Rusia Jadi Presiden Dewan Keamanan PBB, Ukraina Protes

01 Apr 2023, 11:35 WIB

Ilustrasi rapat Dewan Keamanan PBB (twitter.com/louis charbonneau)

Jakarta, IDN Times - Rusia menjadi presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengejutkan sejumlah pihak, tak terkecuali Ukraina. Sebab, kursi ini digilir di tengah konfliknya dengan Ukraina yang belum selesai dan selalu menjadi perdebatan di organisasi internasional, termasuk PBB.

“Kepresidenan Rusia di DK PBB per 1 April 2023 adalah lelucon yang buruk. Rusia merebut kursi itu, mengobarkan perang. Dunia tidak aman dengan adanya Rusia di DK PBB,” kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba, dikutip dari Euronews, Sabtu (1/4/2023).

DK PBB sendiri memiliki 15 anggota, salah satunya Rusia. Kepresidenan di DK PBB memang digilir selama satu bulan mengikuti urutan abjad dan bulan April adalah giliran Rusia, menggantikan Mozambik.

1. Rusia diminta angkat kaki dari DK PBB

Sementara itu, Wakil Tetap Amerika Serikat (AS) untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyatakan bahwa seharusnya Rusia tidak menjadi Anggota Tetap DK PBB.

“Rusia seharusnya tidak lagi menjadi anggota tetap karena apa yang mereka lakukan di Ukraina,” ujar Greenfield.

Namun, tidak ada aturan di Piagam PBB yang bisa mengubah status Rusia sebagai anggota tetap tersebut.

“Saya harap Rusia bisa berlaku profesional dalam kepresidenan ini. Di setiap kesemaptan, kami terus menyuarakan soal invasi mereka ke Ukraina dan mengulang terus kecaman kami,” tambahnya.

2. DK PBB tolak usulan Rusia selidiki ledakan Nord Stream

Pembangunan pipa Nord Stream 2 oleh Rusia. (Twitter.com/roelthijssen)

Sementara itu, DK PBB menolak usulan Rusia untuk penyelidikan terkait meledaknya pipa Nord Stream pada September 2022 lalu. Dari 15 anggota DK PBB, hanya China, Brasil dan Rusia sendiri yang menyetujui usulan diadakannya penyelidikan tersebut, dan 12 lainnya menolak.

Setidaknya Rusia butuh sembilan suara agar penyelidikan Nord Stream dapat dilakukan oleh DK PBB. Dalam usulan ini, Moskow meminta pembentukan komisi untuk melakukan penyelidikan internasional yang komperehensif, transparan dan tidak memihak terhadap semua aspek soal ledakan pipa Nord Stream.

"Kami memiliki keraguan dan ini beralasan soal objektivitas dan transparansi penyelidikan yang dilakukan oleh sejumlah negara Eropa," kata Wakil Tetap Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia.

Sebelumnya, penyelidikan telah dilakukan oleh Jerman, Denmark dan Swedia. Namun, Rusia tak mengetahui hasilnya.

3. PBB minta Rusia segera tarik pasukannya dari Ukraina

Satu tahun peringatan invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari lalu, PBB mengeluarkan resolusi yang meminta agar pasukan Rusia segera keluar dari Ukraina. Resolusi ini juga berisi kutukan terhadap Rusia.

Resolusi tersebut didukung 141 negara, 32 abstain, dan 7 negara menentang, termasuk Rusia sendiri.

“PBB juga menuntut agar Rusia segera sepenuhnya, tanpa syarat menarik semua pasukan militernya dari Ukraina dalam perbatasan yang diakui secara internasional dan menyerukan penghentikan perang,” sebut pernyataan Majelis Umum PBB, kala itu.