suasana Seoul dilaporkan sempat mencekam usai Presiden Yoon mengumumkan status darurat militer secara tiba-tiba pada Selasa pukul 23:00 waktu setempat. Ia mengatakan bahwa darurat militer diberlakukan untuk melindungi Korea Selatan dari kekuatan antinegara yang bersimpati dengan Korea Utara.

Setelah pengumuman tersebut, Yoon langsung memerintahkan pasukan keamanan untuk berjaga di gedung parlemen agar status darurat militer tidak diganggu gugat. Namun, para anggota parlemen berhasil menerobos masuk ke gedung dan segera menggelar sidang darurat. Ribuan warga juga berkumpul di kompleks parlemen demi mencegah agar tentara  tidak mengadang para anggota parlemen.

Pada Rabu pukul 01.00 dini hari, angota parlemen sepakat bahwa darurat militer harus dicabut. Yoon akhirnya secara resmi mencabut status tersebut pada pukul 05.18 pagi.

“Kita perlu segera menangguhkan wewenang Presiden Yoon. Dia telah melakukan kejahatan bersejarah yang tak terhapuskan terhadap rakyat, yang kegelisahannya perlu diredakan agar mereka dapat kembali ke kehidupan sehari-hari," kata anggota parlemen dari partai oposisi Demokrat, Kim Seung-won.

Yoon telah menghadapi krisis kepercayaan dari masyarakat akibat berbagai kasus yang menimpanya, termasuk dugaan suap berupa tas mewah yang diterima sang istri, manipulasi saham, serta tragedi Itaewon yang dianggap belum terselesaikan.