Rusia Janji Balas Dendam Usai Dijatuhi Sanksi Bertubi-tubi oleh Barat

12 Mar 2022, 11:38 WIB

Presiden Rusia Vladimir Putin (ANTARA FOTO/REUTERS/Maxim Zmeyev)

Jakarta, IDN Times – Rusia telah menjadi target sanksi besar-besaran yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat setelah negara itu melakukan invasi ke Ukraina. Selain sanksi, banyak bisnis internasional, termasuk McDonald's, Coca-Cola dan Pepsi, juga menangguhkan atau menghentikan bisnis mereka di Rusia.

Sebagai tanggapan atas hal ini, negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu berjanji untuk membalas dengan menyusun rencana untuk menyita aset perusahaan barat yang meninggalkan negara itu.

Sebagaimana dikutip dari The Guardian pada Sabtu (12/3/2022), kementerian ekonomi negara itu mengatakan dapat mengambil kendali sementara atas bisnis yang keluar dengan asing melebihi 25 persen.

1. Ancaman Putin

Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dokumen termasuk dekrit yang mengakui dua wilayah memisahkan diri yang didukung Rusia di Ukraina timur sebagai entitas independen dalam sebuah upacara di Moskow, Rusia, Senin (22/2/2022). ANTARA FOTO/Sputnik/Alexey Nikolsky/Kremlin via REUTERS/aww/sad.

Sebelumnya pada Kamis, saat berbicara lewat video dengan anggota pemerintahannya, Putin mengatakan Kremlin dapat menemukan cara yang layak secara hukum untuk merebut perusahaan internasional.

“Pemerintah akan mendorong untuk memperkenalkan manajemen eksternal dan kemudian mentransfer perusahaan-perusahaan ini kepada mereka yang benar-benar ingin bekerja,” kata Putin.

“Ada cukup instrumen hukum dan pasar untuk ini,” tambahnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin mengatakan bahwa di saat sebagian besar bisnis telah menghentikan sementara operasinya, situasinya akan dipantau secara ketat. Ia juga menyebut bahwa langkah-langkah untuk memperkenalkan administrasi eksternal dapat digunakan.

2. Invasi Rusia dan sanksi asing

Anggota tentara Rusia menembakkan peluncur granat berpeluncur roket (RPG) saat latihan militer di Kuzminsky di selatan Rostov, Rusia, Jumat (21/1/2022). Foto diambil tanggal 21 Januari 2022. ANTARA FOTO/REUTERS/Sergey Pivovarov/WSJ.

Langkah itu dilakukan Rusia ketika pemerintah Barat berusaha untuk menerapkan sanksi maksimum ke pemerintahan Putin setelah negaranya melakukan invasi ke Ukraina. Beberapa tekanan yang dijatuhkan Barat termasuk mengumumkan pembatasan drastis pada impor minyak dan gas Rusia, selain juga sanksi keuangan dan pembekuan aset untuk oligarki terkemuka.

Selain sanksi formal, bisnis besar barat dan merek terkenal termasuk Starbucks dan McDonald's, telah mengambil langkah-langkah untuk keluar dari negara itu sepenuhnya atau menangguhkan operasi. Shell telah mengumumkan rencana untuk menarik diri dari minyak dan gas Rusia, BP mengatakan akan keluar dari saham di proyek-proyek besar, sementara Unilever mengatakan akan menghentikan impor dan ekspor ke negara itu.

Burger King mengumumkan pada Kamis bahwa mereka akan menangguhkan semua dukungan perusahaannya untuk pasar Rusia, termasuk operasi, pemasaran, dan rantai pasokan. Perusahaan tidak secara langsung mengoperasikan restoran di dalam negeri, merek dijalankan oleh mitra waralaba lokal.

3. Tanggapan fundamental dan keras

Seorang tentara Ukraina menggunakan periskop saat mengamati area pada posisi garis depan dekat desa Travneve di wilayah Donetsk, Ukraina, Senin (21/2/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Gleb Garanich.

Menanggapi respon Kremlin terhadap tekanan internasional tersebut, Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan pihaknya menggunakan tanggapan simetris terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh Barat, termasuk penyitaan aset asing dan kemungkinan nasionalisasinya.

“Hal yang sama berlaku untuk penolakan perusahaan asing untuk bekerja di negara kita,” tulisnya dalam sebuah postingan di situs media sosial VKontakte. Ia menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan barat yang meninggalkan negara itu bodoh karena mau dipengaruhi Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Dia juga mengatakan Rusia akan menanggapi secara fundamental dan keras atas kepergian perusahaan-perusahaan tersebut.

“Apa pun alasan eksodus itu, perusahaan asing harus memahami bahwa tidak akan mudah untuk kembali ke pasar kami,” katanya.